ejurnal_Jurnal Konstitusi Wisnuwardhana Vol 1 no 1.pdf - Documents [PDF]

Upload (/upload/document.html)

Login (/login.html?back=https%3A%2F%2Fdocslide.net%2Fdocuments%2Fejurnaljurnal-konstitusi-

wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf.html) LEADERSHIP (/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML)

MARKETING (/CATEGORY/MARKETING.HTML)

TECHNOLOGY (/CATEGORY/TECHNOLOGY.HTML)

DESIGN (/CATEGORY/DESIGN.HTML)

EDUCATION (/CATEGORY/EDUCATION.HTML) Search document...

MORE TOPICS (/CATEGORY.HTML)

SEARCH

Home (/) / Documents (/category/documents.html) / ejurnal_Jurnal Konstitusi Wisnuwardhana Vol 1 no 1.pdf (/documents/ejurnaljurnal-konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf.html)

DITERBITKAN OLEH : MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat Telp. (021) 2352 9000 Fax. (021) 3520 177 PO BOX 999 Jakarta 10000 Membangun konstitusionalitas Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi Volume I Nomor 1 Juni 2009 TIDAK DIPERJUALBELIKAN Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara. JURNAL KONSTITUSI PKK-FH UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA 3Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal SUSUNAN DEWAN REDAKSI PENASIHAT Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H. PENANGGUNGJAWAB Bambang Winarno, S.H., M.S. PEMIMPIN REDAKSI Drs. H. M. Yudhi Batubara, S.H., M.H. MITRA BESTARI Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., MS. (Unud Bali) Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. (Unibraw Malang) Dr. M. Lukman, S.H., M.S. (Untan Pontianak) REDAKTUR Sigit Budi S., S.H., M.H. PENYUNTING/EDITOR Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Imam Ropii, S.H., M.H. REDAKTUR PELAKSANA Suroso, S.H., M.H. SEKRETARIAT M. Dedi Putra, S.H. Diterbitkan oleh: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id KONSTITUSI J u r n a l 125 Download (/download/link/ejurnaljurnal-konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf) 4 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal JURNAL KONSTITUSI Vol. All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report I, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Salam Redaksi (/document/report/ejurnaljurnal-konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf) us to resolve them. We are always happy to assist you. ............................................................................................................. 5 U Pemilu Multi Partai dan Stabilitas 2 EJURNAL_JURNAL KONSTITUSI WISNUWARDHANA VOL 1 NO Pemerintahan Presidensial di Indonesia H. Suko Wiyono views ..................................................................................................... 7 U Keterikatan Janji Politik dalam Hukum 1.PDF by azismahrufi Pencerminan Kodrat Manusiawi Kusnu Goesniadhie S ............................................................................................ 24 U Pemilu dan Penguatan Demokrasi Cecep on Oct 07, 2015 Category: Download: 0 Report (/document/report/ejurnaljurnalComment: 0 Darmawan .................................................................................................. 50 U Fatwa Majelis Ulama Indonesia DOCUMENTS dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif H.A. Komari konstitusi-wisnuwardhana-vol-1-no-1pdf) (/category/documents.html) ........................................................................................................... 63 U Pemilu dan Ide-ide Dasar Good Share Share Governance dalam UUD 1945 Pasca AMandemen Ke IV Suroso ................................................................................................................... 79 U Pelanggaran Pemilu dan Peran Comments Strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M. Dedy Putra ........................................................................................................ 95 U Penentuan Calon Berdasarkan Suara Terbanyak dan Implementasinya terhadap Permohonan Sengketa Hasil Pemilu Nuruddin Hady ....................................................................................................... 106 Biodata Penulis ............................................................................................................ 121 Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi ...................................................................... 123 Daftar Isi 5Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Description 6 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SALAM REDAKSI Indonesia adalah negara hukum. Kehendak bernegara yang demikian itu tidak semata-mata Download ejurnal_Jurnal Konstitusi Wisnuwardhana Vol 1 no 1.pdf kehendak politik (political will) dari para elit politik dipuncak kekuasaan lembaga-lembaga politik negara, melainkan juga kehendak konstitusi yang dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Transcript perubahan ke IV. Negara hukum dalam sajarah dinamika studi Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, demikian juga Ilmu Politik dan Pemerintahan mengalami perkembangan yang cukup progresif. Negara hukum yang mula-mula menampilkan diri sebagai negara yang inklusif, dengan menafi kan hak-hak rakyat untuk telibat DITERBITKAN OLEH : MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta secara nyata dalam lingkar pemerintahan. Dan saat ini, seiring dengan semangat penguatan demokrasi serta Pusat Telp. (021) 2352 9000 Fax. (021) 3520 177 PO BOX 999 Jakarta 10000 Membangun konstitusionalitas pemberdayaan masyarakat untuk bergerak kearah masyarakat ideal (masyarakat Pancasila), konsep negara Indonesia Membangun budaya