ejurnal_Jurnal Konstitusi Wisnuwardhana Vol 1 no 1.pdf - Documents [PDF]

Upload (/upload/document.html)

Login (/login.html?back=https%3A%2F%2Fdocslide.us%2Fdocuments%2Fejurnaljurnal-konstitusi-

wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf.html) LEADERSHIP (/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML)

MARKETING (/CATEGORY/MARKETING.HTML)

TECHNOLOGY (/CATEGORY/TECHNOLOGY.HTML)

DESIGN (/CATEGORY/DESIGN.HTML)

EDUCATION (/CATEGORY/EDUCATION.HTML) Search document...

MORE TOPICS (/CATEGORY.HTML)

SEARCH

Home (/) / Documents (/category/documents.html) / ejurnal_Jurnal Konstitusi Wisnuwardhana Vol 1 no 1.pdf (/documents/ejurnaljurnal-konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf.html)

DITERBITKAN OLEH : MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat Telp. (021) 2352 9000 Fax. (021) 3520 177 PO BOX 999 Jakarta 10000 Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi Volume I Nomor 1 Juni 2009 TIDAK DIPERJUALBELIKAN Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara. JURNAL KONSTITUSI PKK-FH UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA 3Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal SUSUNAN DEWAN REDAKSI PENASIHAT Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H. PENANGGUNGJAWAB Bambang Winarno, S.H., M.S. PEMIMPIN REDAKSI Drs. H. M. Yudhi Batubara, S.H., M.H. MITRA BESTARI Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., MS. (Unud Bali) Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. (Unibraw Malang) Dr. M. Lukman, S.H., M.S. (Untan Pontianak) REDAKTUR Sigit Budi S., S.H., M.H. PENYUNTING/EDITOR Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Imam Ropii, S.H., M.H. REDAKTUR PELAKSANA Suroso, S.H., M.H. SEKRETARIAT M. Dedi Putra, S.H. Diterbitkan oleh: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id KONSTITUSI J u r n a l 125 Download (/download/link/ejurnaljurnal-konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf) 4 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal JURNAL KONSTITUSI Vol. All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report I, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Salam Redaksi (/document/report/ejurnaljurnal-konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf) us to resolve them. We are always happy to assist you. ............................................................................................................. 5 U Pemilu Multi Partai dan Stabilitas 2 EJURNAL_JURNAL KONSTITUSI WISNUWARDHANA VOL 1 NO Pemerintahan Presidensial di Indonesia H. Suko Wiyono views ..................................................................................................... 7 U Keterikatan Janji Politik dalam Hukum 1.PDF by azismahrufi Pencerminan Kodrat Manusiawi Kusnu Goesniadhie S ............................................................................................ 24 U Pemilu dan Penguatan Demokrasi Cecep on Oct 07, 2015 Category: Download: 0 Report (/document/report/ejurnaljurnalComment: 0 Darmawan .................................................................................................. 50 U Fatwa Majelis Ulama Indonesia DOCUMENTS dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif H.A. Komari konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf) (/category/documents.html) ........................................................................................................... 63 U Pemilu dan Ide-ide Dasar Good 0 Share Share Tweet Share Like 0 Governance dalam UUD 1945 Pasca AMandemen Ke IV Suroso ................................................................................................................... 79 U Pelanggaran Pemilu dan Peran Comments Strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M. Dedy Putra ........................................................................................................ 95 U Penentuan Calon Berdasarkan Suara 0 Comments Sort by Oldest Terbanyak dan Implementasinya terhadap Permohonan Sengketa Hasil Pemilu Nuruddin Hady ....................................................................................................... 106 Biodata Penulis ............................................................................................................ 121 Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi Add a comment... ...................................................................... 