Berbagi Ilmu: Tugas UTS 2013 Tarikh Tasyri [PDF]

May 16, 2014 - Keberadaan hukum islam dapat dilihat dari berbagai fakta dan bukti yang telah dihimpun baik dalam bentuk

8 downloads 21 Views 584KB Size

Recommend Stories


tugas mandiri ilmu faal ii
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Chinese Proverb

TARIKH
Open your mouth only if what you are going to say is more beautiful than the silience. BUDDHA

berbagi kisah
Don't fear change. The surprise is the only way to new discoveries. Be playful! Gordana Biernat

UTs
We may have all come on different ships, but we're in the same boat now. M.L.King

Indahnya Berbagi
Keep your face always toward the sunshine - and shadows will fall behind you. Walt Whitman

UTs
If you feel beautiful, then you are. Even if you don't, you still are. Terri Guillemets

UTs
Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, "I will

Indahnya Berbagi
Don't ruin a good today by thinking about a bad yesterday. Let it go. Anonymous

pib berbagi
The happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything. Anony

problematika sunnah tasyri
Seek knowledge from cradle to the grave. Prophet Muhammad (Peace be upon him)

Idea Transcript


More Next Blog»

Create Blog Sign In

Berbagi Ilmu Jumat, 16 Mei 2014

Berbagi itu indah. Semoga dengan adanya berbagi menjadi berkah dan bermanfaat. "Sampaikanlah Walau Satu Ayat" "Khoirunnaas Anfauhum Linnaas"

Tugas UTS 2013 Tarikh Tasyri UTS TAKE HOME MATKUL TARIKH TASYRI SMSTR III MUAMALAH TAHUN 2013

Salam. Lina Fatinah

Mengenai Saya 1. Secara sejarah, perkembangan hukum islam dimulai dari masa konsepsi sampai pada tingkat sistematika sebuah ilmu fiqh. Tugas anda, uraikan definisi fiqh dari masa konsepsinya hingga perkembangannya secara spesifik sebagai ilmu ? 2. Hampir semua sejarawan membuat periodesasi hukum islam dimulai dari masa Nabi saw dst., berbeda dengan sejarawan di atas, Joseph Schacht membuat periodesasi hukum islam yang berbeda, jelaskan perbedaan keduanya disertai periodesasi hukum islamnya? apa dasar Joseph Schaht berbeda dalam membuat kronologi hukum islam tersebut? 3. Berikan contoh-contoh proses hukum islam dalam bentuk fiqh muamalah sejak masa rasul saw sampai abbasyiah? 4. Apa yang menjadi perbedaan dalam memahami hukum islam tidak terlepas dari madzhab mana yang dianut dalam hukum islam. Tugas saudara, jelaskan keberadaan madzhab dalam hukum islam dan madzhab yang masih dianut di dunia islam sampai saat ini disertai contohnya? 5. Keberadaan hukum islam dapat dilihat dari berbagai fakta dan bukti yang telah dihimpun baik dalam bentuk tertulis maupun konsepsinya saja, tugas saudara, jelaskan proses pembentukan hukum islam dari konsep sampai pada tingkat kodifikasi/legislasi disertasi contoh kasusnya?

Lina Fatinah Ikuti

286

Writer, Singer, MC, Artist, Movie Editor, Cinematographer, Traveler, Reader, Dreamer Idealism. Loves sastra, nature, star, rain | Bachelor of Sharia Economy Law | Man Jadda Wa Jadda | Will be very happy if we knew each other ;) Find me on: http://www.tumblr.com/blog/linafatinah https://twitter.com/lina_fathiinah https://www.facebook.com/lina. fathiinah Lihat profil lengkapku

