Jurnal Hendrahidayat Vol 11 No 1 - Documents

Loading...
(https://documents.tips/register.html)

(https://documents.tips/)

HOME (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/) LEADERSHIP (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/LEADERSHIP-MANAGEMENT.HTML) TECHNOLOGY (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/TECHNOLOGY.HTML) EDUCATION (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/EDUCATION.HTML) MORE TOPICS (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY.HTML)

Home (https://documents.tips/) / Documents (https://documents.tips/category/documents.html) / Jurnal Hendrahidayat Vol 11 No 1 (https://documents.tips/documents/jurnal-hendrahidayat-vol-11-no-1.html)

Jurnal Hendrahidayat Vol 11 No 1 Category

View

Download

Posted on

REPORT (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/REPORT-COPYRIGHT/JURNAL-HENDRAHIDAYAT-VOL-11-NO-1) Documents (https://documents.tips/category/documents.html) 107 0 01-DEC-2015

ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKNAS NOMOR 40 TAHUN 2008 SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Hendra Hidayat Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Teknologi Kejuruan FT-UNP Abstrak: Permendikanas nomor 40 tahun 2008 tentang sarana prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan yang

RECOMMENDED

umumnya diakibatkan ketidakpatuhan SMK terhadap permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang standar minimal SMK di seluruh Indonesia. Hal ini berdampak kepada 1) Motivasi belajar anak menjadi rendah, 2) kualitas lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri, 3) Pengangguran terdidik (jobless), 4) Kreativitas siswa SMK yang tidak berkembang. Pelaksanaan dari Permendikanas nomor 40 tahun 2008, berhubungan langsung dengan pemerintah dan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam menentukan dan mengawasi sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan SMK,

(https://documents.tips/documents/jurnal-vol-2no-1-2011.html)

Jurnal Vol 2 No 1 2011 (https://documents.tips/documents/jurnalvol-2-no-1-2011.html)

namun masih terdapat juga SMK yang sarana prasarananya belum memenuhi kriteria standar minimal yang sudah

Documents

ditetapkan pemerintah. Sehingga perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap Permendiknas nomor 40 tahun 2008

(https://documents.tips/category/documents.html)

khususnya pada implementasi di daerah, dari analisis kebijakan ini dihasilkan solusi dalam bentuk penerbitan perda kabupaten/kota yang sesuai dengan Permendiknas no 40 tahun 2008 karena lebih efisien dan efektif serta layak diterapkan untuk mengatur standar minimal sarana prasarana SMK, dalam upaya peningkatan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Sudah saatnya stakeholder dan pemangku kepentingan utama proaktif terhadap implementasi perda kabupaten/kota yang sesuai dengan Permendikanas no 40 tahun 2008. Kata Kunci: Permendiknas nomor 40 tahun 2008, lulusan SMK, Analisis Kebijakan PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Permendiknas nomor 40 tahun 2008, tentang standar

(https://documents.tips/documents/jurnal-vol-7no-1-dina.html)

Jurnal Vol 7 No 1 Dina (https://documents.tips/documents/jurnalvol-7-no-1-dina.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan yang umumnya diakibatkan ketidakpatuhan SMK terhadap permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang standar minimal SMK di seluruh Indonesia. Kenyataan dalam dalam prakteknya muncul permasalahan yang terkait

(https://documents.tips/documents/jurnal-teknikenergi-vol-1-no-2-nop.html)

pemerintah, dan (2) Penyelenggara SMK wajib menerapkan standar sarana prasarana SMK sebagaimana diatur dalam

Jurnal Teknik Energi Vol 1 No 2-Nop (https://documents.tips/documents/jurnalteknik-energi-vol-1-no-2-nop.html)

peraturan menteri. Pasal 2 menyatakan Standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah

Documents

dengan (1) Standar sarana dan prasarana untuk SMK mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana yang diatur

kejuruan (SMK/MAK) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana yang harus ada pada semua SMK. Kenyataannya masih banyak juga SMK yang sarana prasarananya dibawah standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan masih adanya sarana dan prasarana yang belum terlaksana sesuai dengan fungsi yang disebutkan diatas. Padahal hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/u/2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM) untuk SMK Pasal 4 ayat 2 (Keputusan Menteri, 2005:11) yang salah