123 Daftar Isi 5Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA 6 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SALAM REDAKSI Indonesia adalah negara hukum. Kehendak bernegara yang demikian itu tidak semata-mata Facebook Comments Plugin kehendak politik (political will) dari para elit politik dipuncak kekuasaan lembaga-lembaga politik negara, melainkan juga kehendak konstitusi yang dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke IV. Negara hukum dalam sajarah dinamika studi Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, demikian Description juga Ilmu Politik dan Pemerintahan mengalami perkembangan yang cukup progresif. Negara hukum yang Download ejurnal_Jurnal Konstitusi Wisnuwardhana Vol 1 no 1.pdf mula-mula menampilkan diri sebagai negara yang inklusif, dengan menafi kan hak-hak rakyat untuk telibat secara nyata dalam lingkar pemerintahan. Dan saat ini, seiring dengan semangat penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat untuk bergerak kearah masyarakat ideal (masyarakat Pancasila), konsep negara Transcript hukum makin dimutahirkan dengan mengafi rmasi hak-hak publik secara proporsional. Negara hukum (rechtssaat/the rule of law) dengan mengafi rmasi hak-hak publik sedemikian rupa telah melahirkan DITERBITKAN OLEH : MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta peristilahan baru yakni negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Pada konsep yang Pusat Telp. (021) 2352 9000 Fax. (021) 3520 177 PO BOX 999 Jakarta 10000 Membangun konstitusionalitas belakangan ini, nomos tidak lagi merupakan keunggulan yang tunggal, tetapi berjajar dengan konsep demos Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi Volume I Nomor 1 Juni 2009 TIDAK DIPERJUALBELIKAN sebagai konsep penyeimbang. Negara hukum yang demokratis kini telah menjadi jargon politik dan konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya negara-negara di dunia dalam mengiktiarkan kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Dalam edisi ini, konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan Jurnal Konstitusionalisme yang merupakan wujud kerjasama antara Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya Universitas Wisnuwardhana Malang dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghadirkan diskursus memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar pelaksanaan Pemilihan Umum dengan segala bentuk dinamikanya. Pada bagian pertama, Prof, Dr. H. Suko cabang-cabang kekuasaan negara. JURNAL KONSTITUSI PKK-FH UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Wiyono, SH., MH. mencoba mengupas permasalahan pemilu multi partai yang dikaitkan dengan tingkat SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT stabilisasi pemerintahan presidensial. Pada bagian kedua, Dr. Kusnu Goesniadhie S., KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA 7Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SH., 3Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini MH. mencoba menjelaskan keterikatan janji politik dalam hukum pencerminan kodrat manusiawi. Pada bagian yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal SUSUNAN DEWAN REDAKSI ketiga, Dr. Cecep Darmawan, MS. secara khusus mengkaji secara mendalam pemilu sebagai instrumentasi PENASIHAT Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H. PENANGGUNGJAWAB Bambang Winarno, S.H., M.S. penguatan demokrasi. Pada bagian keempat, H.A. Komari, S.H., M.H., menyajikan pemikirannya tentang PEMIMPIN REDAKSI Drs. H. M. Yudhi Batubara, S.H., M.H. MITRA BESTARI Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam prespektif hukum responsif. Pada bagian kelima, Suroso, SH., MH. MS. (Unud Bali) Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. (Unibraw Malang) Dr. M. Lukman, S.H., M.S. (Untan Pontianak) mencoba menguraikan secara singkat bahwasanya pemilu tidak semata-mata sebagai instrumentasi REDAKTUR Sigit Budi S., S.H., M.H. PENYUNTING/EDITOR Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Imam Ropii, S.H., M.H. penguatan demokrasi âsarana nyata untuk pelibatan rakyatâ, tetapi juga sebagai instrumentasi nyata REDAKTUR PELAKSANA Suroso, S.H., M.H. SEKRETARIAT M. Dedi Putra, S.H. Diterbitkan oleh: Mahkamah perwujudan ide-ide dasar good governance dalam UUD 1945 pasca perubahan ke IV. Bagian keenam, M. Konstitusi Republik Indonesia Website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id KONSTITUSI J u r n a l Dedy Putra, SH, mencoba mengali berbagai pelanggaran politik demokrasi, dengan mengkaitkan secara 4 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini resiprositas dengan peran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan artikel yang ketujuh, Nuruddin yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal JURNAL KONSTITUSI Vol. I, Hady, SH., MH. Mengulas wacana tentang penentuan calon berdasarkan suara terbanyak dan No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Salam Redaksi implementasinya terhadap permohonan sengketa hasil pemilu. Dari 7 (tujuh) artikel tersebut diatas, segenap ............................................................................................................. 