Issues: Foreign Policy (r)

Loading...
Issues: Foreign Policy (r) From: [email protected] Date: Sun Apr 02 1995 - 14:39:00 EDT From: John MacDougall Forwarded message: From apakabar Sun Apr 2 16:11 EDT 1995 Path: news.clark.net!news.sprintlink.net!cs.utexas.edu!howland.reston.ans.net!news2.near.net!news.delphi.com!usenet From: [email protected] Newsgroups: alt.culture.indonesia,soc.culture.indonesia Subject: Politik Luar Negeri Indonesia Pasca-Perang Dingin - oleh Dewi FA Date: 2 Apr 1995 02:18:24 GMT Organization: Delphi Internet Services Corporation Lines: 677 Message-ID: <[email protected]> NNTP-Posting-Host: bos1f.delphi.com Xref: news.clark.net alt.culture.indonesia:8002 soc.culture.indonesia:24356 Apparently-To: apakabar Content-Type: text Content-Length: 41017 Politik Luar Negeri Indonesia Pasca-Perang Dingin oleh: Dewi Fortuna Anwar* KONFRONTASI ideologi antara Blok Barat yang kapitalis dan Blok Timur yang komunis telah mewarnai politik dunia sejak Perang Dunia II berakhir. Dengan sendirinya Politik Luar Negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan sedikit banyaknya dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk menjawab tantangan dari realita Perang Dingin tersebut. Dengan berakhirnya Perang Dingin, timbul pertanyaan politik, sejauh mana Politik Luar Negeri harus mengadakan perubahan-perubahan dari yang selama ini berlaku. Seperti diketahui, sejak tahun 1948 Indonesia menganut Politik Luar Negeri yang bebas aktif. Ini berarti bahwa dalam persaingan antara dua blok politik yang masing-masing dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri. _________ * Dr. Dewi Fortuna Anwar adalah peneliti Puslitbang Politik dan Kewilayahan (PPW) LIPI dan peneliti CIDES (Center for Information and Development Studies). Politik Luar Negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur pokok. Pertama, "bebas" biasanya diartikan tidak terlibat dalam aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan-kekuatan luar yang merupakan ciri Perang Dingin. Dalam arti lebih luas Politik Luar Negeri yang bebas menunjukkan tingkat nasionalisme yang tinggi, yang menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Kedua, kata "aktif" menunjukkan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia tidaklah pasif dan hanya mengambil sikap netral dalam menghadapi permasalahan-permasalahan international. Muqadimah UUD 45 secara jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia. Dengan berakhirnya Perang Dingin, timbul pertanyaan, apakah tema-tema yang telah mendominasi Politik Luar Negeri Indonesia selama ini masih relevan? Apakah situasi politik internasional dewasa ini mengekang atau justru memajukan peranan Indonesia yang aktif dalam dunia internasional? Bagaimana pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas pembahasan akan dibagi dalam tiga masalah utama. Ketiga pokok bahasan ini adalah Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan Gerakan Non Blok, dan terakhir, masalah hubungan ekonomi luar negeri Indonesia. Indonesia dan Asia Tenggara Postur Regional Indonesia Kegiatan Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara belakangan ini menunjukkan komitmen pada Politik Luar Negeri yang bebas. Indonesia tetap menjauhi ikatan-ikatan militer formal dan tetap mendukung terciptanya zona damai, bebas dan netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara. Indonesia juga memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dan dalam mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan. Pada tahun-tahun pertama Orde Baru kebijakan regional Indonesia lebih bersifat pragmatis. Walaupun Indonesia tetap berpegang pada prinsip Politik Luar Negeri bebas aktif yang menolak kehadiran pangkalan militer asing, pemerintah Indonesia berusaha untuk tidak memaksakan sikapnya dalam ASEAN. Dari awal berdirinya ASEAN Indonesia cenderung menganut kebijakan regional yang low profile. Hal ini karena Indonesia pernah menjalankan konfrontasi terhadap Malaysia. Di samping itu perhatian utama pemerintah Orde Baru terhadap masalah pembangunan ekonomi juga menuntut suatu Politik Luar Negeri yang moderat, baik di wilayah ini maupun di arena internasional pada umumnya. Tidak kalah pentingnya, sistem pengambilan keputusan ASEAN yang berdasarkan konsensus juga kurang memungkinkan Indonesia untuk menuntut penerapan Politik Luar Negeri bebas aktif secara menyeluruh dalam ASEAN. Keberhasilan ASEAN dalam mempertahankan keutuhannya selama ini banyak tergantung kepada seberapa jauh keamanan Indonesia diperlakukan sama dengan negara-negara anggota yang jauh lebih kecil. Indonesia sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk mendominasi ASEAN. Sebaliknya sikap Indonesia terhadap ASEAN adalah melindungi kerjasama regional ini, sebagai manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap solidaritas dan keamanan regional. Politik Luar Negeri Indonesia yang low profile pada umumnya diakui berhasil memulihkan citra Indonesia pasca-konfrontasi dan membantu pembangunan ekonomi nasional. Indonesia menjalin hubungan erat dengan negara-negara industri maju yang non-komunis yang secara langsung dapat membantu pembangunan ekonomi, serta dengan negara-negara berkembang yang sehaluan. Asia Tenggara menjadi perhatian utama sedangkan ASEAN menjadi soko guru Politik Luar Negeri Indonesia. Kebijakan regional ini menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terciptanya lingkungan regional yang aman dan stabil. Akan tetapi Politik Luar Negeri yang low profile ini walaupun telah membawa berbagai hasil positif juga mendapat berbagai kritik. Pada mulanya kritik datang dari pengikut Presiden Soekarno/kelompok ultra nasionalis yang menilai bahwa Indonesia terlalu condong ke Barat sehingga menyalahi prinsip Politik Luar Negeri yang bebas aktif. Politik Luar Negeri Indonesia juga dinilai terlalu egois karena hanya mencurahkan perhatian pada pembangunan dalam negeri sendiri, sehingga