sadar berkonstitusi Volume I Nomor 1 Juni 2009 TIDAK DIPERJUALBELIKAN hukum makin dimutahirkan dengan mengafi rmasi hak-hak publik secara proporsional. Negara hukum Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya (rechtssaat/the rule of law) dengan mengafi rmasi hak-hak publik sedemikian rupa telah melahirkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan peristilahan baru yakni negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Pada konsep yang kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya belakangan ini, nomos tidak lagi merupakan keunggulan yang tunggal, tetapi berjajar dengan konsep demos memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar sebagai konsep penyeimbang. Negara hukum yang demokratis kini telah menjadi jargon politik dan konstitusi cabang-cabang kekuasaan negara. JURNAL KONSTITUSI PKK-FH UNIVERSITAS WISNUWARDHANA negara-negara di dunia dalam mengiktiarkan kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Dalam edisi ini, SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT Jurnal Konstitusionalisme yang merupakan wujud kerjasama antara Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Universitas Wisnuwardhana Malang dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghadirkan diskursus 3Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini pelaksanaan Pemilihan Umum dengan segala bentuk dinamikanya. Pada bagian pertama, Prof, Dr. H. Suko yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal SUSUNAN DEWAN REDAKSI Wiyono, SH., MH. mencoba mengupas permasalahan pemilu multi partai yang dikaitkan dengan tingkat PENASIHAT Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.H. PENANGGUNGJAWAB Bambang Winarno, S.H., M.S. stabilisasi pemerintahan presidensial. Pada bagian kedua, Dr. Kusnu Goesniadhie S., PEMIMPIN REDAKSI Drs. H. M. Yudhi Batubara, S.H., M.H. MITRA BESTARI Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H., 7Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SH., MS. (Unud Bali) Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S. (Unibraw Malang) Dr. M. Lukman, S.H., M.S. (Untan Pontianak) MH. mencoba menjelaskan keterikatan janji politik dalam hukum pencerminan kodrat manusiawi. Pada bagian REDAKTUR Sigit Budi S., S.H., M.H. PENYUNTING/EDITOR Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Imam Ropii, S.H., M.H. ketiga, Dr. Cecep Darmawan, MS. secara khusus mengkaji secara mendalam pemilu sebagai instrumentasi REDAKTUR PELAKSANA Suroso, S.H., M.H. SEKRETARIAT M. Dedi Putra, S.H. Diterbitkan oleh: Mahkamah penguatan demokrasi. Pada bagian keempat, H.A. Komari, S.H., M.H., menyajikan pemikirannya tentang Konstitusi Republik Indonesia Website: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id KONSTITUSI J u r n a l Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam prespektif hukum responsif. Pada bagian kelima, Suroso, SH., MH. 4 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Opini mencoba menguraikan secara singkat bahwasanya pemilu tidak semata-mata sebagai instrumentasi yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal JURNAL KONSTITUSI Vol. I, penguatan demokrasi âsarana nyata untuk pelibatan rakyatâ, tetapi juga sebagai instrumentasi nyata No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA Salam Redaksi perwujudan ide-ide dasar good governance dalam UUD 1945 pasca perubahan ke IV. Bagian keenam, M. ............................................................................................................. 5 U Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Dedy Putra, SH, mencoba mengali berbagai pelanggaran politik demokrasi, dengan mengkaitkan secara Pemerintahan Presidensial di Indonesia H. Suko Wiyono resiprositas dengan peran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan artikel yang ketujuh, Nuruddin ..................................................................................................... 7 U Keterikatan Janji Politik dalam Hukum Hady, SH., MH. Mengulas wacana tentang penentuan calon berdasarkan suara terbanyak dan Pencerminan Kodrat Manusiawi Kusnu Goesniadhie S ............................................................................................ implementasinya terhadap permohonan sengketa hasil pemilu. Dari 7 (tujuh) artikel tersebut diatas, segenap 24 U Pemilu dan Penguatan Demokrasi Cecep Darmawan Tim Redaksi Jurnal Konstitusionalisme Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana .................................................................................................. 50 U Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Malang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif H.A. Komari penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat dalam kerangka masyarakat transisional menuju ........................................................................................................... 63 U Pemilu dan Ide-ide Dasar Good demokrasi yang lebih sejati dengan tetap menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan ideologis, Governance dalam UUD 1945 Pasca AMandemen Ke IV Suroso konstitusional dan politik. Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam proses penyusunan dan ................................................................................................................... 79 U Pelanggaran Pemilu dan Peran penerbitan jurnal ini yang tentunya tidak bisa disebut satu persatu, kami ucapkan terima kasih, serta tetap Strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M. Dedy Putra dalam semangat pencarian, pembebasan dan pencerahan kami membuka ruang yang luas untuk saran dan ........................................................................................................ 