5 U Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Tim Redaksi Jurnal Konstitusionalisme Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Pemerintahan Presidensial di Indonesia H. Suko Wiyono Malang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam ..................................................................................................... 7 U Keterikatan Janji Politik dalam Hukum penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat dalam kerangka masyarakat transisional menuju Pencerminan Kodrat Manusiawi Kusnu Goesniadhie S ............................................................................................ demokrasi yang lebih sejati dengan tetap menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan ideologis, 24 U Pemilu dan Penguatan Demokrasi Cecep Darmawan konstitusional dan politik. Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan dan .................................................................................................. 50 U Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penerbitan jurnal ini yang tentunya tidak bisa disebut satu persatu, kami ucapkan terima kasih, serta tetap Perspektif Pembangunan Hukum Responsif H.A. Komari dalam semangat pencarian, pembebasan dan pencerahan kami membuka ruang yang luas untuk saran dan ........................................................................................................... 63 U Pemilu dan Ide-ide Dasar Good kritik progresif demi kesempurnaan jurnal ini, juga demi tegaknya bangunan Negara Indonesia yang Governance dalam UUD 1945 Pasca AMandemen Ke IV Suroso konstitusional dan demokratis. Wassalam Tim Redaksi ................................................................................................................... 79 U Pelanggaran Pemilu dan Peran 8 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M. Dedy Putra PEMILU MULTI PARTAI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Suko Wiyono ........................................................................................................ 95 U Penentuan Calon Berdasarkan Suara Abstract Party system has signifi cant infl uence toward the stability of government. In the history of Indonesian Terbanyak dan Implementasinya terhadap Permohonan Sengketa Hasil Pemilu Nuruddin Hady state structure, it is applied multi-party system in the 50th decade and this system failed in the middle of the ....................................................................................................... 106 Biodata Penulis application, which cause unforgettable trauma among Indonesian. In the present reformation era, Indonesia ............................................................................................................ 121 Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi once again uses multi-party system. This can be seen in the election of 1999, 2004, and 2009 still using multi...................................................................... 123 Daftar Isi party system. Of course, the existence of this system will bring basic change in the process of the formation of 5Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA government, the process of government work also giving basic change on the decision making in the 6 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SALAM implementation of government tasks. Keyword: multi-party election, presidential government. A. REDAKSI Indonesia adalah negara hukum. Kehendak bernegara yang demikian itu tidak semata-mata kehendak PENDAHULUAN Sampai sekarang ini, demokrasi diyakini sebagai sebuah bentuk sistem politik yang mampu politik (political will) dari para elit politik dipuncak kekuasaan lembaga-lembaga politik negara, melainkan juga mengantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan demokrasi akan membawa pada kehendak konstitusi yang dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke IV. Negara konsekuensi terhindarnya masyarakat dari sistem pemerintah yang tirani, penghargaan terhadap Hak Asasi hukum dalam sajarah dinamika studi Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, demikian juga Ilmu Politik dan Manusia, memberi kebebasan umum, memberi pada semua orang untuk menentukan nasib sendiri, memberi Pemerintahan mengalami perkembangan yang cukup progresif. Negara hukum yang mula-mula menampilkan diri otonomi moral, menjamin perkembangan manusia menjadi lebih baik dan menghargai kepemilikan pribadi. sebagai negara yang inklusif, dengan