Idea Transcript
Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. Constitutional Law, Human Rights and Democracy
A UTHO R A RCHI V E S : Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
← Older posts
Newer posts Õ
About Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. Pan Mohamad Faiz was born in Jakarta, Indonesia. He earned his PhD on Constitutional Law at the TC Beirne School of Law, the University of Queensland in Brisbane, Australia. Faiz worked as a Researcher, Judicial Assistant and Speechwriter at the Indonesian Constitutional Court. He has a Bachelor of Laws degree from the University of Indonesia and Master of Comparative Laws degree, concentrating in comparative constitutional law, from the University of Delhi where he was fully supported by ICCR Scholarship. He has been invited to be a guest lecturer on constitutional law at the Faculty of Law, University of Indonesia and other Indonesian legal institutions since 2008. He is also a Manager of Global i-Lecture at Jimly School of Law and Government. Presently, he is the Executive Secretary of the Expert Council of Indonesian Legal Scholars Association (ISHI) and a Legal Researcher at the Institute of Indonesian Law and Governance Development (IILGD) and at the Legal Center for Law and Information (The CeLI). In 2012 he became a Research Scholar at the Centre for Public, International and Comparative Law (CPICL) and commenced his PhD at TC Beirne School of Law, the University of Queensland. Early 2012 the U.S. Department of State awarded Faiz a premier professional exchange program known as the International Visitor Leadership Program (IVLP) for his outstanding achievement and contribution. Despite his achievement in academic area, Pan Mohamad Faiz is well known as a student activist both in national and international level. He was the President of Student Senate at Faculty of Law, University of Indonesia (2004-2005) and the President of Indonesian Student Association in India/PPI-India (2007-2008). He is also one of the founders of “Forum Lintas Generasi (FLG, Depok), Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA, Sydney), and Institute of Indonesian Law and Governance Development (IILGD, Jakarta). Faiz also served as National President of Indonesian Students Association of Australia (PPI Australia) and Coordinator of Overseas Indonesian Students Association Alliance (PPI se-Dunia).
Wanita dan Hukum Posted on April 13, 2007
2 Votes KEADILAN JENDER DAN PERLINDUNGAN KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DI INDIA Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontibusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi. Bagaimanapun juga penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masihlah menjadi masalah utama mereka.
Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.[1] Keadilan jender seringkali tidak memperoleh tempat khusus pada ketentuan konstitusi di dalam hal persamaan hak di hadapan hukum atau persamaan dalam perlindungan hukum. Hal tersebut terjadi dikarenakan persamaan hak kurang dipahami secara menyeluruh dan hal itu diperparah ketika para hakim tidak mengakui bahwa antara pria dan perempuan mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh sebab itu, persamaan hak berdasarkan jender di mata mereka seakan-akan justru diciptakan agar terjadinya ketidaksamarataan.[2] Kenyataan tersebut, salah satunya dapat kita lihat dalam perkara Bradwell v. State of Illinois,[3] di mana Hakim Agung Bradley dari Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan: “Sifat alami dan rasa takut serta kehalusan yang dimiliki oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan menandakan bahwa mereka tidak cocok untuk menempati berbagai jenis pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat … Tujuan tertinggi dan misi dari para perempuan adalah untuk memperoleh tempat yang mulia dan aman sebagai seorang istri dan ibu. Inilah hukum yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta.” Lain halnya dengan perkataan dari seorang hakim Amerika yang cukup berpengalaman. Ia menjelaskan bahwa diperlukan ketentuan-ketentuan khusus yang diperuntukan untuk para perempuan. Hal tersebut dikemukakan dalam perkara Muller v. Oregon[4], sebagaimana berikut: “Struktur fisik seorang perempuan beserta fungsi-fungsinya menempatkan mereka pada pada ketidakmudahan di dalam mengarungi kehidupan merupakan suatu hal yang sangat jelas dan nyata. Sejarah memaparkan fakta bahwa perempuan selalu bergantung pada laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki membangun kondisi untuk mengontrol perempuan mula-mula melalui kekuatan fisik dan kemudian berkembang dengan berbagai cara, dengan mengurangi keunggulan seorang perempuan, hal tersebut terus dilakukan hingga saat ini. Pendidikan menjadi salah satu cara yang telah dilakukan, namun sekarang lambat laun pintu-pintu menuju ke ruang kelas mulai dibuka lebar dan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan terbentang luas. Akan tetapi, walaupun telah adanya kesempatan tersebut, meningkatnya konsekuensi kemampuan dalam melakukan hubungan pekerjaan masihlah terlihat bahwa mereka kadang kala memperoleh perlakuan yang tidak sama terhadap para pesaingnya yang tidak lain adalah para saudara laki-lakinya. Perempuan masih memerlukan legislasi khusus untuk melindungi berbagai kebutuhannya dan menjadikan persamaan hak benar-benar bukan sekedar angan-angan.” Di akhir tahun 1960-an, dalam perkara Hyot v. Florida[5], Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk menempatkan perempuan sebagai juri hanya jika mereka memohon permintaan secara khusus, sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Agung Harlan, “Seorang perempuan masihlah ditempatkan sebagai pusat dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga.” Pada dasarnya, sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey[6], teori Konstitusi mengenai ketentuan hukum dan hak fundamental berakar pada perjuangan kebebasan individual dan dimaksudkan untuk menepikan kekuaasaan negara. Sebagaimana kita ketahui, sudah sejak lama isyu mengenai jender tidak menjadi pusat perhatian dari Negara itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan juga oleh Felix Frankfruther[7]: “Pengakuan yang dijamin oleh konstitusi terhadap kebebasan individual tidaklah statis, tetapi merupakan ekspresi terhadap nilai-nilai dasar manusia. Mereka semakin hari berkembang menjadi hal yang lebih penting sebagai kehendak mayoritas dan oleh sebab itu diperlukan pemahaman kembali dari waktu ke waktu untuk menemukan pengakuan yang terbatas jikalau tidak mampu untuk mencukupi kebutuham manusia yang juga terbatas.” Di dalam beberapa konstitusi negara dunia, para perumus konstitusi ketika membuat ketentuan di dalamnya sangat menaruh perhatian pada permasalahan yang dihadapi oleh para perempuan dan oleh karena itu diciptakannya berbagai ketentuan khusus yang terkait dengan mereka. Suprema lex, di dalam berbagai pasalnya, tidak hanya merupakan mandat untuk menciptakan persamaan hak terhadap jenis kelamin, tetapi pihak yang berwenang dibentuk untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap para perempuan dan anak-anak guna membantu mereka yang mempunyai keterbelakangan. Tetapi bermacam perintah konstitusi yang dibentuk oleh founding fathers tidak secara otomatis dapat diberlakukan dan kesmuanya itu hanya akan memperoleh daya penggerak sosial-hukum melalui tindakan Negara yang tepat. [8] Berangkat dari hal tersebut, artikel ini mencoba membangun konstruksi hukum dan socio-politic dari satu negara yang telah mengembangkan gelombang pemenuhan hak asasi atas perempuan, yaitu negeri Gandhi, India. Konstitusi India secara tegas memberikan jaminan akan persamaan hak terhadap perempuan. Pasal 14 dari Konstitusi India menjamin persamaan kedudukan di depan hukum. Pasal 15 dan Pasal 16 melarang terjadinya berbagai bentuk diskriminasi, termasuk yang didasarkan pada jenis kelamin. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah “persamaan hak” berarti harus memperlakukan seluruh individu dengan hal yang sama? Persamaan hak telah lama menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dipahami dan konsep yang berkembang di berbagai tempat adalah bermacam tindakan berbeda diperlakukan terhadap masyarakat yang berbeda pula. Dalam tulisan singkat ini, saya mencoba untuk memahami dan mendalami konsep dari persamaan yang telah tertransformasi, baik itu pada hukum tata negara maupun kebijakan pemerintah di India, dengan tidak menanggalkan berbagai kasus yang relevan untuk dijadikan gambaran dalam rangka pelaksanaan keadilan berbasis jender. Adapun secara garis besar, struktur tulisan tersebut adalah sebagai berikut: GENDER JUSTICE AND CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS IN INDIA ACKNOWLEDGMENT CONTENTS TABLE OF CASES CHAPTER I: INTRODUCTION 1.1. Background to Research Paper 1.2. Objectives 1.3. Research Methodology 1.4. Conceptual Definitions 1.4.1. Constitutional Rights 1.4.2. Equality 1.4.3. Patriarchy 1.5. Structure of Research Paper CHAPTER II: INTERNATIONAL INSTRUMENTS 2.1. Overview 2.2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 2.2.1. Definition of ‘Discrimination Against Women’ 2.2.2. Implementation Procedure 2.3.3. Optional Protocol to the Convention of Women 2.3. Commission on the Status of Women CHAPTER III: CONSTITUTIONAL PROVISIONS 3.1. Preamble 3.1.1. Political Rights 3.1.2. Economic Rights 3.1.3. Social Rights 3.2. Fundamental Rights 3.2.1. Equality 3.2.2. Right to Live with Dignity 3.2.3. Right Against Exploitation 3.3. Directive Principles of States Policy 3.4. Fundamental Duties 3.5. Women’s Representation in Local Bodies CHAPTER IV: CONCLUSION AND SUGGESTION 4.1. Conclusion 4.2. Suggestion BIBLIOGRAPHY Bagi para pembaca setia yang ingin memperoleh tulisan secara lengkap dapat menghubung penulis dengan meninggalkan pesan pada kolom tanggapan yang telah disediakan atau mengirimkan email secara langsung. Selamat membaca dan Selamat Hari Kartini … Regards, Pan Mohamad Faiz End Notes: [1] Lihat Mamta Rao, Law Relating to Women and Children, Eastern Book Company, Lucknow, 2005, hal. 49. [2] S.P. Sathe, “Gender, Constitution and the Courts”, Engendering Law: Essays in Honour of Lotika Sarkar, Eastern Book. Co., Lucknow, 1999. [3] Bradwell v. State of Illinois, 83 US 130 (1973). [4] Muller v. Oregon, 208 US 412. [5] Hyot v. Florida, 368 US 57 (1961). [6] A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, MacMillan, London, 9th Edition, 1952. [7] Frankfurter, Felix, Mr. Justice Holmes and the Supreme Court, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1938. [8] Krishna Iyer, Crimes Against Women: A Saga of Victimology sans Penlogy, Editied by O.C. Sharma, Ashish Publishing House, New Delhi, 1993.