Arsip Blog KET. · Uts dikumpulkan Senin tgl 5 Nopember 2013 · Ditulits 1.5 spasi, kertas A4, halaman : 10-15 hlm. · Rujukan buku 7-10 buku (1 rujukan bhs arab dan inggris) · Sistem kutipan footnote (catatan kaki di bawah). · Uts dijilid dan disatukan setiap kelas dengan identitas masing-masing. · Jawaban sama (copi paste) dengan yang lainnya dipandang nyontek. · Telat dikumpulkan dianggap gugur—tidak ikut uts. · Buku wajib yang perlu dibaca Sejarah Hukum Islam dan Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru (dosen ybs); Pengantar Hukum Islam (Joseph Schaht, edisi terj/asli)

t 2014 (50) Agustus (6) t Mei (44) Pembahasan Kitab Nasoihuddiniyyah BAB ISIM-ISIM YANG DINASABKAN (Kitab Jurumiyah) Pertumbuhan Ekonomi Pegadaian Syariah Hukum Perdata: Batas Kedewasaan dan Pendewasaan Me...

Dosen

Syirkah Dharibah Dedi Supriyadi, M.Ag

Sumber Hukum Ekonomi Islam Hakikat Ekonomi Islam Ciri dan Watak Hukum Islam



Filsafat Islam

Ujian Tengah Semester Tarikh Tasyri

Filsafat dan Hikmah

Dibawah bimbingan Dedi Supriyadi, M.Ag.

SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM ...

Disusun Oleh: Nama : Lina Fatinah NIM : 1123020052 Jurusan : Muamalah PS-B/III

Analisis Laporan Keuangan PEREKONOMIAN DALAM ISLAM Tugas UTS 2013 Tarikh Tasyri RAHN MAKALAH TA’ARUF

PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2013

Sejarah Peradaban Islam Di Asia Tenggara Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Makalah Rahn (Gadai)



LAPORAN DISKUSI

1. Definisi fiqih secara istilah dilihat dari masa konsepsinya hingga perkembangannya secara spesifik, sebagai berikut: a. Abu Hanifah memberikan definisi tentang fiqih, yaitu sebagai berikut,

QIRA’AT AL-QUR’AN RESUME BUKU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegara...

" (Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia).”[1] b. Imam Asy-Syafi’i memberikan suatu batasan fiqih sebagai berikut, “

METODE-METODE IJTIHAD

(Suatu ilmu yang membahas hokum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci).[2] c. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universtas Joseph. Berikut,

Ayat-ayat Muamalah SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PENYIMPANGAN DARI AJARAN TAU...

memaknai fiqih sama dengan syariah. Fiqih secara bahasa adalah ‘wisdom’ (hukum). Dalam pemahamannya, fiqih adalah renum divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga hokum, baik

RESUME BUKU ILMU USHUL FIKIH Karangan Syekh Abdul ...

dimensi ketuhanan atau dimensi manusia).[3] d. Abdul Wahab Kallaf mendefinisakn fiqih dengan pengetahuan tentang hokumhukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yag terinci.[4]

ARTICLE IN ENGLISH METODOLOGI STUDI ISLAM

e. Al-Jurzani membatasu definisi fiqih dengan definisi sebagai berikut, “ (Suatu ilmu yang membahas hokum –hukum syariah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalu analisis dan

Peran dan Fungsi Bahasa Indonesia Dalam Berbangsa ... Profile Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Akademis

perenungan)”.[5] f. Al-Amidi, seorang ulama Syafi’iyah, mendefinisiakan fiqih sebagai ilmu tentang hokum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terinci. Sementara menurut fuqaha Malikiyah, fiqih adalah imu tentang perintah-perintah syar’iyah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori istidlal atau pencarian hukum dengan

Soal Latihan Bahasa Indonesia (Peran Bahasa) Wacana dan Jenisjenisnya

dalil.[6]

Hubungan Tauhid Dengan Ilmu Pengetahuan

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa ruang lingkup istilah fiqih secara gradual mulai menyempit dan akhirnya dapat diaplikasikan secara khusus dalam masalah-masalah hukum. Analisis di atas didukung oleh fakta sejarah bahwa penggunaan fiqih pada masa awal memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang

Hubungan Ilmu Akhlak Dengan Ilmu Tauhid Norma Sosial dan Faktorfaktor yang Membentuk Norm...

disyariatkan oleh agama islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah.[7] Hal ini ditunjukkan AlQur’an surat At-Taubah ayat 122, “…agar mereka memperdalam (pengetahuan) dalam urusan agama …”. Pengertian fiqih sebagaimana tersebut di atas, tampaknya dipergunakan