mengabaikan tanggung jawab terhadap negara-negara berkembang lainnya serta terciptanya tatanan internasional yang lebih adil. Secara khusus ada anggapan bahwa ASEAN merupakan sangkar emas bagi Indonesia. Para pengecam menilai bahwa komitmen Indonesia terhadap ASEAN telah mengurangi kemampuan Indonesia untuk bertindak secara independen. Pandangan yang ultra nasionalis ini hanya dianut oleh suatu kelompok kecil. Para elite pemerintahan dan elite politik pada umumnya tetap mendukung ASEAN yang dinilai sebagai soko guru Politik Luar Negeri Indonesia dan menyetujui peranan Indonesia yang low profile dalam ASEAN. Akan tetapi pada tahun 1980-an muncul berbagai rasa tidak puas terhadap ASEAN, terutama terhadap kebijakan ASEAN dalam menghadapi masalah Kamboja. Perbedaan pandangan antara Indonesia dan Thailand dalam memandang ancaman regional mencuatkan ke permukaan perdebatan tentang kebijakan Indonesia. Sebagian besar perdebatan ini terpusat pada pendekatan yang berbeda antara Departemen Luar Negeri dan ABRI dalam menghadapi konflik di Indocina. Perhatian Departemen Luar Negeri terutama ditujukan pada usaha untuk mempertahankan kesatuan ASEAN, sedangkan ABRI lebih khawatir terhadap meningkatnya pengaruh RRC dalam ASEAN karena persamaan pandangan tentang Kamboja. Perdebatan tentang masalah Kamboja ini meningkatkan perdebatan tentang Politik Luar Negeri Indonesia pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan Politik Luar Negeri RI semakin meningkat dengan membaiknya situasi perekonomian nasional. Sejak pertengahan tahun 1980-an banyak kalangan mempertanyakan apakah sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk memainkan peranan internasional yang lebih aktif, mengingat situasi dalam negeri telah memungkinkan untuk itu. Akan tetapi Politik Luar negeri Indonesia lingkungan ASEAN mengandung beberapa dilema. Walaupun Indonesia ingin meningkatkan peranannya di wilayah ini, pemerintah juga sadar akan kekhawatiran-kekhawatiran negara-negara tetangga yang lebih kecil. Pada umumnya sudah diterima kenyataan bahwa sulit bagi Indonesia untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan dominan dalam ASEAN. Namun demikian Indonesia tidak menghendaki dukungannya terhadap ASEAN dan sikapnya yang low profile di take for granted oleh para anggota lainnya. Di samping itu para pemimpin Indonesia juga menghendaki agar negara-negara anggota lainnya juga menunjukkan komitmen yang sama tingginya terhadap ASEAN. Pentingnya memelihara keutuhan ASEAN di satu pihak dan keinginan untuk memainkan peranan regional yang lebih aktif di lain pihak mendorong terlaksananya Politik Luar Negeri RI yang lebih beragam. Seraya meneruskan sikap low profile dalam ASEAN Indonesia juga menjalankan kebijakan regional yang lebih independen, walaupun negara-negara ASEAN lainnya tetap dilibatkan. Sebagai pemrakarsa berbagai kegiatan regional, Indonesia telah memainkan peranan yang menonjol serta mengatur agenda. Semua ini mengesankan Indonesia sebagai negara yang dominan dalam ASEAN. Peranan regional Indonesia yang paling menonjol adalah dalam membantu penyelesaian konflik Kamboja yang diduduki Vietnam sejak akhir tahun 1979. Pada tahun 1987 Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja dan Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Co Thach, menandatangani persetujuan untuk mengadakan Cocktail Party bagi pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. Inisiatif ini diteruskan oleh Menlu Ali Alatas dengan menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1989 dan 1990 yang melicinkan jalan bagi perdamaian di Kamboja. Indonesia selama ini berhubungan dekat dengan Vietnam, dan telah mampu menjadi jembatan bagi ASEAN dan Vietnam. Karena peranannya yang menonjol ini Indonesia terpilih menjadi Co-Chairman Paris International Conference on Cambodia yang menghasilkan perjanjian damai pada bulan Oktober 1991. Keberhasilan Indonesia sebagai penengah dalam masalah Kamboja mendorong Indonesia untuk melakukan hal yang sama dalam masalah pertikaian di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan diperebutkan oleh 6 pihak, yaitu RRC, Vietnam, Taiwan, Brunei, Malaysia dan Filipina. Berhubung Indonesia sendiri tidak mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan, ia berada pada posisi yang kannya untuk tampil sebagai penengah, khususnya setelah normalisasi hubungan Indonesia-RRC pada tahun 1990. Indonesia menyelenggarakan lokakarya tentang Laut Cina Selatan (Workshop on the Management of Conflicts is the South China Seas), yaitu di Bali, 1990, Bandung, 1991, dan Yogyakarta, 1992 di samping beberapa lokakarya yang lebih bersifat teknis. Reputasi Indonesia sebagai mediator regional dan honest broker meningkat setelah peranannya dalam membantu penyelesaian masalah Moro di Filipina Selatan. Pihak-pihak yang telah lama bertikai di Filipina ini memilih Indonesia sebagai tuan rumah perundingan antara mereka. Pertemuan antara Moro National Liberation Front (MNLF) dan wakil pemerintah Filipina berlangsung di Cipanas pada bulan Juli dan di Jakarta pada bulan November 1993. Komitmen terhadap ASEAN dan pada saat yang bersamaan memainkan peranan regional yang lebih aktif dan independen tampaknya mulai menjadi ciri Politik Luar Negeri Indonesia di kawasan ini. Lebih dari di masa-masa lalu Indonesia kini memperjuangkan ide-idenya secara lebih serius tentang suatu tatanan regional yang mandiri. ZOPFAN dan Masalah Keamanan Regional Bagi Indonesia ZOPFAN (Zone of Peance Freedom and Neutrality) merupakan agenda politik dan keamanan regional yang paling penting. Indonesia tidak sependapat dengan pandangan yang melihat ZOPFAN semata-mata sebagai suatu realisasi terhadap Perang Dingin yang telah kehilangan relevansinya. Dari semula Indonesia berpendapat bahwa negara-negara di kawasan ini semestinya dapat merancang dan mempertahankan suatu tatanan regional yang mereka ciptakan sendiri. Dengan demikian ZOPFAN tidak semata-mata