95 U Penentuan Calon Berdasarkan Suara kritik progresif demi kesempurnaan jurnal ini, juga demi tegaknya bangunan Negara Indonesia yang Terbanyak dan Implementasinya terhadap Permohonan Sengketa Hasil Pemilu Nuruddin Hady konstitusional dan demokratis. Wassalam Tim Redaksi ....................................................................................................... 106 Biodata Penulis 8 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA ............................................................................................................ 121 Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi PEMILU MULTI PARTAI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Suko Wiyono ...................................................................... 123 Daftar Isi Abstract Party system has signifi cant infl uence toward the stability of government. In the history of Indonesian 5Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA state structure, it is applied multi-party system in the 50th decade and this system failed in the middle of the 6 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SALAM application, which cause unforgettable trauma among Indonesian. In the present reformation era, Indonesia REDAKSI Indonesia adalah negara hukum. Kehendak bernegara yang demikian itu tidak semata-mata kehendak once again uses multi-party system. This can be seen in the election of 1999, 2004, and 2009 still using multipolitik (political will) dari para elit politik dipuncak kekuasaan lembaga-lembaga politik negara, melainkan juga party system. Of course, the existence of this system will bring basic change in the process of the formation of kehendak konstitusi yang dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke IV. Negara government, the process of government work also giving basic change on the decision making in the hukum dalam sajarah dinamika studi Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, demikian juga Ilmu Politik dan implementation of government tasks. Keyword: multi-party election, presidential government. A. Pemerintahan mengalami perkembangan yang cukup progresif. Negara hukum yang mula-mula menampilkan diri PENDAHULUAN Sampai sekarang ini, demokrasi diyakini sebagai sebuah bentuk sistem politik yang mampu sebagai negara yang inklusif, dengan menafi kan hak-hak rakyat untuk telibat secara nyata dalam lingkar mengantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan demokrasi akan membawa pada pemerintahan. Dan saat ini, seiring dengan semangat penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat konsekuensi terhindarnya masyarakat dari sistem pemerintah yang tirani, penghargaan terhadap Hak Asasi untuk bergerak kearah masyarakat ideal (masyarakat Pancasila), konsep negara hukum makin dimutahirkan Manusia, memberi kebebasan umum, memberi pada semua orang untuk menentukan nasib sendiri, memberi dengan mengafi rmasi hak-hak publik secara proporsional. Negara hukum (rechtssaat/the rule of law) dengan otonomi moral, menjamin perkembangan manusia menjadi lebih baik dan menghargai kepemilikan pribadi. mengafi rmasi hak-hak publik sedemikian rupa telah melahirkan peristilahan baru yakni negara hukum yang Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat demokratis (democratische rechtsstaat). Pada konsep yang belakangan ini, nomos tidak lagi merupakan 9Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA keunggulan yang tunggal, tetapi berjajar dengan konsep demos sebagai konsep penyeimbang. Negara hukum sebagai pemegang kedaulatan rakyat melalui Pemilu. Bagi, Negara-negara yang menyebut dirinya sebagai yang demokratis kini telah menjadi jargon politik dan konstitusi negara-negara di dunia dalam mengiktiarkan Negara demokrasi, pemilihan umum (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara kesejahteraan rakyat secara luas dan merata. Dalam edisi ini, Jurnal Konstitusionalisme yang merupakan wujud berkala dalam waktu- waktu yang tertentu. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana kerjasama antara Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang dengan penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menghadirkan diskursus pelaksanaan Pemilihan Umum dengan segala asasi warga negara, maka pemerintah wajib menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum bentuk dinamikanya. Pada bagian pertama, Prof, Dr. H. Suko Wiyono, SH., MH. mencoba mengupas sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, dimana permasalahan pemilu multi partai yang dikaitkan dengan tingkat stabilisasi pemerintahan presidensial. Pada rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada bagian kedua, Dr. Kusnu Goesniadhie S., rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, 7Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA SH., MH. memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak mencoba menjelaskan keterikatan janji politik dalam hukum pencerminan kodrat manusiawi. Pada bagian ketiga, melakukan apa- apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya, maka pemerintah Dr. Cecep Darmawan, MS. secara khusus mengkaji secara mendalam pemilu sebagai instrumentasi penguatan dianggap melanggar hak asasi manusia. B. PEMBAHASAN Partai Politik dan Pemilu Pada setiap sistem demokrasi. Pada bagian keempat, H.A. Komari, S.H., M.H., menyajikan pemikirannya tentang Fatwa Majelis demokrasi, partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting. Partai politik Ulama Indonesia dalam prespektif