Review Film The Karate Kid and Taare Zameen Par Aplikasi Gelombang Elektromagnetik Dalam Dunia Man...

sampai pertengahan abad ke-2 Hijriyah, misalnya definisi Abu Handifah (80-150 H) bahwa fiqih mencakup hukum-hukum i’tiqadiyah, seperti kewajiban beriman kepada Allah SWT., hukum perasaan atau akhlak, seperti kewajiban untuk jujur, dan hukum amaliyah yang berkenaan dengan masalah ibadah dan muamalah seperti kewajiban berpuasa dan diperbolehkannya jual beli.[8] Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fiqih kemudian mengalami pergerseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah, berkembang istilah fiqih menurut ahli ushul dan ahli fiqh (fuqaha). Oleh karena itu, dapat diringkas bahwa istilah fiqih mengandung dua pengertian. Pertama, fiqih adalah memelihara masalah-masalah syara’ yang praktis (berkaitan dengan perbuatan) yang diambil dari Al-Quran dan As0Sunnah, serta yang disimpukan dari keduanya. Kedua, fiqih adalah kumpulan hukum syara secara spesifik dengan metode secara spesifik pula. Demikian pula, analisis dari Asaf A. A. Fyzee dalam bukunya Outline of

Karya Ilmiah Pembukaan Entri CV LFE Introducing Opening Blog

Translate

FP

Muhammadan Law bahwa fiqih merupakan pengetahuan hukum Islam tentang hak dan kewajiban manusia yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, dan qiyas.[9] Akhirnya, dapat ditarik suatu kesimpulan makna fiqih, terutama setelah menjadi disiplin tersendiri. Istilah fiqih atau sering pula disebut dengan fiqih Islami—biasanya diartikan dengan hukum Islam atau ada yang menyebutnya dengan hukum positif Islam. Ilmu fiqih juga berupa materi hukum, bahkan juga prosedur dalam proses di pengadilan (hukum acara, fiqih murafaat), sebagaimana tertuang dalam definisi Majmu’at al-ahkam. Meskipun pada saat ini, fiqih biasa diartikan hukum Islam, hukum di sini tidak selalu identic dengan law atau rules (peraturan perundang-undangan). Fiqih lebih dekat dengan konsep etika agama (religious ethics). 1. Periodesasi Menurut Sejarawan Kemal A. Faruqi, dalam buku Islamic Juricprudance, membagi tujuh periode hukum Islam: 1. Periode wahyu dan implementasi pribadi (13 SH – 1 H).

POTRET Gambar-gambar yang akan tersimpan dalam ranting kenangan; kehidupan.

2. Periode wahyu dan implementasi sosial (1 H – 10 H). 3. Periode emulasi masa sahabat (11 H – 40 H). 4. Periode hadis dan ra’yu (41 H – 200 H). 5. Periode Ijtihad (201 H – 400 H). 6. Periode Taklid (401 H – 1200 H). 7. Periode pembentukan hukum dan disintegrasi (1201 H – sekarang).[10] Muhammad ‘Ali As-Sayyis,[11] berpendapat bahwa periodesasi hukum Islam adalah: 1. Hukum Islam zaman Rasul. 2. Hukum Islam zaman Khulafa. 3. Hukum Islam zaman pasca-Khulafa hingga abad 11 H. 4. Hukum Islam zaman awal abad 11 H hingga pertengahan abad IV H. 5. Hukum Islam zaman pertengahan abad IV H hingga Baghdad hancur. 6. Hukum Islam zaman kehancuran Bagdad sampai sekarang. Menurut Muhammad Khudari Byk,[12] periodesasi sejarah hukum Islam adalah: 1. Hukum Islam zaman Rasul 2. Hukum Islam zaman sahabat besar 3. Hukum Islam zaman sahabat kecil 4. Hukum Islam zaman fiqih menjadi ilmu mandiri 5. Hukum Islam zaman perdebatan membela iman masing-masing 6. Hukum Islam dari zaman taklid