dimengerti sebagai upaya untuk membebaskan diri dari persaingan negara-negara besar, tetapi juga untuk memungkinkan negara-negara di lingkungan ini memikul tanggung jawab bagi keamanan mereka bersama. Banyak pihak di Indonesia yang mulai tidak sabar dengan kurangnya hasil yang dicapai ASEAN dalam meraih ZOPFAN. Indonesia justru berpendapat dengan berakhirnya Perang Dingin akan membuka peluang yang lebih besar untuk merealisasi ZOPFAN. Selama Perang Dingin ZOPFAN ditentang oleh banyak negara, terutama Amerika Serikat, yang menginginkan kebebasan pelayaran mereka tidak terganggu. AS juga khawatir terciptanya ZOPFAN di Asia Tenggara akan lebih menguntungkan Uni Soviet dan RRC. Dengan berakhirnya Uni Soviet dan konfrontasi global tentang ideologi dan politik, kekhawatiran-kekhawatiran seperti di atas tidak lagi menjadi penghalang bagi ZOPFAN. Pangkalan-pangkalan militer asing di Asia Tenggara sebagian besar sudah ditutup. Negara-negara yang dulu berkonfrontasi sekarang sudah mulai melakukan berbagai kerjasama, baik dalam masalah keamanan maupun ekonomi. Negara-negara besar juga sudah diyakinkan bahwa ZOPFAN tidak bersifat exclusive, dan negara-negara Asia Tenggara memerlukan kerjasama dengan mereka. Penghalang utama realisasi ZOPFAN adalah perbedaan pendapat yang masih terjadi antara para anggota ASEAN sendiri. Indonesia cenderung melihat bahwa kurangnya dukungan terhadap ZOPFAN dari beberapa negara ASEAN lainnya, menunjukkan kecurigaan mereka terhadap negara anggota yang lebih besar, terutama Indonesia. Walaupun pada umumnya pandangan ini dapat dimengerti, berbagai pihak di Indonesia mulai mempertanyakan apakah Indonesia harus selalu dihantui oleh kesalahannya pada tahun 1960-an, sehingga ia tidak dapat memainkan peranan yang lebih menonjol di kawasan ini. Walaupun dapat dikatakan tidak ada keinginan dari pihak Indonesia untuk mendominasi ASEAN, ada anggapan bahwa selama ini Indonesia telah menjadi pengikut dan bukannya pencetus ide-ide dalam ASEAN. Sikap Indonesia yang "low profile" selama ini, serta pentingnya keamanan dan stabilitas regional bagi kepentingan dalam negeri Indonesia, dinilai sudah merupakan jaminan bahwa Jakarta tidak akan melaksanakan politik yang kurang bersahabat terhadap tetangga-tetangganya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika belakangan muncul tuntutan yang semakin gencar terhadap pemerintah dari masyarakat supaya Indonesia lebih meningkatkan perannya dalam mewujudkan ZOPFAN dan Zona Bebas Senjata nuklir di Asia Tenggara. Mengingat komitmen Indonesia terhadap ZOPFAN tidaklah mengherankan jika negeri ini tetap menentang kehadiran panngements (FFDA) antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura yang dulu tidak begitu vokal, belakangan ini menjadi lebih keras bunyinya. Indonesia memandang bahwa aliansi pertahanan dengan kekuatan asing menghambat terjalinnya kerjasama ASEAN yang lebih erat. Ada anggapan bahwa dengan ditutupnya pangkalan militer A.S. di Filipina sikap Indonesia terhadap kehadiran militer asing menjadi lebih lunak. Indonesia dikabarkan juga menawarkan fasilitas galangan kapal di Surabaya kepada Angkatan Laut Amerika. Akan tetapi pemerintah Indonesia menekankan bahwa tawaran ini semata-mata bersifat komersial, dan kapal perang Amerika tidak dibenarkan berlabuh di pangkalan angkatan laut di Surabaya, tetapi hanya di galangan komersial P.T. PAL. Walaupun Indonesia tetap menentang aliansi militer dengan kekuatan asing, dewasa ini mulai muncul dukungan terhadap suatu hubungan pertahanan ASEAN yang lebih terstruktur, asalkan tidak sampai membentuk pakta militer. Selama ini Indonesia telah menjalin hubungan militer dengan seluruh negara ASEAN lainnya secara bilateral. Hubungan pertahanan yang paling intensif adalah dengan Malaysia dan Singapura. Belakangan ini telah muncul berbagai usul, termasuk dari pihak Indonesia untuk meningkatkan kerjasama militer Indonesia dengan Malaysia dan Singapura supaya menjadi inti dari suatu kerjasama militer multilateral dalam lingkup ASEAN yang lebih luas. Usul untuk meningkatkan kerjasama militer antara sesama negara ASEAN sehingga secara formal dapat menjadi kerjasama militer ASEAN merupakan tanggapan terhadap situasi pasca-Perang Dingin yang tidak menentu. Walaupun dengan berakhirnya Perang Dingin konflik global menjadi reda, di sisi lain ia juga menyebabkan suatu sistem internasional yang lebih cair dan tidak pasti. Di samping lahirnya berbagai kesempatan baru, negara-negara seperti Indonesia juga harus menghadapi tantangan-tantangan baru. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN ialah tampilnya RRC, Jepang dan mungkin juga India sebagai negara-negara yang kuat secara ekonomi, politik dan militer sementara peranan Amerika Serikat dan Rusia merosot. Situasi pasca-Perang Dingin ini semakin meningkatkan relevansi Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sementara konstelasi politik internasional masih belum menetu, baik pemerintah maupun masyarakat sangat berkepentingan untuk lebih meningkatkan apresiasinya pada sifat kemandirian sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri Republik ini. Kemandirian tidaklah berarti mengisolasikan diri, tetapi suatu kondisi yang memungkinkan Indonesia untuk mengambil tindakan yang terbaik bagi dirinya tanpa harus terlalu memikirkan komitmennya terhadap pihak-pihak luar. Kemandirian ini ditujukan untuk menciptakan ketahanan nasional dan ketahanan regional. Rasa percaya diri ini muncul karena adanya keyakinan bahwa Indonesia mampu mempertahankan dirinya terhadap tantangan dari luar. Sejak ASEAN berdiri Indonesia telah berusaha untuk turut menimbulkan rasa percaya diri ini di lingkungan ASEAN yang lebih luas, dan pada gilirannya pemikiran ini telah diterima ASEAN secara luas. Untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut, negara-negara di kawasan ini perlu memiliki kemampuan pertahanan yang dapat diandalkan. Dengan demikian adalah penting bagi ASEAN yang sudah dirancang untuk dalam masa yang tidak terlalu lama lagi akan mencakup seluruh Asia Tenggara untuk membangun suatu pertahanan bersama yang mampu menghadapi berbagai ancaman dari luar. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menyadari bahwa hubungan militer yang semakin dekat dan intensif merupakan salah satu Confidence Building Measures atau CBM yang sangat penting. Hubungan militer yang semakin dekat akan membuat sistem pertahanan dan perbelanjaan militer masing-masing negara anggota menjadi lebih transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman. Akan menjadi lebih aman apabila negara-negara ASEAN dapat mengkoordinasikan sistem pertahanan mereka dari pada apabila masing-masing negara meningkatkan sistem pertahanan secara sendiri-sendiri. Di samping upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional dan ketahanan regional, untuk memelihara perdamaian di lingkungan Asia Pasifik. Indonesia juga telah menunjukkan minat untuk ambil bagian dalam dialog keamanan multilateral. Dialog multilateral dalam bidang keamanan ini, memberi kesempatan kepada negara-negara kecil untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada negara-negara besar. Di samping itu, dalam suatu forum multilateral negara-negara besar dapat saling mengimbangi sehingga memberi ruang gerak yang lebih besar kepada negara-negara yang lebih kecil. Indonesia mendukung perkembangan yang dimotori ASEAN, untuk menjadikan forum ASEAN Post-Ministerial Conference (ASEAN-PMC) antara menteri-menteri luar negeri ASEAN dan para mitra dialog, menjadi forum untuk mengadakan dialog multilateral dalam bidang keamanan. Pada bulan Juli 1993 forum dialog keamanan ini berkembang menjadi ASEAN Regional Forum. Adapun tujuan forum ini antara lain agar RRC, Rusia dan Vietnam yang bukan merupakan mitra dialog ASEAN, dapat diikutsertakan. Walaupun Indonsia mendukung sepenuhnya perkembangan ASEAN-PMC dan kemudian ASEAN Regional Forum menjadi forum multilateral untuk membicarakan masalah-masalah keamanan lingkungan Asia Pasifik, Indonesia tampaknya tidak menginginkan suatu organisasi keamanan regional di Asia Pasifik. Bulan Juni 1992 beberapa orang dari Indonesia ikut ambil bagian dalam mendirikan Council for Security Cooperation in the Asia Pasific (CSCAP). Berikutnya cabang CSCAP di Indonesia juga mulai dirintis. Akan tetapi CSCAP tidaklah dirancang sebagai suatu organisasi supraregional seperti Conference for Security Cooperation in Europe (CSCE). CSCAP hanyalah suatu perkumpulan tidak formal dari beberapa individu baik dari kalangan pemerintswasta yang menaruh perhatian terhadap masalah keamanan regional, dengan tujuan memberi masukan kepada ASEAN Regional Forum. Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif tidak memungkinkan Indonesia untuk bergabung dalam suatu organisasi keamanan supra-regional, antara lain karena khawatir suatu saat organisasi itu akan didominasi oleh negara-negara yang lebih besar. Indonesia dan Gerakan Non Blok Gerakan Non Blok merupakan perhatian utama Politik Luar Negeri Indonesia dewasa ini, jika tampaknya akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Pada 4 September 1991 Indonesia terpilih di Accra, Ghana, untuk menjadi tuan rumah KTT GNB X dan sebagai ketua GNB periode 1992-1995 menggantikan Yugoslavia. Keinginan Indonesia untuk menjadi ketua GNB di tahun-tahun yang lalu terganjal oleh masalah Timor-Timur, terutama karena sikap beberapa negara anggota dari Afrika dan Amerika Selatan yang merupakan bekas jajahan Portugis. di samping itu peranan Indonesia dalam GNB juga dipertanyakan Oleh beberapa anggota yang menilai bahwa Indonesia selama Orde Baru terlalu memihak kepada Barat. Indonesia meraih posisi ketua GNB di saat relevansi organisasi ini dipertanyakan. Seperti diketahui GNB merupakan kebijakan sebagian besar negara-negara berkembang, untuk melepaskan diri dari dominasi politik blok yang kaku. GNB didirikan di Belgrade, Yugoslavia pada bulan September 1961. Lima negara yaitu Yugoslavia, Mesir, India, Ghana dan Indonesia, memutuskan untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang berkonfrontasi dan memilih untuk menentukan jalan mereka sendiri. Dengan berakhirnya Perang Dingin adalah wajar bahwa relevansi GNB dipertanyakan. Banyak pihak yang menganggap bahwa GNB semata-mata merupakan produk Perang Dingin, yang tidak lagi memiliki fungsi setelah Perang Dingin usai. Pandangan skeptis ini terutama ditunjukan oleh para pengamat asing, terutama dari negara-negara Barat. Sebaliknya masyarakat Indonesia menyambut terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT X GNB, dan sebagai ketua gerakan ini untuk periode 1992-1995 dengan penuh antusiasme. Kompas misalnya menurunkan suatu artikel pada akhir bulan Desember 1991 dengan judul "Tahun Istimewa bagi Diplomasi Indonesia" Pada tahun 1991 Indonesia menjadi salah satu Ketua Perundingan Paris, yang mengakhiri konflik Kamboja serta terpilih menjadi ketua GNB, suatu prestasi yang dipandang sangat membanggakan. Pada akhir tahun 1992, dengan suksesnya penyelenggaraan KTT X GNB pada bulan September di Jakarta, Kompas menurunkan artikel berjudul "Tahun Puncak Diplomasi Indonesia". Semua ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap terpilihnya Indonesia sebagai Ketua GNB. Terpilihnya Indonesia sebagai Ketua --GNB mengandung dua unsur yang saling berkaitan. Pertama, adalah tampilnya Indonesia kembali sebagai salah satu pemimpin negara-negara berkembang. Kedua, adalah substansi dan makna dari GNB itu sendiri di masa pasca-Perang Dingin. Bagi masyarakat Indonesia unsur pertama tampaknya lebih penting dari unsur kedua. Rakyat biasa telah begitu peduli tentang bagaimana GNB harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan mendasar, yang telah terjadi dalam sistem politik internasional. Yang paling penting bagi mereka adalah munculnya Indonesia kembali sebagai suara penting dalam kehidupan Dunia