menafi kan hak-hak rakyat untuk telibat secara nyata dalam lingkar Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat pemerintahan. Dan saat ini, seiring dengan semangat penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat 9Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA untuk bergerak kearah masyarakat ideal (masyarakat Pancasila), konsep negara hukum makin dimutahirkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Bagi, Negara-negara yang menyebut dirinya sebagai dengan mengafi rmasi hak-hak publik secara proporsional. Negara hukum (rechtssaat/the rule of law) dengan Negara demokrasi, pemilihan umum (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara mengafi rmasi hak-hak publik sedemikian rupa telah melahirkan peristilahan baru yakni negara hukum yang berkala dalam waktu- waktu yang tertentu. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana demokratis (democratische rechtsstaat). Pada konsep yang belakangan ini, nomos tidak lagi merupakan penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak keunggulan yang tunggal, tetapi berjajar dengan konsep demos sebagai konsep penyeimbang. Negara hukum asasi warga negara, maka pemerintah wajib menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis kini telah menjadi jargon politik dan konstitusi negara-negara di dunia dalam mengiktiarkan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Dalam edisi ini, Jurnal Konstitusionalisme yang merupakan wujud rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada kerjasama antara Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang dengan rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghadirkan diskursus pelaksanaan Pemilihan Umum dengan segala memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak bentuk dinamikanya. Pada bagian pertama, Prof, Dr. H. Suko Wiyono, SH., MH. mencoba mengupas melakukan apa- apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya, maka pemerintah permasalahan pemilu multi partai yang dikaitkan dengan tingkat stabilisasi pemerintahan presidensial. Pada dianggap melanggar hak asasi manusia. B. PEMBAHASAN Partai Politik dan Pemilu Pada setiap sistem bagian kedua, Dr. Kusnu Goesniadhie S., demokrasi, partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting. Partai politik 7Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SH., MH. memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan mencoba menjelaskan keterikatan janji politik dalam hukum pencerminan kodrat manusiawi. Pada bagian ketiga, warganegara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan Dr. Cecep Darmawan, MS. secara khusus mengkaji secara mendalam pemilu sebagai instrumentasi penguatan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat demokrasi. Pada bagian keempat, H.A. Komari, S.H., M.H., menyajikan pemikirannya tentang Fatwa Majelis pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Partai politiklah yang bertindak sebagai Ulama Indonesia dalam prespektif hukum responsif. Pada bagian kelima, Suroso, SH., MH. mencoba perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara menguraikan secara singkat bahwasanya pemilu tidak semata-mata sebagai instrumentasi penguatan demokrasi warganegara dengan institusi-institusi kenegaraan. Karena dalam Negara demokratis, partai politik memiliki âsarana nyata untuk pelibatan rakyatâ, tetapi juga sebagai instrumentasi nyata perwujudan ide-ide dasar good fungsi: (a) sebagai sarana komunikasi politik; (b) sebagai sarana sosialisasi politik; (c) sebagai sarana governance dalam UUD 1945 pasca perubahan ke IV. Bagian keenam, M. Dedy Putra, SH, mencoba mengali recruitment berbagai pelanggaran politik demokrasi, dengan mengkaitkan secara resiprositas dengan peran strategis Badan 10 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Pengawas Pemilihan Umum. Dan artikel yang ketujuh, Nuruddin Hady, SH., MH. Mengulas wacana tentang politik dan (d) sebagai sarana pengatur konfl ik. Agar demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang penentuan calon berdasarkan suara terbanyak dan implementasinya terhadap permohonan sengketa hasil sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efi pemilu. Dari 7 (tujuh) artikel tersebut diatas, segenap Tim Redaksi Jurnal Konstitusionalisme Pusat Kajian sien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan secara berkala. Karena pada hakekatnya tujuan penyelenggaraan pemilu adalah: (a) berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (b) untuk dalam kerangka masyarakat transisional menuju demokrasi yang lebih sejati dengan tetap menjadikan Pancasila memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; dan UUD 1945 sebagai pijakan ideologis, konstitusional dan politik. Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut (c) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (d) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga terlibat dalam proses penyusunan dan penerbitan jurnal ini yang tentunya tidak bisa disebut satu persatu, kami Negara. Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang demikian itulah, maka kesejahteraan dan keadilan ucapkan terima kasih, serta tetap dalam semangat pencarian, pembebasan dan pencerahan kami membuka dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Di samping hal tersebut di atas, pemilu yang diselenggarakan ruang yang luas untuk saran dan kritik progresif demi kesempurnaan jurnal ini, juga demi tegaknya bangunan secara berkala dan juga untuk memberi kesempatan kepada rakyat, baik mereka yang sudah pernah memilih Negara Indonesia yang konstitusional dan demokratis. Wassalam Tim Redaksi maupun para pemilih pemula itu untuk turut menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan. Dalam 8 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA PEMILU sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di MULTI PARTAI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Suko Wiyono Abstract Party satu pihak pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat system has signifi cant infl uence toward the stability of government. In the history of Indonesian state structure, it dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping is applied multi-party system in the 50th decade and this system failed in the middle of the application, which legal, ia juga harus dipercaya. Dengan demikian setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari cause unforgettable trauma among Indonesian. In the present reformation era, Indonesia once again uses multirakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang party system. This can be seen in the election of 1999, 2004, and 2009 still using multi- party system. Of course, pokok dalam sistem demokrasi modern. Sistem Multi Partai Pada era reformasi sekarang ini sistem multipartai the existence of this system will bring basic change in the process of the formation of government, the process of bebas, kembali diterapkan, yang tentu saja menimbulkan berbagai apresiasi terhadap prospek dan tantangan government work also giving basic change on the decision making in the implementation of government tasks. sistem multipartai bebas tersebut. Sebenarnya sistem multipartai secara teoritis Keyword: multi-party election, presidential government. A. PENDAHULUAN Sampai sekarang ini, demokrasi 11Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA dapat diyakini sebagai sebuah bentuk sistem politik yang mampu mengantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih baik. dikatakan sangat sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia yang sangat heterogen dengan berbagai Hal ini dikarenakan demokrasi akan membawa pada konsekuensi terhindarnya masyarakat dari sistem perbedaan budaya, agama, suku, bahasa, golongan dan kedaerahan. Namun sistem multipartai bebas yang pemerintah yang tirani, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, memberi kebebasan umum, memberi pada pernah diterapkan pada dekade 50-an dan mengalami kegagalan ditengah jalan, menimbulkan trauma yang semua orang untuk menentukan nasib sendiri, memberi otonomi moral, menjamin perkembangan manusia tidak mudah dilupakan. Ekses waktu itu antara lain, setiap bulan terjadi kabinet demisioner, sehingga berakibat menjadi lebih baik dan menghargai kepemilikan pribadi. Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah sistem kestabilan pemerintahan terganggu. Pada pemilihan umum tahun 1999 yang merupakan Pemilihan Umum pemerintahan yang menempatkan rakyat pertama di era reformasi, keran multi partai dibuka, pada saat itu ratusan partai muncul bak jamur di musim 9Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA sebagai hujan. Dengan dibukanya keran pembentukan partai politik pada tahun 1999 sebenarnya secara yuridis tidak pemegang kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Bagi, Negara-negara yang menyebut dirinya sebagai Negara sah, karena undang- undang yang mengatur kepartaian yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang No. 2 demokrasi, pemilihan umum (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala Tahun 1999 tentang Partai Politik yang hanya mengenal dua partai (PDI dan PPP) dan satu Golongan Karya. dalam waktu- waktu yang tertentu. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak Hal ini berarti pemerintah pada awal reformasi tidak dapat menolak dan membendung kemauan masyarakat