Google+ Followers Lina Fatinah + ke lingkaran

Redaksi yang berbeda meskipun esensinya sama dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf[13] yang menetapkan bahwa periodesasi sejarah hukum islam adalah sebagai berikut: 1. Periode Rasul 2. Periode sahabat 3. Periode kodifikasi (penghimpunan) 4. Periode taklid (jumud). Adapun Musthafa Sa’id Al-Khinn (1984: 13-14), yang dikutip oleh Jaih[14] berpendapat bahwa periodesasi hukum Islam adalah: 1. Hukum Islam zaman Rasul 2. Hukum Islam zaman sahabat 3. Hukum Islam zaman tabi’in 4. Hukum Islam zaman taklid 5. Hukum Islam zaman sekarang

286 memiliki Lihat saya di semua lingkaran

Google+ Badge

Ulama lainnya, Ahmad Al-Hashari, berpendapat bahwa periodesasi hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Hukum Islam zaman Rasul 2. Hukum Islam zaman sahabat 3. Hukum Islam zaman tabi’in 4. Hukum Islam zaman pendiri mazhab 5. Hukum Islam sampai tahun 1286 6. Hukum Islam zaman sekarang.[15] Begitu pula halnya, TM. Hasbi Ash-Shiddiqi,[16] menjelaskan bahwa periodesasi sejarah hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Periode pertumbuhan yaitu masa ketika Nabi Muhammad hidup, yang lamanya 22 tahun lebih sejak tahun 13 SH sampai tahun 11 H (611 M - 632 M). 2. Periode pembinaan yaitu masa sahabat dan tabiin (periode Khulafa Ar-Rasyidin dan Umawiyyin), yang berlangsung dari tahun 11 H – 101 H (632 M – 720 M). 3. Periode kesempurnaan, yaitu periode para imam mujtahidin, yakni masa kejayaan daulah Abbasiyah. Periode ini berlangsung sekitar 250 tahun, yaitu tahun 101 H – 350 H (720 M – 961 M). 4. Periode kemunduran, yang sering disebut dengan periode taklid atau jumud, beku, statis. Periode ini berlangsung sejak pertengahan abad ke-4 Hijriyah (350 H) yang sampai sekarang masih luad perkembangannya dalam masyarakat. 5. Periode kebangkitan kembali periode Renaissance, yaitu masa timbulnya usaha dan gerakan reformasi dan melepaskan diri dari taklid dalam tubuh umat Islam. Periode ini berlangsung sejak abad ke-13 sampai sekarang (abad ke-15 H).[17] Secara umum, dalam pandangan Harun Nasution[18], proses perkembangan diwih melalui empat periode, yaitu periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihad serta kemajuan, periode taklid dan kemunduran, dan periode kebangkitan kembali fiqih. Berkaitan dengan hal ini, Nurcholis Madjid,[19] mengatakan, “Dari suatu segi, ilmu fiqih, seperti halnya dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, dapat dikatakan telah tumbuh sejak masa Nabi sendiri. Jika fiqih dibatasi hanya pada engertiannya sebagai ‘hukum’ seperti yang sekarang umum dipahami orang, akar ‘hukum’ yang amat erat kaitannya dengan salah satu peranan Nabi sebagai pengemban tugas suci kerasulan (risalah). Khususnya selama periode sesudah hijrah ke Madinah, yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat politik dan hakim pemutus perkara.[20] Subhi Mahmashshani menetapkan periodesasi hukum Islam sebagai berikut: 1. Hukum Islam zaman Nabi SAW. 2. Hukum Islam zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan Umawiyyun 3. Hukum Islam zaman keemasan Abbasiyah 4. Hukum Islam zaman kemunduran dan taklid 5. Hukum Islam zaman kebangkitan.[21] Periodesasi secara sederhana dibuat pula oleh Abu Zahroh, sebagai berikut: 1. Ijtihad zaman Nabi 2. Ijtihad zaman sahabat 3. Ijtihad zaman tabi’in 4. Fiqih zaman empat madzhab Sunni 5. Fiqih Syiah dan Khawarij.[22] Periodesasi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Fathi Utsman. Ia menentukan periodesasi sejarah hukum Islam menjadi tiga, yaitu: 1. Hukum Islam zaman Nabi SAW. 2. Hukum Islam zaman Khulafa Rasyidun sampai penyusunan kitab-kitab fiqih 3. Hukum Islam zaman penyusunan kitab-kitab fiqih hingga sekarang.[23] Ali Yafie membagi periode hukum Islam dalam empat masa, yaitu: 1. Dauru at-tasyri, periode peletakan dasar-dasar hukum fiqih sewaktu Rasulullah masih ada. 2. Dauru at-tadwin, yaitu masa kodifikasi dan resitrasi hukum fiqih yang dilakukan para sahabat dan tabi’in setelah masa Rasulullah. 3. Periode yang melahirkan cabang-cabang ilmu fiqih yang banyak, misalnya ushulu al-fiqh, ilmu khilafiyah, ilmu jadal, dan ilmu furu’. 4. Dauru at-taklid, masa keterikatan.[24] Mun’in A. Sirry memilah periodesasi hukum Islam dilihat dari aspek fiqih ke dalam enam periose, sebagai berikut: 1. Fiqih dalam era Kenabian 2. Fiqih dalam era Khulafa Rasyidin 3. Fiqih dalam era sighar sahabat dan tabi’in 4. Fiqih dalam era keemasan 5. Fiqih dalam era keterpakuan tekstual 6. Fiqih dalam era kebangkitan kembali Itulah pandangan dari beberapa sejarawan, sedangkan menurut pakar dari kalangan Barat atau orientalis Joseph Schacht menjelaskan bahwa periode hukum Islam pertama bukan pada masa Nabi SAW. Periodesasinya sebagai berikut: 1. Hukum Islam di akhir Masa Umayyah (661 – 750 M) 2. Hukum Islam zaman Bani Abbasiyah (750 – 1258 M) hingga pendiri dan penganut madzhab fiqih. 3. Hukum Islam masa pemerintahan Utsmani sejak awal abad ke-16, khususnya Sultan Muhammad II (1451 – 1481), Bayazid II (1481), Salim I (1512 M), dan Sulaiman I (1520 – 1560 M). 4. Hukum Islam Anglo sejak Dinasti Mogul di India oelh Aurangzeb (1658 – 1707 M); Sultan Mahmud II (1808 – 1839 M) hingga Inggris menguasai India (1857 M). 5. Hukum Islam zaman modern sejak kodifikasi hukum oleh Muhammad Kadri Pasha (1857 M) dan berdirinya negara-negara Islam berdasarkan negara kebangsaan atau nation states hingga sekarang.