Report this ad
Report this ad
Posted in HAM, Hk. Internasional, Konstitusi, Wanita dan Hukum | 3 Replies
Hukuman Mati Posted on April 5, 2007
1 Vote KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI DI INDIA Adanya penjatuhan hukuman mati merupakan hal yang selalu hangat untuk diperdebatkan, termasuk dari sudut pandang kontitusionalitas di masing-masing negara. Begitu pula dengan di Indonesia, perdebatan mengenai perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati sudah memasuki ranah pengadilan, tepatnya dimulai ketika terdapat permohonan uji konstitusionalitas hukuman mati pada UU Narkotika di hadapan Mahakamah Konstitusi RI. Tulisan berikut merupakan bagian pertama dari rangkaian tulisan dengan topik “hukuman mati” yang akan dipaparkan dalam beberapa waktu ke depan. ***
Ketentuan mengenai penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman alternatif untuk tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 302 Indian Penal Code/IPC (KUHP India)[1] ditegaskan mempunyai keabsahan konstitusi yang tidak melanggar Pasal 14,[2] Pasal 19[3] dan Pasal 21[4] dari Konstitusi India (Constitution of India) dalam beberapa perkara. Pendapat tersebut diputuskan pada perkara Jagmohan Singh v. State of U.P.[5], di mana keabsahan konstitusi dari hukuman mati haruslah diuji terlebih dahulu terhadap Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 21 dari Konstitusi India yang memuat hak untuk hidup sebagai hak pokok untuk menikmati kebebasan sebagaimana juga dinyatakan dalam Pasal 19 Konstitusi India. Selain itu pemohon juga mengemukakan bahwa Hukum Acara Pidana India menentukan tata cara untuk menemukan kesalahan dari terdakwa, tetapi hukuman yang diberikan berdasarkan Pasal 302 IPC yang memberikan diskresi tidak terarah dan tidak terkontrol telah membawa Hakim untuk menentukan hukuman yang diberikan. Mahkamah Agung India menyatakan bahwa hukuman mati sebagai hukuman alternatif berdasarkan Pasal 302 IPC adalah tidak tak beralasan dan hal tersebut juga merupakan kepentingan umum. Perlindungan prosedural yang diberikan kepada terdakwa atas dasar Hukum Acara Pidana India juga tidak tak beralasan bila dikatakan meninggalkan diskresi tanpa arahan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati sebagai hukuman alternatif. Meskipun demikian Mahkamah tidak menerima anggapan bahwa keabsahan dari hukuman mati harus diuji berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 19 dari Konstitusi India itu sendiri. Namun pada akhirnya dalam perkara Rajendra Prasad v. State of U.P.,[6] Mahkamah menerima dalil bahwa konstitusionalitas hukuman mati dapat diuji berdasarkan Pasal 14, 19 dan 21 dari Konstitusi India. Mahkamah Agung India menyarankan bahwa dalam keadaaan yang dikecualikan, hukman mati dapat dijatuhkan hanya apabila kepentingan umum, perlindungan sosial dan keinginan masyarakat luas membenarkan hal tersebut. Hukuman yang keras hanya dapat diberikan kepada lingkungan dan perilaku yang keras pula. Mahkamah dalam perkara Barchan Singh v. State of Punjab[7] kembali menguatkan konstitusionalitas dari penjatuhan hukuman mati. Dalam perkara tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan IPC tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan Pasal 19 ayat (1) Konstitusi India. Jika dampak dari ketentuan hukum tersebut membawa ketidaksetujuan terhadap hak yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) hanya berlaku insidental, tidak langsung, sangat tipis batasannnya dan tidak aja jaminan, maka Pasal 19 tidak dapat dijadikan batu uji untuk keabsahannya Dengan demikin, Mahkamah menyatakan bahwa untuk menentukan keabsahan konstitusionalitas Pasal 302 IPC tidak diperlukan pengujiannya terhadap Pasal 19. Prosedur yang disediakan dalam KUHAP India untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku kejahatan pembunuhan juga tidak bisa dikatakan tidak adil, tidak beralasan dan tidak adil. Akan tetapi, Hakim Agung Bhagwati dalam dissenting opinionnya berpendapat bahwa Pasal 302 IPC dan Pasal 354 ayat (3) KUHAP India bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 21 Konstitusi India, karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kekuasaan yang tidak terarah kepada pengadilan sehingga tidak logis dan tidak dibatasi oleh hukum. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati hanya bisa dijatuhkan dalam perkara “the rarest of the rare case” (perkara yang sangat khusus dari yang terkhusus). Mahkamah Agung India dalam perkara Machhi Sing v. State of Punjab[8] memberikan panduan secara umum terhadap situasi dan kondisi di mana hukuman mati dapat dijatuhkan, yaitu haruslah memperhatikan apakah terdapat suatu hal yang tidak biasa dari kejahatan yang terjadi dan adanya dorongan dari keadaan sekitarnya untuk dijatuhkannya hukuman mati dengan terlebih dahulu mempertimbangkan maksimum usia dari sang terdakwa. Hal ini terkait dengan tujuan untuk meredakan kondisi dari lingkungan disekitarnya. Terpidana Jumman Kahn harus menghadapi tiang gantung setelah dijatuhkan hukuman mati karena melakukan pemerkosaan secara sadis dan juga menyebabkan kematian seorang gadis kecil berumur enam tahun bernama Sakina. Terpidana tersebut mengajukan permohonan uji konstitusionalitas terhadap hukuman mati.[9] Dalam argumennya dijelaskan bahwa hukuman mati bukan hanya sudah ketinggalan jaman, tidak masuk akal, kejam, tidak lazim, tetapi juga bertentangan dengan derajat individu di mana persoalan ini memerlukan pertimbangan apakah hal tersebut justru lebih membawa pada kesengsaraan, degradasi dan penindasan terhadap umat manusia. Mahkamah ketika mengemukakan pendapat awalnya mengenai konstitusionalitas atas hukuman mati menyatakan bahwa kesalahan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap perkara yang serius tersebut justru merupakan kejahatan terhadap masyarakat, khususnya dalam perkara pembunuhan yang sangat sadis yang akan membawa terdakwa kepada titik hukuman mati yang disediakan oleh Pasal 302 IPC. Satu-satunya hukuman yang pantas diterima oleh terpidana atas terbuktinya perbuatan pembunuhan yang keji dan mengerikan terhadap seorang gadis kecil yang tidak bersalah untuk sekedar memuaskan nafsunya tidak lain yaitu hukuman mati sebagai langkah yang dibutuhkan oleh masyarkat dan juga berarti sebagai cara untuk menghalangi tindakan serupa dari pelaku potensial lainnya. Mahkamah Agung dalam perkara sebelumnya yaitu Bachan Sing v. State Punjab[10] menguatkan keabsahan konstitusionalitas terhadap penjatuhan hukuman mati sebagai pilihan alternatif dari penjara seumur hidup dan hal tersebut tidaklah melanggar Pasal 14 dan Pasal 21 Konstitusi India. Ketua Mahkamah Agung, Chandrachud, memberikan pandangan mewakili tiga Hakim Agung dalam perkara Sher Sing v. State Punjab[11] yang menyatakan bahwa hukuman mati diakui konstitusionalitasnya dan diizinkan atas nama hukum selama mengikuti ketentuan dalam perkara Bachan Sing. Hal tersebut kemudian diterima sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah India. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Mahkamah setelah perdebatan panjang akhirnya diterima tanpa adanya penolakan berarti sampai dengan adanya alasan-alasan kuat terbaru lainnya di masa yang akan datang. Permohonan yang terkait dengan konstitusionalitas hukuman mati juga terjadi pada perkraa Triveniben v. State of Gujarat[12] dan perkara Allauddin[13], di mana Mahkamah Agung India menegaskan sekaligus menyetujui bahwa Konstitusi India tidak melarang hukuman mati. Perlu digarisbawahi di sini, bahwa hanya dalam perkara yang sangat jarang, para pembuat undang-undang dengan kearifannya, dipertimbangkan perlunya penjatuhan hukum mati untuk menghalangi orang lain melakukan hal yang serupa dan untuk melindungi masyarakat. Pilihan untuk penghukuman diberikan melalui ketentuan tambahan di mana hakim dapat memberikan terdakwa dengan hukuman keras yang disediakan dengan memberikan alasan khusus atas pilihan yang diambilnya itu. Ketentuan pada Pasal 302 IPC konsisten terhadap ketentuan Konstitusi pada Pasal 21 di mana pelarangan terhadap kebebasan pribadi atau hidup dari setiap individual tidak dapat diambil kecuali berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Apakah hukuman mati melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21 dari Konstitusi India dapat ditemukan dalam pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung pada perkara Bachan Singh v. State of Punja[14]b dan Mahkamah memberikan pendirian yang negative