hukum responsif. Pada bagian kelima, Suroso, SH., MH. mencoba memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan menguraikan secara singkat bahwasanya pemilu tidak semata-mata sebagai instrumentasi penguatan demokrasi warganegara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan âsarana nyata untuk pelibatan rakyatâ, tetapi juga sebagai instrumentasi nyata perwujudan ide-ide dasar good demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat governance dalam UUD 1945 pasca perubahan ke IV. Bagian keenam, M. Dedy Putra, SH, mencoba mengali pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Partai politiklah yang bertindak sebagai berbagai pelanggaran politik demokrasi, dengan mengkaitkan secara resiprositas dengan peran strategis Badan perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara Pengawas Pemilihan Umum. Dan artikel yang ketujuh, Nuruddin Hady, SH., MH. Mengulas wacana tentang warganegara dengan institusi-institusi kenegaraan. Karena dalam Negara demokratis, partai politik memiliki penentuan calon berdasarkan suara terbanyak dan implementasinya terhadap permohonan sengketa hasil fungsi: (a) sebagai sarana komunikasi politik; (b) sebagai sarana sosialisasi politik; (c) sebagai sarana pemilu. Dari 7 (tujuh) artikel tersebut diatas, segenap Tim Redaksi Jurnal Konstitusionalisme Pusat Kajian recruitment Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi 10 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat politik dan (d) sebagai sarana pengatur konfl ik. Agar demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang dalam kerangka masyarakat transisional menuju demokrasi yang lebih sejati dengan tetap menjadikan Pancasila sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efi dan UUD 1945 sebagai pijakan ideologis, konstitusional dan politik. Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut sien, maka untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum terlibat dalam proses penyusunan dan penerbitan jurnal ini yang tentunya tidak bisa disebut satu persatu, kami yang diselenggarakan secara berkala. Karena pada hakekatnya tujuan penyelenggaraan pemilu adalah: (a) ucapkan terima kasih, serta tetap dalam semangat pencarian, pembebasan dan pencerahan kami membuka untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; (b) untuk ruang yang luas untuk saran dan kritik progresif demi kesempurnaan jurnal ini, juga demi tegaknya bangunan memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; Negara Indonesia yang konstitusional dan demokratis. Wassalam Tim Redaksi (c) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (d) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga 8 Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA PEMILU Negara. Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang demikian itulah, maka kesejahteraan dan keadilan MULTI PARTAI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Suko Wiyono Abstract Party dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Di samping hal tersebut di atas, pemilu yang diselenggarakan system has signifi cant infl uence toward the stability of government. In the history of Indonesian state structure, it secara berkala dan juga untuk memberi kesempatan kepada rakyat, baik mereka yang sudah pernah memilih is applied multi-party system in the 50th decade and this system failed in the middle of the application, which maupun para pemilih pemula itu untuk turut menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan. Dalam cause unforgettable trauma among Indonesian. In the present reformation era, Indonesia once again uses multisistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di party system. This can be seen in the election of 1999, 2004, and 2009 still using multi- party system. Of course, satu pihak pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat the existence of this system will bring basic change in the process of the formation of government, the process of dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping government work also giving basic change on the decision making in the implementation of government tasks. legal, ia juga harus dipercaya. Dengan demikian setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari Keyword: multi-party election, presidential government. A. PENDAHULUAN Sampai sekarang ini, demokrasi rakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang diyakini sebagai sebuah bentuk sistem politik yang mampu mengantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih baik. pokok dalam sistem demokrasi modern. Sistem Multi Partai Pada era reformasi sekarang ini sistem multipartai Hal ini dikarenakan demokrasi akan membawa pada konsekuensi terhindarnya masyarakat dari sistem bebas, kembali diterapkan, yang tentu saja menimbulkan berbagai apresiasi terhadap prospek dan tantangan pemerintah yang tirani, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, memberi kebebasan umum, memberi pada sistem multipartai bebas tersebut. Sebenarnya sistem multipartai secara teoritis semua orang untuk menentukan nasib sendiri, memberi otonomi moral, menjamin perkembangan manusia 11Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA dapat menjadi lebih baik dan menghargai kepemilikan pribadi. Demokrasi juga dipahami sebagai sebuah sistem dikatakan sangat sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia yang sangat heterogen dengan berbagai pemerintahan yang menempatkan rakyat perbedaan budaya, agama, suku, bahasa, golongan dan kedaerahan. Namun sistem multipartai bebas yang 9Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA sebagai