[25] Periode hukum Islam, menurut Schacht dimulai dari periode akhir pemerintahan Umayah, kira-kira abad II. Kesimpulan tersebut terungkap sebagai berikut: “Our conclusion so far have led us to the beginning of the second century A.H. as the time ini which Muhammadan Jurisprudence started. Occasionally, we have met or shall meet legal opinions which can probably be assigned to the end of the first century. But the essential features of old Muhammadan Jurisprudence, such as the idea of ‘living tradition’ of the ancient school of law; a body of common doctrine expressing the earliest effort to systematize; legal maxims which often reflect a slightly later stage; and an important nucleus of legal tradition—all these features can be dated, roughly in this order, from the beginning of the second century onwards. In any case, it is safe to say that Muhammadan legal science started in the latter part of the Umaid periode, taking the legal perctice of the time as its raw material and endorsing, modifying or rejecting it.”[26] Berdasarkan kalimat yang dicetak miring di atas, tampak bahwa Schacht, meskipun mengakui hukum Islam Muhammad dimulai pada akhir pemerintahan Ummayah, bila dilihat dari kalimat “it is safe to say …”, ia masih menunjukkan kehati-hatian berpendapat, meskipun dalam beberapa kalimat lain secara tegas mengatakannya. Latar belakang pemikiran Schacht bahwa periode hukum Islam dimulai pada akhir masa pemerintahan Umayah didasarkan pada beberapa fakta dan argument sebagai berikut di bawah ini. “Pandangan Schacht terhadap hukum Islam yang terjadi pada periode khalifah adalah bahwa walaupun tiga generasi setelah wafat Nabi (632 M) atau dengan kata lain abad pertama Islam, merupakan periode yang kata lain abad pertama Islam, merupakan periode yang kacau, karena langkanya bukti-bukti yang dapat diperoleh, periode tersebut tetap merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah hukum Islam terwujud dan masyarakat Islam yang baru berhasil menciptakan lembaga hukumnya sendiri. Meskipun sedikitnya bukti-bukti otentik yang tersedia, paling tidak menunjukan bahwa sistem artiberasi Arab Kuno[27] dan hukum adat Arab pada umumnya, seperti yang telah diubahdan disempurnakan oleh Al-Quran terus berlangsung di bawah para pengganti Nabi, yaitu para khalifah Madinah (632 – 661 M) adalah bukti nyata hukum Islam pra-Arab. 3. Contoh Hukum Islam dalam bentuk muamalah pada zaman Rasulullah adalah Baitul Mal. Al-Quran diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat persoalan yang timbul pada masa Rasulullah Saw. tentu berbeda dengan yang dihadapi oleh generasi berikutnya. Karena A-Qur;an hanya memuat sebagian hukum-hukum rinci, dan sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, terutama yang terkait dengan muamalah maka diperlukan ijtihad. Contoh hukum islam pada masa Rasulullah SAW sampai abbasiyah diantaranya Baitul Mal, Jual beli. 4. Ada beberapa fuqaha dan para mujtahid yang terkenal pada masa ini, yaitu dari madzhab fiqih yang dikenal di kalangan Sunni. Selain itu, terdapat pula madzhabmadzhab yang dikenal dalam kelompok Syi’ah, seperti madzhab Zaidiyah, madzhab Imamiyah, madzhab Isma’iliyah, dan madzhab Ibadhiyah.[28] Menurut Ibrahim AdDasuqy, pada masa ini terdapat sampai 18 madzhab. Sebagian diantaranya masih ada dan terus berkembang sampai sekarang, seperti madzhab Hanafi, Maliki, AsySyafi’I, Hambali, Syi’ah, Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Ibadhi, dan Zhahiry. Adapun madzhab yang lainnya seperti madzhab Hasan Al-Bashari, Amir Asy-Sya’by, Auza’i Laitsi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ath-Thabary, tidak berpengikut lagi.[29] Secara umum, masing-masing madzhab memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut karena para pembinanya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalian hukum. Sekalipun demikian, perbedaan itu hanya terbatas pada masalah-masalah furu’, bukan masalah-masalah prinsipil atau pokok syariat. Mereka sependapat bahwa sumber atau dasar syariat adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua hukum yang berlawanan dengan kedua sumber tersebut wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Mereka juga saling hormati satu sama lain, selama yang bersangkutan berpendapat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh syariat islam.[30] Sebaran madzhab dapat dilihat dari beberapa Negara, seperti Madzhan Syafi’i di Mesir, Irak, Bagdad, Syam, Yaman hingga Brunei, Madzhab Hanbali di Arab Saudi dan Bagdad, Madzhab Hanafi di Kufah, Irak, Khurasan, dan Turki, Madzhab Maliki di Hijaz, Basrah, Mesir, dan beberapa daerah di Afrika, Andalusia, dan Maroko, dan Madzhab Ja’fari di Iran. 5.Legislasi; Proses Awal Pembentukan Hukum Islam Khudri Bek, dalam Tarikh Tasyri’ al-Islam membagi sejarah pembentukan hukum Islam kepada enam periode, yaitu: 1. Pembentukan Hukum Islam pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. 2. Pembentukan Hukum Islam pada masa sahabat besar. Masa ini berakhir dengan berakhirnya Khulafa Rasyidin 3. Pembentukan Hukum pada masa sahabat dan tabi’in yang sejajar dengan mereka kebaikannya. Masa ini berakhir dengan berakhirnya abad pertama hijriyah atau sedikit sesudah itu 4. Pembentukan Hukum pada masa fiqih sudah menjadi cabang ilmu pengetahuan. Periode ini berakhir dengan berakhirnya abad ketiga hijriyah 5. Pembentukan Hukum pada masa yang didalamnya telah dimasukkannya masalah-masalah yang berasal dari para Imam, dan munculnya karangan-karangan. Periode ini berakhir dengan berakhirnya Daulat Abbasiyah di Baghdad 6. Pembentukan Hukum pada masa taklid semata-mata. Masanya sesudah periode kelima sampai sekarang.[31]