akan hal itu. Di dalam ketentuan pada Pasal 354 bagian ketiga dari KUHAP India mensyaratkan adanya pemberian alasan khusus apabila ingin menjatukan hukuman mati di mana hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 Konstitusi India yang menyatakan bahwa “pelarangan terhadap kebebasan pribadi atau hidup dari setiap individual tidak dapat diambil kecuali berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”. Kemudian, permohonan penghukuman mati dalam setiap perkara tidak dapat dielakkan sebab hukuman mati tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan pada Pasal 21 Konstitusi India. Pasal 302 KUHP India memang sepertinya “melemparkan” tugas berat kepada pengadilan untuk memilih di antara hukuman mati atau penjara seumur hidup, sehingga pengadilan harus menunjukkan perhatian yang sangat tinggi dan kepekaannya dalam memilih hukuman. Hal dapat terlihat dalam perkara Allauddin Mian v. State of Bihar[15], di mana alasan khusus (special reason) dalam Pasal 354 KUHAP India haruslah cukup memberikan perlindungan terhadap penjatuhan hukuman keras yang tidak mempunyai batasan pasti. Ketika hukuman yang sangat keras dijatuhkan, maka penting sekali bahwa Hakim harus mampu menunjukan dasar mengenai hukuman apa yang ia pertimbangkan untuk melihat besarnya pembenaran tersebut. Demikian aspek konstitusionalitas hukuman mati berdasarkan penafsiran Mahkamah Agung terhadap Konstitusi India. Tentunya hal ini tidak bisa secara keseluruhan diterapkan di negara Indonesia, namun beberapa pertimbangannya, hemat saya, dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan. *** End Notes: [1] Pasal 302: “Whoever commits murder shall be punished with death, or 1[imprisonment for life] and shall also be liable to fine.” [2] Article 14 Equality before law: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” [3] Article 19 Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc: “(1) All citizens shall have the right – (a) to freedom of speech and expression; (b) to assemble peaceably and without arms; (c) to form associations or unions; (d) to move freely throughout the territory of India; (e) to reside and settle in any part of the territory of India; and (f) to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business. (2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. (3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the right conferred by the said sub-clause. (4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause. (5) Nothing in sub-clause (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Schedule Tribe. (6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to, – (i) the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business, or (ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.” [4] Article 21 Protection of life and personal liberty: “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” [5] SIR 1973 SC 947. [6] AIR 1979 SC 917. [7] AIR 1980 SC 898. [8] AIR 1983 SC 947. [9] Jumman Khan v State of UP AIR 1991 SC 345. [10] AIR 1982 SC 1325: (1982)3 SCC 24. [11] AIR 1983 SC 465: (1983)2 SCC 344. [12] AIR 1989 SC 1335: (1989)1 SCC 678. [13] AIR 1989 SC 1456. [14] AIR 1980 SC 898: (1980)2 SCC 684. [15] AIR 1989 SC 1457. Daftar Pusataka: 1. Bhat, P. Ishwara, “Fundamental Rights: A Study of Their Interrelationship”, Eastern Law House, New Delhi, 2004. 2. De, D.J., “Interpretation & Enforcement of Fundamental Rights”, Eastern Law House, New Delhi, 2000. 3. Dehsta, Sunil and Kiran Dehsta, “Fundamental Human Rights: The Rights to Life and Personal Liberty”, Deep and Deep Publication Ltd., New Delhi, 2004. 4. Jai, Janak Raj, “Death Penalty”, Regency Publication, New Delhi, 2005. Posted in HAM, Hukuman Mati, India, Judicial Review | 4 Replies
Death Penalty in India Posted on April 3, 2007
Rate This CONSTITUTIONALITY OF DEATH PENALTY IN INDIA Imposing of death sentence is one thing that always gets more attention to be discussed, including from the view of constitutional validity in each countries. A serious discussion regarding to death sentence in Indonesia, whether it should be continued or abolished, has come up before the Court after some applicant applied a petition to Indonesian Constitutional Court in order to challenge the constitutionality of death penalty in Drugs and Narcotic Act against the provision of Rights to Life on Indonesian Constitution, 1945. This article is the first chapter of several other chapters with the topic of “death penalty” which will be flattened on the following days.
*** The provision of death penalty as an alternative punishment for murder under s. 302, IPC[1] was challenged as constitutionally invalid being violate of Arts. 14,[2] 19[3] and 21[4] of the Constitution in a series of cases. It was contended in Jagmohan Singh v. State of U.P.[5] that the constitutional validity of death sentence has to be tested with reference to Arts. 14 and 19 besides Art. 21 of the Constitution as the right to life is fundamental to the enjoyment of all these freedoms as contained in Art. 19 of the Constitution. It was further contended that the Code of Criminal Procedure prescribed the procedure of finding guilt of an accused but regarding the sentence to be awarded under s. 302, IPC the unguided and uncontrolled discretion has been left to the Judge to decide the sentence to be awarded. The Supreme Court held that the death sentence as an alternative punishment under s. 302, IPC is not unreasonable and it is in the public interest and the procedural safeguard provided to the accused under the Code of Criminal Procedure is not unreasonable leaving the discretion with the judge to sentence an accused, convicted for murder either to death or life imprisonment Death sentence as an alternative punishment for life was held valid. Though the court did not accept the contention that the validity of the sentence to death has to be tested in the light of Arts. 14 and 10 of the Constitution. But in Rajendra Prasad v. State of U.P.[6] the court accepted the proposition that the validity of the death sentence can be tested with reference to Arts. 14, 19 and 21 of the Constitution. The Supreme Court suggested that in exceptional circumstances death sentence should be imposed only when public interest, social defence and public order would warrant. Such extreme penalty should be imposed in extreme circumstances. The court in Barchan Singh v. State of Punjab[7] upheld that constitutional validity of death sentence. The court reasoned that penal law does not attract Art. 19(1) of the Constitution. If the impact of the law on nay of the rights under Art. 19(1) is merely incidental, indirect, remote or collateral, Art. 19 would not be available for testing its validity. Accordingly, the court held that s. 302, IPC for its validity would not require to qualify the test of Art. 19. The procedure provided in the Code of Criminal Procedure for imposing capital punishment for murder cannot be said to be unfair, unreasonable and unjust. But Justice Bhagwati in his dissenting judgment held that s. 302, IPC and s. 354(3), Cr PC violation of Arts. 14 and 21 as these provisions confers unguided power on the court which irrational and arbitrary. Thus, death sentence should be imposed in the rarest of the rare case. The Supreme Court in Machhi Sing v State of Punjab[8] laid down the broad outlines of the circumstances when death sentence should be imposed. It should be considered whether there is something uncommon about the crime and the compelling circumstances for imposing death sentence after giving maximum weight age of the mitigating circumstances which is favour of the accused. Jumman Kahn was facing the gallows on being sentenced to death for having brutally raped and strangulated to death a six year old girl named Sakina. The convict challenged the death sentence and its constitutionality.