RECOMMENDED Ejurnal_Jurnal Konstitusi UNIBRAW Vol 2 No 1 SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT (/documents/ejurnaljurnal-konstitusi-unibraw-volPENGKAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS 2-no-1.html) HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA JURNAL KONSTITUSI PPK-FH UNIVERSITAS… Ejurnal_Jurnal Konstitusi UNS Vol 2 No 1

no-1.html)

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA P3KHAM LPPM (/documents/ejurnaljurnal-konstitusi-uns-vol-2UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURNAL KONSTITUSI P3KHAM LPPM UNIVERSITAS SEBELAS MARET… Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1

1. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 1 2. PUSAT STUDI KONSTITUSISEKRETARIAT (/documents/ejurnal-jurnal-konstitusi-andalasJENDERAL DAN KEPANITERAAN vol-2-no-1.html)(PUSaKO)MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK… Abstrak Vol 11 No 1.pdf (/documents/abstrak-vol-11-no-1pdf.html)

SOAL NO 1 (1).pdf (/documents/soal-no-1-1pdf.html)

Reference Letter No 1 (1).pdf (/documents/reference-letter-no-1-1pdf.html)

Vol 1 No 1 Review of Global Medicine and Healthcare Research Vol. 1 No. 1 Proceedings of the 3rd International Online Medical Conference (IOMC (/documents/vol-1-no-1.html) 2010) Editors: Forouzan Bayat Nejad Mostafa… Konstitusi 1 1. PPEENNGGEERRTTIIAANNBahasa :• Prancis, “constitur” Aturan• Belanda “grondwet” undang-undang dasar• Jerman”grundgesetz” (/documents/konstitusi-1.html) undang –undangIstilah :‘sejumlah…

Konstitusi 1 1. PPEENNGGEERRTTIIAANNBahasa :• Prancis, “constitur” Aturan• Belanda “grondwet” undang-undang dasar• Jerman”grundgesetz” (/education/konstitusi-1-55c2a05e6beb3.html) undang –undangIstilah :‘sejumlah…

Vol 6 No 1 ∑’˪√÷°…“ ·“.µ√“·“√· .√“·.∑·√–‡.· .–.’ ·“.µ√“·“√· “·.∑·.‘·“√≥ “‘™ ·“.µ√“·“√·… (/documents/vol-6-no-1.html)

Vol 1 No 2 ISSN: 1978 - 8282 AUTOMATED TRACK RECORDING SEBAGAI SISTEM PENGAMANAN PADA SISTEM INFORMASI (/documents/vol-1-no-2.html) Untung Rahardja 1 Maimunah2 Mita Mulya Permata3 Email : [email protected], [email protected]… Vol 1 No 3 REPRINT REPRINT Dari Redaksi uji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan lindunganNya sehingga Jurnal (/documents/vol-1-no-3.html) CCIT untuk Volume I Nomor 3 Bulan Mei Tahun 2008 dapat… Temporary Revision no. 1 CAAP 70HELIPORTS (1).pdf HELIPORT DESIGN STANDARD/HELIPORTS MANUAL/CAAP/AVIATION (/documents/temporary-revision-no-1-caap-70-heliports1pdf.html)

FRM Part 1 Book No. 1.pdf FRM® 12012 Part I I Book 1 ~APLA!y SCHWESER FRM PART I BOOK 1: FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT (/documents/frm-part-1-book-no-1pdf.html) INTRODUCTION TO THE 2012 KAPLAN SCHWESER STUDY NOTES 3 GARP 2012 FRM PART… Conductual Vol 1 No 1 Conductual, International Journal of Interbehaviorism and Behavior Analysis Indice Vol. 1, No. 1 2013 Conductual Revista (/documents/conductual-vol-1-no-1.html) Internacional de Interconductismo y Análisis de…

2008 Vol 1 No 1 Pul1+:|cdlvT|c^cudcmvofPcv+o¬Pvo::|odon:+c:,Tu+wun 1 Journal of Perio-Prosthodontics 2008 l l l… (/documents/2008-vol-1-no-1.html)

Sax Plus! Vol. 1.pdf Sax Plus! Vol.1 Sheet Music (/documents/sax-plus-vol-1pdf.html)

floarea vietii vol 1.pdf (/documents/floarea-vietii-vol-1pdf.html)

Feynman Vol I (1).pdf (/documents/feynman-vol-i-1pdf.html)

Interface (Vol 1 No 3) Within this edition of Interface I was able to author an article discussing the development of my Best Practice Ergonomics Program while at (/documents/interface-vol-1-no-3Honeywell- Colorado Springs 5584a62692511.html)

Interface (Vol 1 No 3) Interface (Vol 1 No 3) contains an article I authored that discusses the development of my ergonomics program while at Honeywell in (/documents/interface-vol-1-no-3.html) Colorado Springs

View more (https://docslide.us/search/? q=ejurnal_Jurnal+Konstitusi+Wisnuwardhana+Vol+1+no+1.pdf)

Subscribe to our Newsletter for latest news.



NEWLETTER

We built a platform for members to share documents and knowledge. And we are not related to any other website. (Our website list) (https://docslide.us/about.html)

About

(/about.html) Terms

(/info/dmca.html) Contact STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(https://www.facebook.com/docslide.net)

(/info/terms.html) DMCA

(/contacts.html)

(https://twitter.com/docslide_net)

(https://www.google.com/+DocslideNet)