DAFTAR PUSTAKA Al-Jurzani. 1988. Kitabu At-Ta’rifat. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah Al-Khalaf, Abdul Wahab. 1988. Khulashoh At-Tasyri Al-Islami, diterjemahkan oleh Imran: Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Surabaya: Bina Ilmu Al-Muqadas, Al-Khusni. t.t. Fathu Ar-Rahman. Indonesia: Maktabah dahlan Ali. K., A. Study of Islamic History. Terj. Ghufran A.Mas’adi. Cet III (Jakarta: Grafindo Persada: 2000) Bek, Khudri. Tarikh Tasyri’ Al-Islami, alih bahasa Mhd. Zuhri. (Indonesia: Darul Ikhya, t.t). Hasan, Ahmad. Pintu Ijtihad Tertutup, Bandung: Salman, 1994. Lewis, Bernard. 1955. Law in The Middle East:Origin and Development of Islamic Law, eds. Majid Khadduri and Herbert J. liebesny. Washington DC: The Middle East Institute. Mustafa Azami, Muhamad. 1985. The Origin of Muhammadan Jurisprudence, Terj. Muammad Muafá Azami. King Saud University, 1985. Supriyadi, Dedi. 2010. “Sejarah Hukum Islam”. Bandung Pustaka Setia, 2010 Supriyadi, Dedi. 2008. “Perbandingan mazhab dengan pendekatan baru”. Pustaka Setia, 2008 Yafie, Ali. 1991. “Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu Al-Madzahib” dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Rosdakarya www.googlebook.com www.googleplay.com [1]. Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Tertutup, Bandung: Salman, 1994, hlm. 1. [2] Lihat Al-Khusni Al-Muqadas, Fathu Ar-Rahman, Maktabah Dahlan, Indonesia, t.t, hlm. 348. [3] H. Lammens, S.J., Islam: Beliefs and Institutions, Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi, 1979, hlm. 82. Batasan fiqih itu menurutnya, karena Islam adalah agama formal sehingga fiqih mencakup semua kewajiban; Al-Quran membebankan pada kemampuan orang beriman dan pada manusia sebagai masyarakat di bawah system teokrasi.