[9] It was argued that death penalty is not only outmoded, unreasonable, cruel and unusual punishment but also defies the dignity of the individual and the issue needs reconsideration which stands like sentinel over human misery, degradation and oppression. The Supreme Court while endorsing its earlier view as to the constitutionality of death sentence held that the failure to impose death sentence is such grave cases here it is a crime against the society, particularly in case of murders with extreme brutality will bring to naught the sentence of death penalty provided by s. 302 of IPC. The only punishment which the convict deserves for having committed the reprehensible and gruesome murder of the innocent child to satisfy his lust is nothing but death as a measure of social necessity and also a means of deterring other potential offenders. The Supreme Court in earlier case Banchan Singh v. State Punjab[10] upheld the constitutional validity of imposition of death sentence as an alternative to life imprisonment and it was further that it is not violate of Arts. 14 and 21 of the Constitution. Chief Justice Chandrachud expressing the view of the three Judges of the Supreme Court in Sher Singh v State of Punjab[11] held that death sentence is constitutionally valid and permissible within the constrains of the rule in Bachan Singh (supra). This has to be accepted as the law of the land. The decisions rendered by this court after full debate has to be accepted without mental reservation until they are set aside. The challenge touching the constitutionality of the death sentence also surfaced in Triveniben v State of Gujarat[12] and in Allauddin’s case[13] and the Supreme Court asserted affirmatively that the Constitution does not prohibit the death penalty. It is in the rare cases, the legislature in its wisdom, considered it necessary impose the extreme punishment of death to deter others and to protect the society. The choice of sentence is left with the rider that the judge may visit the convict with extreme punishment provided there exist special reasons for doing so. The provision of Art. 302, IPC is consistent with the Constitutional Provision of Art. 21 which enjoins that personal liberty or life of an individual shall not be taken except according to the procedure established by law. Whether death penalty violates Art. 14, 19, and 21 of the Constitution came up for consideration before the Supreme Court in Bachan Singh v. State of Punjab[14] and the court answered the contention in the negative. In the face of the statutory provision in cl. (3) of s. 354 of the Cr. PC requiring giving of special reason while imposing death penalty which is consistent with Art. 21 of the Constitution which enjoins that the personal liberty or life of an individual shall not be taken except according to the procedure established by law, the extreme plea of death in no case cannot be countenanced and death penalty cannot be said to be violate of Art. 21 of the Constitution. Section 302, IPC casts a heavy duty on the court to choose between death sentence and imprisonment for life and court must show high degree of concern and sensitiveness in the choice of sentence. It was held in Allauddin Mian v. State of Bihar[15] that special reason in s. 354, Cr. PC should be sufficient safe guard against arbitrary imposition of extreme penalty. Where a sentence of severity is imposed, it is imperative that the Judge should indicate the basis upon which he considered the sentence of that magnitude justified. *** That is all about the constitutionality aspects of death penalty according to the interpretation of Supreme Court on Indian Constitution. The decisions of Indian Supreme Court that I have discussed above, however, couldn’t be throughout adopted in Indonesia. But, some of its reasoning can be considered as a guidance for any Indonesian stakeholders. End Notes: [1] Pasal 302: “Whoever commits murder shall be punished with death, or 1[imprisonment for life] and shall also be liable to fine.” [2] Article 14 Equality before law: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” [3] Article 19 Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc: “(1) All citizens shall have the right – (a) to freedom of speech and expression; (b) to assemble peaceably and without arms; (c) to form associations or unions; (d) to move freely throughout the territory of India; (e) to reside and settle in any part of the territory of India; and (f) to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business. (2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence. (3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order, reasonable restrictions on the right conferred by the said sub-clause. (4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause. (5) Nothing in sub-clause (d) and (e) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Schedule Tribe. (6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to, – (i) the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business, or (ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise.” [4] Article 21 Protection of life and personal liberty: “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.” [5] SIR 1973 SC 947. [6] AIR 1979 SC 917. [7] AIR 1980 SC 898. [8] AIR 1983 SC 947. [9] Jumman Khan v State of UP AIR 1991 SC 345. [10] AIR 1982 SC 1325: (1982)3 SCC 24. [11] AIR 1983 SC 465: (1983)2 SCC 344. [12] AIR 1989 SC 1335: (1989)1 SCC 678. [13] AIR 1989 SC 1456. [14]AIR 1980 SC 898: (1980)2 SCC 684. [15]AIR 1989 SC 1457. Sources: 1. Bhat, P. Ishwara, “Fundamental Rights: A Study of Their Interrelationship”, Eastern Law House, New Delhi, 2004. 2. De, D.J., “Interpretation & Enforcement of Fundamental Rights”, Eastern Law House, New Delhi, 2000. 3. Dehsta, Sunil and Kiran Dehsta, “Fundamental Human Rights: The Rights to Life and Personal Liberty”, Deep and Deep Publication Ltd., New Delhi, 2004. 4. Jai, Janak Raj, “Death Penalty”, Regency Publication, New Delhi, 2005. Education is not a product – mark, diploma, job, money – in that order; it is a process a never-ending one. Posted in Constitution, Death Penalty, Human Rights, Judicial Review | Leave a reply
Meneropong Sistem Pendidikan di India Posted on March 27, 2007
Rate This IMPOR KESEDERHANAAN DAN SEMANGAT BELAJAR DARI INDIA (Catatan Studi Banding Pendidikan di India oleh Mahasiswa Indonesia)
Disusun oleh: 1. Fatimah Zahra Nasution (IAIN Medan) 2. Nirmala (IAIN Mataram) 3. Nifasri (Departemen Agama RI, Pend. I) 4. Pan Mohamad Faiz (University of Delhi, Pend. II) A. Latar Belakang Mahasiswa sering dielu-elukan sebagai “agent of change”, “agent of modernization” atau bahkan sebagai “agent of development”.[1] Dan sebagaimana yang diungkapkan Yozan Anwar dalam “Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20” bahwa ada satu persamaan seluruh gerakan mahasiswa di dunia yaitu berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun, beberapa tahun belakangan ini terdapat satu kegerahan yang sangat mendalam terhadap pola pikir dan tingkah laku mahasiswa di Indonesia khususnya mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam di tanah air. Bergesernya pola pendidikan yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi di tanah air khususnya di PTAI menyebabkan perhatian mahasiswa mulai beralih pada persoalan yang sebenarnya jauh dari nuansa akademik. Mahasiswa menjadi asyik dengan “kesibukan-kesibukan” di organisasinya dan nyaris menelantarkan waktu perkuliahan dan jam-jam belajar. Negara bagai kehilangan satu generasi pemimpin yang cerdas ketika orientasi pemikiran kritis mahasiswa sudah mengarah pada hal-hal yang pragmatis. Tiada hari tanpa demonstrasi seakan telah menjadi trademark para aktivis kampus. Pola pikir mahasiswa yang kritis mulai dicemari dengan aksi politik praktis. Padahal menurut Scott, inti kegiatan dari suatu perguruan tinggi adalah keilmuan dan akademik.