RECOMMENDED Ejurnal_Jurnal Konstitusi UNIBRAW Vol 2 No 1 SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PUSAT (/documents/ejurnaljurnal-konstitusi-unibraw-volPENGKAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS 2-no-1.html) HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA JURNAL KONSTITUSI PPK-FH UNIVERSITAS… Ejurnal_Jurnal Konstitusi UNS Vol 2 No 1

no-1.html)

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA P3KHAM LPPM (/documents/ejurnaljurnal-konstitusi-uns-vol-2UNIVERSITAS SEBELAS MARET JURNAL KONSTITUSI P3KHAM LPPM UNIVERSITAS SEBELAS MARET… Ejurnal jurnal konstitusi andalas vol 2 no 1

1. PUSaKO UNIVERSITAS ANDALASJurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009 1 2. PUSAT STUDI KONSTITUSISEKRETARIAT (/documents/ejurnal-jurnal-konstitusi-andalasJENDERAL DAN KEPANITERAAN vol-2-no-1.html)(PUSaKO)MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK… Abstrak Vol 11 No 1.pdf (/documents/abstrak-vol-11-no-1pdf.html)

SOAL NO 1 (1).pdf (/documents/soal-no-1-1pdf.html)

Reference Letter No 1 (1).pdf (/documents/reference-letter-no-1-1pdf.html)