[4] Ilmu Ushul Fiqih,Jakarta: Al-Majlis Al-A’la Al-Indunisi, 1972, hlm. 11. [5] Al-Jurzani, Kitabu At-Ta’rifat, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1988. [6] Lihat Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar), Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 14. [7] Lihat Juga Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal Lidarasat Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, Iskandariyah: Daru Umar ibn AlKhattab, 1969, hlm. 62.

[8] Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal …, hlm. 62. [9] Lihat Penjelasan Asaf A. A. Fyzee, Outline of Muhammadan Law, Oxford University Press, Bombay, India, 1948, hlm. 18-21.

[10] Kemal A. Faruqi, Islamic Jurisprudance, Adam Publisher and Distributors, Shandar Marke, Chitli Qabar, Delhi, 1994, hlm. 21-29.

[11] Syekh Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam (Terj. Dedi Junaedi dan Hamidah), Jakarta: Akademika Pressindo, 1996, hlm. 11.

[12] Tarikh At-Tasyri Al-Islami, Surabaya, Muhammad Naban (terj.), t.t., hlm. 4-5. [13] Abdul Wahab Al-Khalaf, Khulashoh At-Tasyri Al-Islami, diterjemahkan oleh Imran: Ikhtisar Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hlm. 11-12

[14] Jaih, Sejarah…, hlm. 13. [15] Lihat Ahmad Al-Hashari, Tarikh Al-Fiqh Al-Islami, Beriut: Maktabah Al-Kuliah Al-Wujriyah, t.t., hlm. 30. [16] Hasbi Ash-Shiddiqie, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 31-32.