[2] Seyogianya, jika dilakukan dalam porsi yang benar, untuk tujuan mengkader diri, organisasi tetap penting sepanjang peran organisasi-dengan visi dan misinya yang membangununtuk kemajuan mahasiswa, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Organisasi memiliki kemampuan mengubah pola pikir dan budaya mahasiswa menjadi lebih baik. Namun, kenyataan berkata lain, hari ini ruh organisasi mahasiswa di PTAI telah terinfeksi virus-virus pengganggu sehingga pelaku organisasi yaitu mahasiswa tidak lagi berfikir dalam nuansa akademis, melainkan lebih cenderung politis yang mengusung kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Gejolak mahasiswa yang dirasa semakin parah menjadi landasan pikir diselenggarakannya suatu program yang bertujuan untuk mengadakan perubahan dan perbaikan PTAI di masa depan. Oleh karena itu, upaya membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan civitas akademika khususnya mahasiswa PTAI di Indonesia adalah suatu kewajiban mutlak yang harus ditunaikan segera. Menyahuti tuntutan dan realita ini, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI menyelenggarakan suatu program studi banding bagi mahasiswa PTAI ke luar negeri untuk melihat langsung apa dan bagaimana sebenarnya aktivitas akademis yang berlangsung di lingkungan kampus perguruan tinggi di luar negeri serta mengambil manfaat dan pelajaran mengapa dan bagaimana mahasiswa perguruan tinggi di luar negeri memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dalam dunia global. Diharapkan, nilai-nilai positif yang diperoleh dari kampus di luar negeri dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas kampus khususnya bagi mahasiswa PTAI di tanah air. Sejak tanggal 31 Januari 2007 sampai 06 Februari 2007 kami berada di India melakukan observasi dan studi banding di dua kampus yaitu University of Delhi dan Jamia Millia Islamia yang berada di New Delhi, ibukota India. Melalui studi banding ke negeri “budaya tak pernah mati” telah membuka tirai pemikiran tentang aktivitas fungsi perguruan tinggi yang sesungguhnya. Apa yang kami saksikan di India sungguh telah membuka fikiran kami. India, dengan segala kesederhanaan yang meliputi, memiliki semangat yang luar biasa dalam memburu ilmu pengetahuan dan pada gilirannya menjadi unggul dalam bidang akademis dan keilmuan. Jika orang lain lebih maju dibanding kita, tak salah kiranya bila kita meneladani keberhasilan mereka, agar PTAI tidak berjalan di tempat atau malah mundur ke belakang. Sungguh telah banyak kajian dan penelitian yang dilakukan terhadap kualitas akademis, mutu lulusan, kondisi real, serta problem yang sedang diderita PTAI hari ini. Namun, perlu diingat bahwa langkah nyata dalam perbaikan dan peningkatan mutu akademis mahasiswa semakin mendesak dan harus segera direalisasikan dalam tataran praktis, tidak lagi sebagai wacana pikir saja. Tulisan ini merupakan hasil peninjauan dan studi banding yang kami lakukan selama 6 hari pada dua Universitas di India tersebut. Tulisan ini dikhususkan pada hal yang berkenaan dengan aktivitas perpustakaan, sarana pembelajaran dan proses belajar mengajar di dua universitas tersebut. B. Sekilas tentang University of Delhi dan Jamia Millia Islamia New Delhi merupakan pusat pendidikan di daerah India Utara.[3] University of Delhi merupakan salah satu kampus terbaik di India yang terkenal dengan kualitasnya dalam sistem pembelajaran dan penelitian serta telah menghasilkan sarjana di berbagai bidang keilmuan.[4] University of Delhi didirikan pada tahun 1922 sebagai pusat pendidikan oleh pemerintah. Pada masa awal pendiriannya, University of Delhi hanya memiliki dua fakultas yaitu Art Faculty dan Science Faculty yang terdiri dari tiga kampus utama yaitu St. Stephens College (1881), Hindu College (1899), dan Ramjas College (1917), yang dapat menampung 750 mahasiswa.[5] Menyadari pentingnya pengembangan aspek akademis, pada tahun 1933, Sir. Maurice Gwyer yang menjabat sebagai Vice Chancellor mendatangkan para professor yang kompeten di berbagai bidang keilmuan untuk mengajar di kampus tersebut. Pengembangan kampus terus dilakukan dari masa ke masa hingga pada saat ini University of Delhi telah memiliki 14 fakultas, 86 departemen, dan 79 collage yang tersebar di seluruh kota New Delhi. Dalam upaya pengembangan kampus pada tahun 70-an, University of Delhi menerapkan kerangka organisasi baru melalui konsep multi-kampus. Di daerah Dhaula Kuan didirikan The South Campus pada awal tahun 1973 yang dimulai dengan program Postgraduate di Faculty of Art dan Faculty of Social Sciences. Selanjutnya didirikan pula The East Campus dan The West Campus yang masing-masing fokus pada bidang kedokteran dan teknologi. University of Delhi telah banyak menerima penghargaan dalam berbagai bidang sejak tahun 60-an antara lain bidang fisika, kimia, pertanian, peternakan, ekonomi dan sosiologi di mana pada saat sekarang ini universitas tersebut telah menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, sejumlah award telah diperoleh berbagai departemen di universitas ini. Tak jauh berbeda dari sisi kualitas, Jamia Millia Islamia juga merupakan salah satu kampus terbaik yang terdapat di New Delhi, India.[6] Jamia Millia Islamia yang merupakan kampus bermayoritas Muslim dikenal dengan kualitasnya dalam sistem pembelajaran dan penelitian serta telah menghasilkan sarjana di berbagai bidang keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Walaupun mayoritas sivitas akademika di kampus ini beragama Islam, namun kampus ini tidak membedakan kasta, agama maupun ras. Jamia Millia Islamia didirikan pada tahun 1920 di New Delhi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan oleh pemerintah. Jamia Millia Islamia menawarkan beragam program akademis dan program ekstensi yang terdiri dari beberapa fakultas dan pusat-pusat kajian antara lain:[7] 1. Faculty of Education (Department of Studies) Department of Foundation of Educations Department of Teacher Training & Non-Formal Education Department of Fine Arts & Art Education 2. Faculty of Humanities & Languages (Department of Studies) Department of Urdu Department of Islamic Studies Department of Arabic Department of Persian Department of Hindi Department of English 3. Faculty of Social Science (Department of Studies): Department of Economics Department of Political Science Department of Social Work Department of Sociology Department of Psychology Department of Commerce 4. Faculty of Natural Science (Department of Studies): Department of Physics Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematics Department of Bio-Sciences 5. Faculty of Engineering & Technology (Department of Studies) Department of Civil Engineering Department of Mechanical Engineering Department of Electrical Engineering Jamia Polytechnic 6. University Center di Jamia Millia Islamia 1. Academic Staff College 2. Academy of Third World Studies 3. A.J.K. Mass Communication Research Centre 4. Barkat Ali Firaq State Resource Centre 5. Centre for Coaching and Career Planning 6. Centre for Culture Media & Governance 7. Centre for Dental Studies 8. Centre for Distance and Open Learning 9. Centre for Gandhian Studies 10. Centre for Information Technology 11. Centre for Interdisciplinary Research in Basic Sciences 12. Centre for Jawaharlal Nehru Studies 13. Centre for Management Studies 14. Centre for Professional Development of Urdu Teacher 15. Centre for Spanish and Latin American Studies 16. Centre for Theoretical Physics 17. Centre for the Study of Comparative Religions and Civilizations 18. Centre for West Asian Studies 19. Dr. K. R. Narayanan Centre for Dalit and Minorities Studies 20. Dr. Zakir Husain Institute of Islamic Studies 21. Jamia’s Prem Chand Archives and Literary Centre 22. Nelson Mandela Center for Peace and Conflict Resolution 23. Sarojini Naidu Centre for Women’s Studies Jamia Millia Islamia mengadopsi sistem pendidikan yang sama dengan University of Delhi, yaitu sistem Eropa dan sistem Amerika. Dengan gabungan sistem ini tingkat keseriusan belajar mahasiswa sangat tinggi. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa di Jamia Millia Islamia adalah “independent learning”. Mereka lebih banyak meluangkan waktu dengan belajar sendiri dan memperbanyak waktu membaca. Berbeda dengan University of Delhi, Jamia Millia Islamia tidak memberlakukan sistem porsi penilaian sebagaimana yang terdapat di University of Delhi. Keseluruhan nilai mata kuliah mutlak diperoleh dari hasil ujian final mahasiswa, tanpa ada komponen kehadiran maupun tugas-tugas. Jadi tidak ada kewajiban bagi mahasiswa untuk hadir penuh dalam perkuliahan, hanya saja mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti ujian jika tidak mengikuti perkuliahan dengan dosen di kelas. Di kampus ini, metode yang dipakai adalah metode chapter. Artinya, setiap tahun ajaran mahasiswa diberikan sejumlah chapter (mata kuliah) yang akan ditempuh selama satu tahun ajaran. Hal ini berbeda dengan University of Delhi yang menggunakan sistem per semester.