Vol 1 No 1 Review of Global Medicine and Healthcare Research Vol. 1 No. 1 Proceedings of the 3rd International Online Medical Conference (IOMC (/documents/vol-1-no-1.html) 2010) Editors: Forouzan Bayat Nejad Mostafa… Konstitusi 1 1. PPEENNGGEERRTTIIAANNBahasa :• Prancis, “constitur” Aturan• Belanda “grondwet” undang-undang dasar• Jerman”grundgesetz” (/documents/konstitusi-1.html) undang –undangIstilah :‘sejumlah…

Konstitusi 1 1. PPEENNGGEERRTTIIAANNBahasa :• Prancis, “constitur” Aturan• Belanda “grondwet” undang-undang dasar• Jerman”grundgesetz” (/education/konstitusi-1-55c2a05e6beb3.html) undang –undangIstilah :‘sejumlah…

Vol 6 No 1 ∑’˪√÷°…“ ·“.µ√“·“√· .√“·.∑·√–‡.· .–.’ ·“.µ√“·“√· “·.∑·.‘·“√≥ “‘™ ·“.µ√“·“√·… (/documents/vol-6-no-1.html)

Vol 1 No 2 ISSN: 1978 - 8282 AUTOMATED TRACK RECORDING SEBAGAI SISTEM PENGAMANAN PADA SISTEM INFORMASI (/documents/vol-1-no-2.html) Untung Rahardja 1 Maimunah2 Mita Mulya Permata3 Email : [email protected], [email protected]… Vol 1 No 3 REPRINT REPRINT Dari Redaksi uji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan lindunganNya sehingga Jurnal (/documents/vol-1-no-3.html) CCIT untuk Volume I Nomor 3 Bulan Mei Tahun 2008 dapat… Temporary Revision no. 1 CAAP 70HELIPORTS (1).pdf HELIPORT DESIGN STANDARD/HELIPORTS MANUAL/CAAP/AVIATION (/documents/temporary-revision-no-1-caap-70-heliports1pdf.html)

FRM Part 1 Book No. 1.pdf FRM® 12012 Part I I Book 1 ~APLA!y SCHWESER FRM PART I BOOK 1: FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT (/documents/frm-part-1-book-no-1pdf.html) INTRODUCTION TO THE 2012 KAPLAN SCHWESER STUDY NOTES 3 GARP 2012 FRM PART… Conductual Vol 1 No 1 Conductual, International Journal of Interbehaviorism and Behavior Analysis Indice Vol. 1, No. 1 2013 Conductual Revista (/documents/conductual-vol-1-no-1.html) Internacional de Interconductismo y Análisis de…

2008 Vol 1 No 1 Pul1+:|cdlvT|c^cudcmvofPcv+o¬Pvo::|odon:+c:,Tu+wun 1 Journal of Perio-Prosthodontics 2008 l l l… (/documents/2008-vol-1-no-1.html)

Sax Plus! Vol. 1.pdf Sax Plus! Vol.1 Sheet Music (/documents/sax-plus-vol-1pdf.html)

floarea vietii vol 1.pdf (/documents/floarea-vietii-vol-1pdf.html)

Feynman Vol I (1).pdf (/documents/feynman-vol-i-1pdf.html)

Interface (Vol 1 No 3) Within this edition of Interface I was able to author an article discussing the development of my Best Practice Ergonomics Program while at (/documents/interface-vol-1-no-3Honeywell- Colorado Springs 5584a62692511.html)

Interface (Vol 1 No 3) Interface (Vol 1 No 3) contains an article I authored that discusses the development of my ergonomics program while at Honeywell in (/documents/interface-vol-1-no-3.html) Colorado Springs

View more (https://docslide.net/search/? q=ejurnal_Jurnal+Konstitusi+Wisnuwardhana+Vol+1+n

Subscribe to our Newsletter for latest news.

NEWLETTER

We built a platform for members to share documents and knowledge. And we are not related to any other website. (Our website list) (https://docslide.us/about.html)

About

(/about.html) Terms

(/info/dmca.html) Contact STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(https://www.facebook.com/docslide.net)

(/info/terms.html) DMCA

(/contacts.html)

(https://twitter.com/docslide_net)

(https://www.google.com/+DocslideNet)