Ketiga. Walaupun sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan ekses-ekses Politik Luar Negeri yang dijalankan Presiden Sukarno, yang akhirnya membawa Indonesia ke dalam konfrontasi dan aliansi dengan RRC, pada umumnya rakyat Indonesia sangat bangga dengan peranan negeri ini sebagai tuan rumah Konperensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Konperensi Asia-Afrika di Bandung dilihat sebagai cikal-bakal gerakan non-blok, dan salah satu pencapaian penting Politik Luar Negeri Indonesia. Antusiasme masyarakat umum dalam menyambut KTT-X GNB di Jakarta, yang memakan biaya besar dan membutuhkan banyak persiapan, termasuk membangun gedung pertemuan bisa dalam waktu yang singkat, menunjukkan betapa kuatnya warisan sejarah Konprensi Asia-Afrika ini. Pemerintah Indonesia menanggapi peranannya sebagai ketua GNB dengan sangat serius. Pemerintah menyadari bahwa memimpin organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB, tidak saja merupakan suatu kehormatan, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan bobot GNB, pada saat keberadaan organisasi ini ramai dipertanyakan, dan oleh sebagian pihak ditertawakan. Apabila masyarakat merayakan kembalinya Indonesia ke panggung politik internasional, pemerintah menyadari bahwa kepemimpinan Indonesia dalam GNB tidak akan berarti banyak andaikata organisasi itu sendiri telah kehilangan relevansinya. Anggota GNB lainnya tampaknya menaruh harapan bahwa Indonesia akan mampu memberikan arah baru kepada organisasi ini dalam masa transisi ini. Di saat perhatian dunia lebih terpusat pada masalah-masalah ekonomi, Indonesia dinilai menduduki posisi terbaik untuk memimpin GNB dibandingkan calon-calon lainnya. Pada masa Perang Dingin, negara-negara berkembang sering dihadapkan pada dua tuntutan yang berlawanan, yaitu tuntutan kemerdekaan dan pembangunan ekonomi. Perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme, mempertentangkan negara-negara yang baru merdeka dengan negara-negara industri maju, yang umumnya eks-penjajah namun dapat membantu mereka dalam pembangunan ekonomi. Walaupun GNB tidak ingin terlibat langsung dalam Perang Dingin, pada kenyataannya sikap GNB yang anti kolonialisme/ imperialisme, mendorong gerakan ini lebih dekat dengan Blok Komunis daripada dengan Blok Barat. Citra GNB sebagai organisasi radikal di mata negara-negara Barat diperkuat dengan keanggotaan beberapa negara komunis seperti Kuba dan Vietnam Utara. Kecurigaan negara-negara Barat, terutama AS, terhadap GNB berlangsung bertahun-tahun. Pada saat yang sama, para Anggota GNB yang anti-komunis dan menjalin hubungan dekat dengan negara-negara Barat, kehilangan kredibilitas di dalam GNB. Hubungan Indonesia yang dekat dengan negara-negara Barat selama pemerintahan Orde Baru, kurang memungkinkan negeri ini terpilih sebagai ketua GNB selama perang dingin. Akan tetapi dengan berakhirnya perang dingin, Indonesia justru berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjembatani GNB yang dulunya radikal dengan negara-negara industri maju. Indonesia sendiri telah menunjukkan kemampuannya merubah haluan politik, dari sikap yang sangat anti Barat ke posisi yang akhirnya menjalin hubungan politik dan ekonomi yang sangat dekat dengan Barat, tanpa meninggalkan Politik Luar Negeri yang bebas aktif. Pengalaman Indonesia membina kerjasama regional dan keberhasilannya dalam melaksanakan berbagai pembangunan ekonomi, merupakan kelebihan yang mendorong terpilihnya negeri ini sebagai ketua GNB periode 1992-1995. Tugas utama Presiden Suharto sebagai ketua GNB adalah untuk memberikan makna dan citra bagi gerakan ini. Dengan berakhirnya konfrontasi ideologis, dunia sekarang terbagi dalam kelompok-kelompok ekonomi, terutama antara dunia Utara yang kaya dan dunia Selatan yang miskin. Tujuan Jangka Panjang GNB, adalah untuk menciptakan Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih adil dari pada sistem yang ada sekarang. Sistem internasional dewasa ini masih merupakan warisan zaman kolonial, di mana sebagian besar kekayaan dunia dinikmati oleh segelintir negara yang menguasai kekuatan militer, ekonomi dan kemampuan teknologi,komunis, yang ingin merombak sistem tersebut, tetapi pada akhirnya mengalami kehancuran sendiri. Indonesia telah mengalami jauh hari sebelumnya, bahwa upaya untuk merubah sistem internasional yang tidak adil melalui konfrontasi, hanya akan berakhir dengan kegagalan yang justru memperburuk keadaan ekonomi dalam negeri. Belajar dari pengalaman Indonesia, di bawah pimpinan Indonesia GNB meninggalkan sikapnya yang konfrontatif terhadap dunia Barat, dan berusaha menjalin kerjasama dengan negara-negara industri maju. Dengan demikian sekarang GNB mulai berubah dari suatu organisasi yang lebih berorientasi kepada politik yang sering bertentangan dengan dunia Barat menjadi suatu organisasi ekonomi yang mempelopori dialog Utara-Selatan. KTT X GNB yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1-6 September 1992 menghasilkan dokumen akhir yang berjudul "The Jakarta Message: A Call for Collective Action and the Democratization of International Relations" atau biasa disebut sebagai "Pesan Jakarta". "Pesan Jakarta" ini antara lain menyerukan pembaruan PBB, supaya menjadi lebih demokratis dan tidak semata-mata dikuasai oleh para anggota tetap Dewan Keamanan. di samping itu "Pesan Jakarta" menghimbau agar jurang ekonomi, antara negara maju dan negara berkembang semakin diperkecil melalui dialog dan kerjasama antara kedua belah pihak, serta meningkatkan kerjasama di antara sesama negara berkembang. "Pesan Jakarta" menunjukkan perhatian pemerintah Indonesia terhadap dialog Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama Selatan-Selatan yang berdasarkan kemandirian bersama dianggap sangat penting untuk meningkatkan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara maju. Memenuhi tuntutan-tuntutan dalam "Pesan Jakarta" dewasa ini menjadi fokus utama Politik Luar