[8] C. Sarana Perpustakaan sebagai Motivator Utama Perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi. Denyut kehidupan akademis dimulai dari susunan buku-buku. Perguruan tinggi yang berkualitas baik sejatinya memiliki sarana perpustakaan yang baik pula. Tidak mengherankan jika banyak perguruan tinggi di luar negeri yang mencapai puncak keilmuannya dimulai dari perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap dan banyak. Dalam pengamatan kami, baik University of Delhi, maupun Jamia Millia Islamia, keduanya mengagungkan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Perpustakaan seolah menyedot para pengembara yang haus ilmu untuk berlama-lama menghabiskan waktu bercinta dengan koleksi perpustakaan. Jika dibandingkan dengan kondisi di PTAI di tanah air, saat ini perpustakaan PTAI seolah berada di persimpangan jalan karena keterbatasan anggaran. Perpustakaan menjadi hening tanpa peminat. Sungguh mengundang decak kagum ketika kami melihat langsung aktifitas perpustakaan di dua kampus yang kami kunjungi. Bagaimana tidak, kondisi perpustakaan baik di University of Delhi maupun Jamia Millia Islamia menyirat perbedaan yang signifikan dengan kondisi perpustakaan PTAI di tanah air. Central Library di University of Delhi yang didirikan pada tahun 1922 pada saat ini telah memiliki lebih dari 1,5 juta judul buku dari berbagai bidang ilmu. Anggaran tahunan yang dialokasikan untuk perpustakaan ini sebesar 2% dari anggaran universitas. Pihak perpustakaan juga bekerja sama dengan penerbit yang mensuplai buku-buku bagi perpustakaan.[9] Tak kalah hebatnya, perpustakaan DR. Zakir Husein yang terdapat di Jamia Milia Islamia telah memiliki lebih dari 302.000 buah buku dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, 445 buah jurnal, 600 Tesis, 200 Microfilm, 30 Compact Disc, 3000 Manuscript, dan 17 Special Collection. Koleksi buku-buku maupun jurnal menggunakan lima bahasa yaitu : buku berbahasa Urdu 25000, Hindi 12000, Persia 2600, Arabic 3000, dan yang lainnya menggunakan bahasa Inggris. Selain bekerja sama dengan penerbit dalam pengadaan koleksi buku, perpustakaan Dr. Zakir Husein juga menerima bantuan khusus dari pemerintah India.[10] Kedua perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas fotokopi dan internet gratis. Selain memiliki Central Library, baik di University of Delhi maupun di Jamia Millia Islamia, setiap fakultas dan departemen juga mempunyai perpustakaan masing-masing. Setiap bulan, kedua perpustakaan ini membeli sekitar 1000-2000 eksemplar buku baru tergantung dari kebutuhan dan anggaran dana yang ada. Biasanya pembelian buku ini berdasarkan jumlah permintaan mahasiswa, rekomendasi dari dosen maupun informasi buku baru dari penerbit. Mendapati jumlah sirkulasi harian buku di kedua perpustakaan ini yang berkisar antara 700-1000 buku per hari menggambarkan ramainya aktivitas di tempat ini. Banyak fasilitas yang disediakan di perpustakaan seperti ruang baca, pelayanan peminjaman buku, internet searching, interlibrary loan dan juga fasilitas fotokopi namun dibatasi hanya 1-2 bab dari setiap buku. Dengan adanya fasilitas internet searching, perpustakaan dapat diakses melalui internet di luar kampus. Mekanisme peminjaman buku di perpustakaan pusat University of Delhi masih menggunakan sistem manual yang disebut reader ticket. Mahasiswa diberikan 5 buah kartu sirkulasi dengan warna yang berbeda. Satu kartu berwarna hitam yang disebut reader card digunakan untuk peminjaman buku referensi, artikel maupun disertasi yang lama peminjaman hanya 3 hari namun dapat diperpanjang, sedangkan empat buah kartu berwarna biru yang disebut library card digunakan untuk peminjaman text book (buku biasa), lamanya peminjaman sampai satu tahun ajaran. Jadi, mahasiswa tidak perlu membeli buku, perpustakaan menyediakan berbagai buku yang dibutuhkan mahasiswa. Sebelum ujian akhir semester, terdapat sistem clearance yang mewajibkan seluruh mahasiswa mendapatkan surat clearance dari perpustakaan. Surat ini hanya dapat diperoleh dengan mengembalikan seluruh buku yang masih berada di tangan mahasiswa. Jika buku yang dipinjam rusak atau hilang, mahasiswa harus mengganti kerugiannya. Di perpustakaan ini diberlakukan denda atas keterlambatan pengembalian buku referensi sebesar Rs. 10 per hari (Rs. 1,- = Rp. 200,-). Selain mahasiswa dan dosen, pengguna perpustakaan hanya diperbolehkan membaca buku di ruangan dan tidak diperbolehkan meminjam buku. Jika buku yang dibutuhkan mahasiswa tidak tersedia di perpustakaan, maka pihak perpustakaan akan mencarikannya di perpustakaan lain, atau mengkopikan buku yang diperlukan atau menghubungi penerbit. Namun, hal ini jarang terjadi sebab jumlah eksemplar buku yang terdapat di perpustakaan ini dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Perpustakaan ini buka setiap hari kecuali hari kemerdekaan, hari republik, hari raya dan hari Gandhi Jayanthi. Jadwal resmi pelayanan perpustakaan yaitu hari senin-jumat mulai pukul 9.00- 17.00, hari Sabtu-Minggu mulai pukul 10.00-16.30. Akan tetapi pada nyatanya perpustakaan ini dapat buka hingga pukul 22.00 dan pada waktu ujian dapat melayani selama 24 jam non-stop. Tak jauh berbeda dengan yang diterapkan di perpustakaan sentral University of Delhi, mekanisme peminjaman buku di perpustakaan DR. Zakir Husein juga masih menggunakan sistem manual yang disebut reader ticket. Bedanya, mahasiswa diberikan 6 buah kartu sirkulasi dengan warna yang berbeda. Satu kartu berwarna putih yang disebut kartu induk perpustakaan sebagai tanda bahwa mahasiswa sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan. Dan 5 kartu berwarna hitam digunakan untuk meminjam buku-buku panduan perkuliahan, artikel, maupun disertasi yang lama peminjaman selama satu minggu, akan tetapi dapat diperpanjang. Jadi, mahasiswa tidak perlu membeli buku, perpustakaan menyediakan berbagai buku yang dibutuhkan mahasiswa. Sebagaimana berlaku di University of Delhi, sebelum ujian akhir semester, terdapat sistem clearance yang mewajibkan seluruh mahasiswa mendapatkan surat clearance dari perpustakaan. Di central perpustakaan di Jamia Milia Islamia tidak diberlakukan denda atas keterlambatan pengembalian buku atau yang lainnya seperti artikel maupun disertasi. Selain mahasiswa dan dosen, pengguna perpustakaan hanya diperbolehkan membaca buku di ruangan dan tidak diperbolehkan meminjam buku. Jika buku yang dibutuhkan mahasiswa tidak tersedia diperpustakaan, maka pihak perpustakaan akan meminta mahasiswa atau dosen yang meminjam untuk menuliskan judul buku, pengarang, dan penerbit baru kemudian pihak perpustakaan akan mencarikan bukunya. Perpustakaan di Jamia Millia Islamia ini buka setiap hari kecuali hari kemerdekaan, hari republik dan hari raya. D. Bersahabat dengan Sumber Informasi Terdapat perbedaan yang signifikan tentang orientasi berfikir dan pola studi mahasiswa India dengan mahasiswa Indonesia. Bagaimana tidak, mahasiswa di India nyaris tak punya waktu untuk mengurusi hal-hal yang tidak berkaitan dengan persoalan akademik. Setiap hari, waktu mereka terkuras untuk bercinta dengan huruf-huruf dalam susunan beratus-ratus kertas bahkan beribu-ribu halaman tebalnya. Membaca yang awalnya merupakan suatu kewajiban dengan sendirinya terkonversi menjadi satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Pada umumnya mahasiswa menghabiskan waktu 12 hingga 20 jam perhari untuk berkonsentrasi dengan materi-materi kuliah. Sulit dicerna akal sehat seseorang bisa cerdas tanpa buku. Buku menempati posisi unggulan sebagai sarana penting bagi kehidupan dan pencerdasan suatu bangsa. Relatif permanen, berbagai informasi terdokumentasi dalam bentuk buku. Ibarat tabir pembuka keajaiban alam raya, buku mengandung berjuta pesona yang menuntun pembacanya untuk lebih arif berfikir dan bertindak. Bukan mahasiswa namanya kalau tak bersahabat dengan buku sebagai salah satu sumber informasi. Seorang mahasiswa di India tak akan bisa lulus ujian jika tak mau bersahabat karib dengan buku. Jika kita mencoba untuk membandingkan pada saat sekarang, di Indonesia, tidak sedikit bahkan kebanyakan mahasiswa menunggu perintah dan tugas dari dosennya. Mereka tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk membaca berbagai informasi yang relevan dengan bidang studinya dan pada saat yang sama dosen dengan berbagai “kesibukannya” tidak lagi memperhatikan kewajibannya dalam proses belajar mengajar. Rendahnya motivasi masyarakat Indonesia khususnya pelajar dan mahasiswa dalam membaca dan memburu informasi berujung pada buruknya pengembangan SDM di negeri ini, satu kenyataan yang harus diakui bahwa Indonesia menduduki urutan terendah di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan sumber daya manusia.[11] Keadaan semacam ini perlu segera dikoreksi demi kemajuan dan peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam. E. Dahsyatnya Pola Perkuliahan dan Sistem Ujian Akhir Baik University of Delhi maupun Jamia Millia Islamia, keduanya mengadopsi sistem pendidikan campuran, yaitu European system dan American system. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari beberapa responden yang terdiri dari beberapa mahasiswa di University of Delhi, sistem pembelajaran yang diterapkan merupakan gabungan dari keduanya, misalnya, dosen memberikan perkuliahan di ruang kelas dan memberikan sejumlah tugas-tugas bagi mahasiswa.[12] Tingginya tingkat konsentrasi dan keseriusan belajar mahasiswa yang berujung pada stres dan kejenuhan disiasati dengan cara belajar di luar ruangan seperti di taman sambil menikmati udara segar. Strategi yang diutamakan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa di University of Delhi adalah independent learning. Mereka lebih banyak meluangkan waktu dengan belajar sendiri dan memperbanyak waktu membaca. Durasi waktu belajar mereka rata-rata 12-20 jam perhari. Biasanya sebelum melaksanakan perkuliahan di ruang kelas, dosen mewajibkan kepada mahasiswa untuk membaca sejumlah buku wajib yang berkenaan dengan mata kuliah dan saat perkuliahan berlangsung, dosen menguji mahasiswa dengan mengajukan pertanyaan atau kasus yang berkenaan dengan bahan bacaan yang telah ditugaskan. Hebatnya lagi, proses pembelajaran di kedua kampus ini menggunakan bahasa Inggris. Pada umumnya kampus-kampus yang terdapat di India menggunakan sistem pembelajaran dan penilaian ujian yang berbeda dengan sistem yang diterapkan di Indonesia. Dosen sebagai tenaga pengajar hanya memberikan kuliah di kelas berdasarkan silabus yang telah ditetapkan departemen masing-masing. Jauh berbeda dengan apa yang selama ini diterapkan di PTAI di Indonesia, mekanisme pelaksanaan ujian di kedua kampus ini memiliki 3 komponen pelaksana yang berbeda antara pembuat soal, pemeriksa dan tim pembuat nilai. Di University of Delhi, sistem penilaian berdasarkan porsi sebagai berikut: Kehadiran di kelas: 5 %, Ujian Internal: 10 %, Assigments: 10 % dan Ujian Final: 75 %. Hal ini berbeda dengan apa yang berlaku di Jamia Millia Islamia dimana 100% nilai mata kuliah berdasarkan ujian akhir tanpa komponen kehadiran, kuis maupun tugas-tugas.[13] Di seluruh Universitas di India, terdapat kesamaan sistem ujian yang diterapkan, dimana misalnya mahasiswa harus menjawab 5 dari 7 pertanyaan yang diujikan dalam durasi 3 jam. Dari satu pertanyaan, mahasiswa dituntut untuk menjawabnya dengan penalaran yang baik. Dalam menjawab satu soal, mahasiswa harus mengemukakan introduction, teori dan pendapat para ahli mengenai masalah yang diujikan, kritik terhadap teori, penalaran dan analisis mahasiswa serta penutup dan kesimpulan. Dengan diterapkannya sistem ujian seperti ini, mahasiswa sangat dituntut untuk banyak membaca dan meresume buku serta menghabiskan waktunya untuk belajar. Terbatasnya waktu yang diberikan serta tuntutan ujian yang “menggila” mengharuskan mahasiswa untuk menjawab dan menuliskannya dengan tepat dan cepat, sebab dengan model soal ujian seperti itu, mahasiswa disediakan kurang lebih 25 lembar kertas double folio untuk menuliskan jawaban. Dan pastinya seluruh kegiatan ini menggunakan bahasa Inggris. Tak heran jika kualitas lulusan perguruan tinggi di India setara dengan lulusan perguruan tinggi di barat. Dengan pola pembelajaran yang begitu ketat ditambah pola ujian yang sangat berat yang diterapkan di kedua kampus ini, jika dibandingkan dengan model skripsi mahasiswa di kampus-kampus di Indonesia, dapat dikatakan bahwa mahasiswa S1 dan S2 di University of Delhi telah menulis paling sedikitnya 10-20 buah skripsi dalam masa kuliah 3 tahun. Sebagaimana yang berlaku di University of Delhi, di Jamia Milia Islamia penulisan skripsi pun bukan merupakan syarat utama kelulusan akhir bagi mahasiswa S1.[14] Jadi dengan filosofis ini, tidak perlu mempersyaratkan penulisan skripsi di akhir tahun perkuliahan, kecuali untuk fakultas-fakultas tertentu seperti misalnya Faculty of Law. Namun bagi mahasiswa S3 diberlakukan penulisan disertasi, ada yang menggunakan metode penelitian dengan analisa statistik dan ada juga yang menggunakan model penelitian kualitatif, hal ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing. F. Motivasi Tinggi Dalam Kebersahajaan Seorang bijak mengatakan bahwa dengan dorongan dan motivasi yang kuat, seseorang akan membuat perubahan, sebaliknya, seseorang tanpa motivasi walaupun dengan fasilitas yang lengkap tidak akan melakukan apa-apa. Fasilitas mewah bukan segalanya dalam mencapai mutu pendidikan berkualitas. Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak anak bangsa Indonesia yang berhasil mencapai prestasi akademik pada tingkat internasional padahal mereka mengenyam pendidikan di Indonesia dengan fasilitas seadanya. Keberhasilan mereka tersebar di berbagai bidang keilmuan seperti pendidikan, teknologi, penelitian, hukum dan sebagainya. Sebut saja Prof. Yohanes Surya, Prof. Ken Soetanto (profesor di Waseda University, Jepang), Prof. B.J. Habibie, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Nurcholis Madjid dan banyak lagi. Mereka semua dulunya juga mengenyam pendidikan di Indonesia dengan segala keterbatasan fasilitas. Lalu apa yang dapat disimpulkan adalah bahwa walaupun dengan fasilitas sederhana dengan berbekal semangat dan motivasi belajar yang dahsyat mereka mampu mencapai puncak prestasi dalam bidang akademis. Namun seiring berjalannya waktu, semangat haus ilmu terasa semakin tak mendahaga. Di banyak tempat di Indonesia, pencari ilmu dimanjakan dengan berbagai fasilitas-fasilitas mewah yang katanya bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran, tapi kenyataannya hal itu malah menurunkan semangat belajar generasi muda Indonesia yang berujung pada menurunnya kualitas akademis mahasiswa Indonesia di mata dunia. Prinsip kesederhanaan yang bersahaja nampaknya masih dipegang teguh oleh kalangan civitas akademika baik di University of Delhi maupun di Jamia Millia Islamia. Para civitas akademika tidak terlalu mempermasalahkan soal fasilitas yang amat sederhana ini. Bagi mereka, menghasilkan lulusan berkualitas jauh lebih penting ketimbang meributkan soal fasilitas pendukung. Walaupun menurut Gunawan, sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor kesuksesan kegiatan belajar mengajar.[15] Namun India, dengan kesederhaannya mampu mencetak lulusan-lulusan berkualitas. Di kedua kampus yang kami kunjungi, bangunan-bangunan tua digunakan untuk menuntut ilmu, ruang belajarnya hanya berukuran kira-kira 5×6 meter yang hanya dilengkapi dengan kursi-kursi kayu, meja belajar, papan tulis dengan kapur tulis-jangan bayangkan white board berspidol- serta satu unit kipas angin yang kalau di-on-kan akan mengeluarkan suara bising. Fasilitas belajar di kampus ini memang sangat sederhana, namun kualitas lulusan Jamia Milia Islamia University setara dengan lulusan kampus-kampus Eropa dan Amerika, terbukti dengan masuknya Jamia Milia Islamia University ke dalam 100 universitas terkemuka se-India. Hal ini disebabkan tingginya kualitas dan penekanan keilmuan dalam proses belajar mengajar terutama penguasaan bahasa asing. Pada dasarnya, fasilitas belajar mengajar yang disediakan di kedua kampus ini lengkap adanya namun dalam kondisi sederhana. Di kedua kampus ini terdapat, hostel atau asrama bagi mahasiswa, sarana olah raga, auditorium, panggung kesenian, laboratorium dan kantin. Bicara soal gaji bagi pengajar, tak tampak gelimang glamour pada gaya hidup profesor-profesor. Kehidupan mereka jauh dari kesan mewah. Tidak seperti kebanyakan yang berlaku di Indonesia, keunggulan dan prestige seorang akademisi tidak diukur dengan indikator material, namun mengarah pada kultur akademis yang mencipta, dengan seberapa sering keilmuan dan pemikirannya yang dicurahkan dalam bentuk karya tulis masuk dalam jurnal internasional dan seberapa tinggi frekuensi mengajar di universitas lain terutama di kampus-kampus di luar negeri dan masih banyak lagi hal yang menjadi indikator bagi seorang profesor yang berkualitas yang masih bernuansa akademik. Mutu jauh lebih penting bagi India. G. Saran-Saran dan Penutup Melalui studi banding yang diselenggarakan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI yang laksanakan oleh mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara Medan di dua perguruan tinggi di India yaitu, University of Delhi dan Jamia Millia Islamia pada tanggal 31 Januari 2007- 06 Februari 2007, tentu sangat banyak pengalaman dan hal berharga yang dapat diperoleh dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan rujukan bagi civitas akademika Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia khususnya