[17] Hasbi Ash-Shiddiqi, Pengantar …, hlm. 33. [18] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,Jilid II, Jakarta UI-Pers, 1986. hlm. 10. [19] Lihat Islam dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992, hlm. 326. [20] Kedudukan Nabi sebagai hakim pemutus ini antara lain dikukuhkan dalam sbuah firman Allah, yaitu Q.S An-Nisa ayat 65, “Maka demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sehingga mereka berhakim kepadamu berkenaan dengan halhal yang diperselisihkan antara mereka, kemudian mereka tidak menemu ikekerabatan dalam diri metekeatas keputusan yang telah kau ambil, dan mereka pasrah sepenuh-penuhnya.” Firman ini dan lain-lainnya juga sering menjadi acuan sebagai penegasan kewajiban mengikuti Nabi merlalui sunnah yang ditinggalkan beliau.

[21] Jaih, Sejarah …, op. cit, hlm. 12. [22] Muhammad Abu Zahroh, Muhadlarah fi Tarikh Al-Madzahib Al-Fiqhiyyah, Maktabah Al-Madani, hlm. 7-60 [23] Ibid. [24] Ali Yafie, “Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu Al-Madzahib”, dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Rosdakarya, 1991, hlm. 15.

[25] Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Ozford, USA, 1964, edisi II, hlm. 201. Lihat juga Schacht & C.E. Bosworht, The Legacy of Islam Second edition, New York: Oxford University Press, 1974, hlm. 397.

[26] Joseph Schacht, The Origin of Muhammadan Jurisprudence [27] Menurut Satria Effendi, “Arbitrase dalam Syari’at Islam”, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Dierktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, No. 16. Thn. V, 1994, hlm. 51; dijelaskan bahwa pada system kekuasaan kehakiman dalam sebuah pemerintahan dalam sejarah Islam terdapat tiga macam kekuasaan penegak hukum: Kekuasaan Al-Qadla (Pengadilan biasa), kekuasaan Al-Hisbah, dan Kekuasaan Al-Madzalim. Kekuasaan AlQadla adalah lemabaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara madaniyat dan al-ahwal al-syakhshiyyah (masalah keperdataan termasuk hukum keluarga), serta masalah jinayat. Pemutus perkaranya disebut qadli; Kekuasaan Al-Hisbah, merupakan sebuah badan resmi Negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya, misalnya pengurangan takaran dan sebagainya; Kekuasaan Al-Madzalim, pengadilan khusus kepada orang-orang teraniaya, dengan kata lain pengadilan alternative berbeda dengan dua kekuasaan di awal.

[28] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,Jilid II, Jakarta UI-Pers, 1986. hlm. 19 [29] Muslim Ibrahim, perkembangan…, hlm. 42. Lihat Sya’ban, At-Tasyiri …, hlm. 353-355 [30] Muslim Ibrahim, Ibid. [31] Khudri Bek, Tarikh Tasyri al-Islami, alih bahasa Mhd. Zuhri, (Indonesia: Darul Ikhya. t.t),h.4. Diposting oleh Lina Fatinah di 09.37 Lina Fatinah Writer, Singer, MC, Artist, Movie Editor, Cinematographer, Traveler, Reader, Dreamer Idealism. Loves sastra, nature, star, rain | Bachelor of Sharia Economy Law | Man Jadda Wa Jadda | Will be very happy if we knew each other ;) Find me on: http://www.tumblr.com/blog/linafatinah https://twitter.com/lina_fathiinah https://www.facebook.com/lina.fathiinah

Tidak ada komentar: Posting Komentar

Posting Lebih Baru

Beranda

Posting Lama

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Tema PT Keren Sekali. Gambar tema oleh sndr. Diberdayakan oleh Blogger.

Lina Fatinah google.com/+LinaFathiinahEljamil Writer, Singer, MC, Artist, Movie Editor, Cinematographer, Traveler, Reader, D…

Ikuti 286 pengikut

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2024 PDFFOX.COM - All rights reserved.