Negeri Indonesia, terutama selama negeri ini masih menduduki posisi Ketua GNB. Keseriusan Indonesia menjalankan misi GNB tercermin dari ditunjukannya empat Jenderal pernawirawan, menjadi duta besar keliling untuk negara-negara non-blok, yang mencakup wilayah Afrika, Amerika Selatan, Asia dan Eropa. Presiden Soeharto sendiri semakin menunjukkan perhatiannya untuk turut ambil bagian dalam hubungan diplomasi langsung, dalam rangka memajukan dialog Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-Selatan. Inisiatif besar yang pertama yang diambil Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB, dan untuk menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan ialah berusaha menghadiri KTT G-7 di Tokyo pada bulan Juli 1993. Walaupun pada KTT G-7 mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Boris Yeltsin dari Rusia, para pemimpin negara-negara industri maju, menolak menerima Presiden Soeharto sebagai KTT G-7 tersebut. Pesan GNB ini dimasukkan dalam Komunike Bersama yang dikeluarkan G-7 setelah pertemuan puncak mereka berakhir. Di samping itu Presiden Soeharto juga bertemu dengan beberapa pemimpin G-7 secara terpisah. Keengganan negara-negara G-7 mengadakan pertemuan resmi dengan Presiden Soeharto sebagai Ketua GNB, menunjukkan dengan jelas hambatan-hambatan dalam menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Meski demikian karena beberapa negara-negara maju menaruh rasa hormat kepada Presiden Soeharto. Sedikit banyaknya kelihatan bahwa Indonesia telah mampu mengatasi jurang komunikasi. Dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia sekarang berusaha menggunakan setiap kekuatan tawar-menawarnya. Hal ini terlihat antara lain, dalam usaha Indonesia untuk mendapatkan konsesi bagi negara-negara berkembang secara keseluruhannya, seperti keringanan hutang, perdagangan yang lebih adil dan transfer teknologi. Indonesia juga menggunakan forum-forum multilateral yang memiliki anggota dari negara maju dan negara berkembang untuk memajukan dialog Utara-Selatan. Misalnya pada pertemuan tidak resmi para pemimpin anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) di Seattle pada bulan November 1993, Presiden Soeharto tidak saja berbicara sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai Ketua GNB. Secara eksplisit Presiden Soeharto menegaskan bahwa dengan mendukung APEC, yang di dalamnya terdapat beberapa negara industri maju, Indonesia tidaklah meninggalkan GNB, tetapi justru memajukan tujuan GNB untuk mempererat hubungan dengan Utara. Posisi Indonesia sebagai Ketua APEC pada tahun 1994, antara lain ditunjukkan untuk memajukan usaha industri kecil dan menengah bagi negara-negara anggota GNB lainnya. Presiden Soeharto belakangan ini telah mengadakan berbagai kunjungan ke negara-negara anggota GNB, termasuk ke Iran, yang semenjak revolusi Islam dijauhi oleh pemerintah Orde Baru. Indonesia juga telah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan teknis, yang bertujuan untuk memajukan kerjasama Selatan-Selatan pada level yang lebih konkrit, dan meminta bantuan kepada negara-negara maju, tetapi negara anggota yang lebih maju harus membantu rekan-rekan mereka yang masih terbelakang. Usaha Indonesia untuk membantu meningkatkan vitalitas GNB dan memberinya citra baru sudah memberikan hasil. Kendati ada pihak-pihak yang tetap skeptis tentang relevansi GNB, anggota organisasi ini terus meningkat, dengan jumlah anggota sekarang ini mencapai 108 negara. Cukup penting bahwa seluruh anggota ASEAN sekarang telah menjadi anggota GNB. Filipina dan Brunei diterima sebagai anggota pada KTT X di Jakarta, sedangkan Thailand waktu itu menjadi peninjau khusus. Sekarang Thailand juga sudah menjadi anggota GNB. Di samping itu beberapa negara bekas Uni Soviet juga sudah mengajukan lamaran untuk menjadi anggota GNB. Indonesia juga berhasil menampilkan citra baru GNB yang mulai dapat diterima oleh negara-negara industri maju. Di samping kontribusi terhadap GNB, Indonesia juga menikmati berbagai keuntungan dengan menduduki posisi Ketua GNB. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua GNB, Presiden Soeharto menerima berbagai undangan dari pemimpin negara-negara non-blok, termasuk yang selama para pembantunya dapat pula memajukan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya dalam kunjungan ke Iran pada akhir 1993, kedua kepala negara berhasil menandatangani perjanjian kerjasama industri pesawat terbang. Posisi sebagai ketua GNB juga meningkatkan citra internasional Indonesia, di samping itu Presiden Soeharto dapat mengambil inisiatif dalam beberapa masalah yang sulit dilakukan pada waktu lainnya, misalnya dalam masalah Palestina yang mendapat banyak sorotan di Indonesia. Indonesia mendukung PLO dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun pada akhir 1993 Perdana Menteri Israel berkunjung ke Jakarta untuk menemui Presiden Soeharto dan mendapatkan dukungan proses perdamaian di TimurTengah. Pertemuan seperti ini sulit dibayangkan pada masa sebelumnya, tetapi sebagai Ketua GNB Presiden Soeharto dapat menerima pemimpin Israel tersebut tanpa menimbulkan reaksi yang luas di masyarakat. Lebih penting lagi, GNB memberikan forum yang lebih besar bagi Indonesia untuk menjalankan Politik Luar Negeri bebas aktifnya dibandingkan wadah ASEAN yang lebih kecil dan terbatas. GNB juga mengukuhkan beberapa agenda internasional penting, yang akan tetap menjadi pusat perhatian Indonesia pada tahun-tahun mendatang, seperti membangun Suatu Tatanan Ekonomi Internasional Baru dan reformasi PBB. Di masa mendatang Indonesia tampaknya akan tetap memberikan prioritas yang tinggi terhadap GNB, seperti dapat dilihat dari GBHN yang dikeluarkan pada permulaan Kabinet Pembangunan VI, bulan April 1993. Masalah-masalah Penting dalam Hubungan Ekonomi Luar Negeri Indonesia. Salah satu keprihatinan utama Indonesia di masa-masa mendatang adalah mengatasi berbagai persoalan pembangunan ekonominya. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Pertama, adalah kecenderungan negara-negara maju untuk mengaitkan berbagai persyaratan politik kepada bantuan ekonomi yang mereka berikan. Kedua, adalah meningkatnya proteksionisme perdagangan yang dilancarkan negara-negara ekonomi maju. Ketiga, adalah meningkatnya kompetisi ekonomi antara sesama negara berkembang. Semua faktor tersebut semakin menyulitkan upaya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan bantuan ekonomi asing, akses pasar dan penanaman modal asing. Apabila berakhirnya Perang Dingin memperluas kesempatan Indonesia untuk memainkan Politik Luar Negeri yang semakin aktif, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang lainnya, ia juga meningkatkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hubungan dengan negara-negara Barat. Pemerintahan Orde Baru selama ini menikmati dukungan dari negara-negara industri maju yang berkepentingan mendukung tumbuhnya negara Indonesia yang anti komunis dan berorientasi ekonomi pasar. Walaupun terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah negara-negara maju tetap memberikan bantuan ekonomi yang besar kepada pemerintahan Orde Baru. Hal ini disebabkan karena ia dianggap sebagai sahabat penting Barat dalam membendung komunisme, dan Indonesia di bawah Presiden Soeharto telah memberikan sumbangan besar terhadap stabilitas dan keamanan regional. Setelah Perang Dingin berakhir, masalah-masalah hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan hidup muncul sebagai isu baru politik internasional. Negara-negara Barat yang selama ini tidak begitu memperdulikan masalah-masalah tersebut dalam membina hubungan dengan negara-negara yang tidak demokratis selama negara tersebut anti komunis sekarang mulai mengaitkan bantuan ekonomi mereka dengan ketiga masalah di atas. Persyaratan-persyaratan ini ditolak oleh negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam GNB, sehingga menjadi sumber ketegangan baru dalam hubungan UtaraSelatan. Sejak tahun 1967 Indonesia menerima bantuan ekonomi dari suatu konsorsium internasional yang dikenal dengan nama IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang terdiri dari beberapa negara donor dan lembaga keuangan internasional di bawah kepemimpinan pemerintah Belanda. Negosiasi menjelang dan selama pertemuan IGGI merupakan salah satu tugas pokok Politik Luar Negeri Indonesia. Keberhasilan pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, sering diukur dari besarnya jumlah kredit baru yang berhasil didapatkan Indonesia dari IGGI. Pada tahun-tahun sebelumnya IGGI selalu memberikan Indonesia jumlah bantuan yang diminta, dan kadang kadang justru melebihi jumlah yang diharapkan. Hal ini juga dipandang sebagai indikasi dukungan internasional terhadap kebijaksanaan pemerintah Orde Baru. IGGI menjadi korban pertama memburuknya hubungan Indonesia dan beberapa negara donor setelah Perang Dingin berakhir. Beberapa negara donor mengaitkan bantuan mereka dengan perbaikan pelaksanaan HAM di Indonesia, terutama dengan masalah Timor Timur, yang mencuat kembali setelah tentara membunuh beberapa demonstran pada insiden Dili bulan November 1991. Salah satu pengecam pemerintah Indonesia yang paling gencar adalah Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, Jan Pronk, yang menjabat sebagai Ketua IGGI. Pemerintah Indonesia menganggap kritik ini sebagai campur tangan terhadap masalah dalam negeri, sehingga akhirnya memutuskan untuk membubarkan IGGI pada awal 1992. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Belanda yang sumbangannya hanyalah 1,9% dari total bantuan/pinjaman terlalu sering menggunakan kedudukannya sebagai ketua IGGI untuk menekan Indonesia. Tindakan yang menunjukkan independensi dari pihak Indonesia ini dipandang perlu oleh pemerintah, terutama untuk menjawab kecaman-kecaman Akan tetapi pembubaran IGGI tidak menandakan kembalinya Indonesia pada sikap anti Barat seperti pada masa pemerintahan Orde Lama. Tampaknya pemerintah merasa cukup yakin bahwa suatu konsorsium baru yang tidak melibatkan Belanda dapat dibentuk. Reputasi Indonesia sebagai penghutang yang baik yang selalu membayar obligasinya secara tepat waktu tampaknya dapat mengimbangi kekurangan politik dalam menarik modal asing. Pada bulan Maret 1992 tidak lama setelah IGGI dibubarkan suatu konsorsium baru, Consultative Group on Indonesia (CGI) dibentuk di bawah pimpinan Bank Dunia. CGI terdiri dari seluruh anggota IGGI, kecuali Belanda, dan beberapa anggota baru. Pada pertemuannya yang terakhir CGI memberikan bantuan/pinjaman dalam jumlah yang lebih besar dari yang diharapkan pemerintah Indonesia. Walaupun Indonesia berhasil mengatasi krisis IGGI, pemerintah menyadari bahwa semakin sulit untuk mendapatkan modal asing, antara lain karena semakin banyaknya negara yang membutuhkannya. Hal ini memaksa pemerintah untuk semakin memperhatikan masalahmasalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Dibentuknya komisi nasional HAM, di samping merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan dalam negeri, juga merupakan suatu upaya untuk memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional. Semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah ekonomi dalam hubungan luar neduta besar Indonesia di luar negeri. Dahulu posisi-posisi perwakilan penting biasa diisi oleh perwira tinggi ABRI. Belakangan ini diberikan kepada teknokrat senior, diplomat karir dan tokoh-tokoh sipil lainnya, termasuk wartawan. Contoh yang paling menonjol adalah penunjukan mantan Menteri Perdagangan, Dr. Arifin Siregar, sebagai duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Penunjukan seorang teknokrat yang sangat senior sebagai duta besar di AS jelas menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia memandang tantangan ekonomi dari Washington. Politik Luar Negeri Indonesia Pasca-Perang Dingin PROFIL INDONESIA Dewi Fortuna Anwar Rainbow V 1.11 for Delphi - Test Drive