IAIN Sumatera Utara Medan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Sungguh sangat menarik ketika melihat dua perguruan tinggi yang dikunjungi di New Delhi yaitu University of Delhi dan Jamia Millia Islamia, kampus yang memiliki sarana belajar yang sederhana, memiliki kualitas standar internasional dan mampu mencapai prestasi di tingkat dunia. Iklim dan orientasi akademis benar-benar tercipta di kalangan civitas academika di kedua perguruan tinggi ini. Namun ironisnya, PTAI yang terdapat di tanah air yang memiliki sarana belajar yang memadai, tidak mampu melakukan hal yang sama. Sungguh terdapat satu perbedaan yang sangat besar diantara keduanya dan tentunya hal ini disebabkan banyak faktor yang perlu dikaji kembali. Para pengajar di luar negeri khususnya India memang sedikit lebih unggul. Di tanah air, ada kecenderungan dosen tidak mempersiapkan silabus ketika akan membawakan satu materi perkuliahan. Inilah salah satu penyebab mundurnya kualitas belajar mengajar di perguruan tinggi di tanah air. Kuliah hanya diberikan secara seremonial saja. Dari tahun ke tahun, materi yang disampaikan nyaris tak mengalami perubahan. Tidak ada pemikiran baru. Padahal, selalu ada hal baru dalam tiap detik perjalanan hidup manusia. Dunia berubah setiap saat dan memerlukan kajian-kajian mendalam. Adanya kelemahan penguasaan bahasa asing sehingga selalu ditemui kesulitan dalam memahami teks-teks asli juga merupakan faktor yang memperburuk kualitas PTAI di Indonesia. Buku-buku asli yang berbahasa asing harus diterjemahkan terlebih dahulu yang akhirnya harus mengikuti penafsiran pengalih bahasa yang terkadang agak berbeda dari isi aslinya. India telah membuktikan pada kita bahwa dengan fasilitas seadanya mampu menghasilkan lulusan bermutu internasional. Budaya berfikir kita harus diperbaiki.Oleh karena itu, terdapat saran-saran yang dapat diajukan antara lain: 1. Bagi pimpinan PTAI dan pimpinan perpustakaan kampus, pengadaan perpustakaan yang lengkap sangat dibutuhkan untuk meningkatkan minat baca dan memperkaya khazanah keilmuan di kalangan civitas akademika. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai jantung perguruan tinggi, diharapkan iklim akademis dapat terwujud di lingkungan kampus. 2. Bagi pimpinan PTAI, untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Agama Islam, pola pembelajaran serta sistem ujian yang diterapkan di University of Delhi dan Jamia Millia Islamia dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan sistem belajar-mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia. Di University of Delhi dan Jamia Millia Islamia, pola pembelajaran dan sistem ujian yang berlaku menjadi pemicu peningkatan minat baca di kalangan civitas akademika. 3. Bagi mahasiswa PTAI, semangat dan minat belajar yang diterapkan mahasiswa di University of Delhi dan Jamia Millia Islamia dapat dijadikan bahan instropeksi bagi peningkatan kualitas mahasiswa PTAI, khususnya bagi mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan Kami yakin bahwa 5 tahun kedepan kita dapat merasakan budaya kampus yang kental dengan nilai-nilai akademik sebagaimana yang diharapkan asalkan semua pihak yang terkait menyadari ketertinggalan kita. Berusaha dan berharap dalam semoga. Amin. Catatan: Atas nama Dewan Pimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia (DP PPI) di India, saya sampaikan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Fatimah Zahra dan Nirmala, serta Departemen Agama yang secara tidak langsung turut membantu program kerja kami dalam mempromosikan nilai lebih Sistem Pendidikan di India. *** DAFTAR PUSTAKA Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro), Jakarta: Rineka Cipta, 1996 Christopher Ball & Heather Eggins, Higher Education into The 1990’S ; New Dimensions, USA: SRHE & Open University Press, 1989 John White, Education and the Good Life Beyond The National Curriculum, London: Kogan page ltd, 1990 M. Alfian Darmawan, Mahasiswa; Dilema Antara Menerima Posisi atau Meraih Peran dalam “Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia”, Yogyakarta: PSIP DPP IMM, 1993 Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 Thomas L. Friedman, The World is Flat; The Globalized World in the Twenty-First Century, London: Penguin Books, 2006 Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20; Kisah Perjuangan Anak-Anak Muda Pemberang, Jakarta: Sinar Harapan, 1981 End Notes: [1] Istilah-istilah tersebut menjadi euphoria tersendiri bagi mahasiswa yang pada gilirannya menyebabkan fokus mahasiswa identik dengan mengontrol kebijakan pemerintah sebagai manivestasi istilah-istilah tersebut. Padahal pemegang dominasi kekuatan politik dunia adalah mereka yang memiliki sumber daya yang kuat dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi. Thomas L. Friedman dalam The World is Flat juga mengemukakan hal senada dengan menyatakan India dan Cina akan menjadi negara yang sangat maju disebabkan penguasaan Teknologi dan keunggulan human resourcenya. [2] Peter Scott, The Power of Ideas pada, Christopher Ball & Heather Eggins, Higher education into the 1990’s: New dimensions, SHRE and Open University Press, 1989, USA. John White juga menyatakan bahwa knowledge is the obvios starting-point for education, lihat John White, Education and The Good Life beyond The National Curriculum, Kogan Page Ltd, 1990, London, pg. 117 [3] http://www.Indiaedu.com/delhi-city/, Delhi holds an excellent reputation as far as many universities and colleges are concerned. The top 5 universities in Delhi are Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Jamia Millia Islamia and Indira Gandhi National Open University. The All India Institute of Medical Sciences ranks among the best medical institutions in the world. Other educational and research institutes that are recognized worldwide as excellent institutions include Indian Institute of Technology Delhi, Delhi School of Economics, Shri Ram College of Commerce, Lady Shri Ram College for Women, Netaji Subhas Institute of Technology, Delhi College of Engineering and St Stephen’s College. Lihat juga Asia’s Best Universities 2000 di http://www.asiaweek.com/ di mana universitas di India menempati posisi lebih baik dari universitas di Indonesia. Telusuri http://www.alnaja7.org/success/education/worldrankings2006.pdf yang menyatakan bahwa sejumlah kampus di India masuk dalam deretan kampus terbaik sedunia. [4] Wawancara dengan diplomat KBRI India, DR. Chairuddin Siregar, tanggal 31 Januari 2007, jam 11.40, lihat juga www.Indiaedu.com/top.educational-institutes/top-universities/ di mana University of Delhi masuk dalam top universities di India. [5] Hasil penelusuran website di http://www.du.ic.in/, pada tanggal 01 Februari 2007. [6] Telusuri http://chennaitoday.wordpress.com/2006/07/26/India.todaystopcollegerankings/, Jamia Millia Islamia masuk ke dalam deretan 100 kampus terbaik se India. [7] http://www.jmi.nic.in/ [8] Sebagaimana dipaparkan oleh Yunita Ramadhana dan Zulfitri, mahasiswa Indonesia yang menempuh program master di Jamia Millia Islamia, dalam wawancara di kampus JMI, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 11.30 [9] Wawancara dengan kepala perpustakaan pusat University of Delhi, DR. Mohamad Higazy, pada tanggal 01 Februari 2007, jam 14.30 [10] Wawancara dengan asisten kepala perpustakaan, Ameera khatoon, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 15.00 [11] Perihal ini dapat di baca dalam Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006). Indonesia menempati posisi ke 112 dari 175 negara di dunia, Singapura urutan ke 25, Brunei Darussalam urutan ke 33, Malaysia urutan ke 58, Thailand urutan ke 76 dan Filiphina urutan ke 85. [12] Sebagaimana dijelaskan oleh Rini Ekayati,Usma Nur Dian, Ratna, Muhammad Faiz, Idin Fasisaka, mahasiswa Indonesia yang menempuh program MA di University of Delhi, dalam pertemuan di kampus University of Delhi pada tanggal 31 Januari 2007, jam 16.15 [13] Sebagaimana dipaparkan oleh Yunita Ramadhana dan Zulfitri, mahasiswa Indonesia yang menempuh program master di Jamia Millia Islamia, dalam wawancara di kampus JMI, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 11.30 [14] Sebagaimana dijelaskan oleh Associate Professor, DR. Mohamad Ishaque, di kantornya, pada tanggal 02 Februari 2007, jam 13.30 [15] Ary H. Gunawan , Administrasi Sekolah ( Administrasi Pendidikan Mikro), ( Rineka Cipta, Jakarta: 1996) Posted in India, Mahasiswa, Pendidikan | 2 Replies
Older posts