Loading...

Issues: Foreign Policy (r)

Issues: Foreign Policy (r) From: [email protected] Date: Sun Apr 02 1995 - 14:39:00 EDT From: John MacDougall Forwarded message: From apakabar Sun A...

55KB Sizes 2 Downloads 18 Views

Recommend Documents

Berlin Foreign Policy Forum: Flashpoints of Foreign Policy
5 days ago - After an opening speech by Federal Foreign Minister Sigmar Gabriel, the most important foreign policy chall

Foreign Policy as Provocation
Jan 1, 2009 - regional integration in Latin America, and has monop- olized the discourse maintaining that the .... anali

Foreign Policy - Gov.uk
EU foreign policy competence, creates scope for disagreements over interpretation. In particular, contributors noted ten

FIEO : Foreign Trade Policy
Foreign Trade Policy 2015-20 and other schemes provide promotional measures to boost India's exports with the objective

Foreign Trade Policy - DGFT
Apr 1, 2015 - The Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, incorporating provisions relating to export and import of goods

Foreign Trade Policy
There are indeed many Indian firms too whose foreign business is gro wing faster ... trade-GDP ratio (i.e., the value of

US Foreign Policy - POLIS
Constitution and practice; workings of the foreign policy bureaucracy, the “sinew” of American foreign affairs; the

FOREIGN POLICY ANALYSIS | JurnalPhobia
Dec 22, 2009 - Berikut adalah definisi diplomasi menurut beberapa ahli: ... i. Orientasi FP; ii. Peranan nasional; iii.

The Foreign Policy - SAM
is striving to define its foreign policies ... relations as a result of its search for a new subjectivity in world polit

Indonesian Foreign Policy
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, http