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/jurnalscientia-vol-4-no-1.html)

Jurnal Scientia Vol 4, No 1, (https://documents.tips/documents/jurnalscientia-vol-4-no-1.html)

satu menjelaskan bahwa 90% SMK harus memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang

Documents

ditetapkan secara nasional. Disamping itu, tuntutan pelaksanaan uji kompetensi keahlian SMK merupakan bagian Ujian

(https://documents.tips/category/documents.html)

Nasional yang diatur dalam permendiknas nomor 28 tahun 2009 tentang standar kompetensi lulusan untuk mengharuskan melakukan uji kompetensi keahlian yang tertuang pada pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian SMK yang salah satunya ujian praktek kejuruan. Kenyataan yang terjadi jangankan untuk tuntutan Ujian Kompetensi Nasional tentang praktek kejuruan sedangkan untuk pelaksanaan praktek keahlian kejuruan keseharian saja sarana prasarana yang ada belum lengkap dan sudah usang. Pasal 4 menyatakan Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah

(https://documents.tips/documents/jurnal-vol-2no-1-qoriah.html)

Jurnal Vol 2 No 1 Qoriah (https://documents.tips/documents/jurnalvol-2-no-1-qoriah.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan. Kenyataannya kondisi sarana prasarana disebagian SMK untuk peralatan bidang keahlian sudah tidak relevan lagi dengan dunia usaha dan industri atau boleh dikatakan sudah cocok untuk dimuseumkan. Disamping itu,

(https://documents.tips/documents/jurnal-vol-3no-1-erwin.html)

Masalah Hasil dari permasalahan yang menyangkut hal-hal diatas mengakibatkan: a. Motivasi belajar anak menjadi rendah

Jurnal Vol 3 No 1 Erwin (https://documents.tips/documents/jurnalvol-3-no-1-erwin.html)

karena fasilitas praktikum tidak tersedia dengan lengkap padahal tuntutan pembelajaran di SMK menuntut 70%

Documents

sampai sekarang masih ada SMK yang belum memenuhi kewajiban sarana prasarana SMK. 2. Identifikasi dan Dampak

pembelajaran praktikum. b. Ujian Nasional bagi SMK yaitu ujian praktek akan melalui uji verifikasi sarana prasarana, sehingga sarana prasarana yang tidak lengkap, ujian praktikum belum bisa dilaksanakan c. Belum terjawabnya kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) terhadap kualitas lulusan SMK dikarenakan sarana prasarana yang uptodate dan

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-agribisnis-vol-11-no-3-juli-2011.html)

lulusan SMK bukan saja dipersiapkan sebagai joob seeker namun sebagai job creator yaitu technopreneurship dengan

Jurnal manajemen agribisnis vol. 11 no. 3 juli 2011 (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-agribisnis-vol-11-no-3juli-2011.html)

sarana prasarana berkualitas, lengkap dan uptodate. f. Hal yang terkait dengan pemakaian, biaya operasional, perawatan

Documents

berkualitas kurang tersedia. d. Pengangguran terdidik (jobless), karena konsep SMK adalah Link and Match, antara yang dipelajari (praktikum) dengan kebutuhan dilapangan harus sesuai, namun kondisi ini dipengaruhi oleh kualitas bengkel praktikum keahlian kejuruan di SMK. e. Kreativitas siswa SMK mati, padahal melalui sarana prasarana yang berkualitas

dan umur pakai dari sarana prasarana SMK, belum dijelaskan dan belum diatur secara lebih terperinci. 3. Penilaian Kebijakan Pelaksanaan Penilaian pelaksanaan sarana prasarana SMK sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB I Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan: Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ayat 8 yang dimaksud dengan: Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Disamping itu, hal ini terkait juga dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/u/2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM) untuk SMK Pasal 4 ayat 2 (Keputusan Menteri, 2005:11) yang salah satu menjelaskan bahwa 90% SMK harus memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-agribisnis-vol-11-no-4-oktober2011.html)

Jurnal manajemen agribisnis vol. 11 no. 4 oktober 2011 (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-agribisnis-vol-11-no-4oktober-2011.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. Dalam implementasi sarana prasarana Permendiknas no 40 tahun 2008 disinyalir bahwa belum adanya data yang lengkap tentang pemetaan sarana prasarana SMK se Indonesia, sehingga arah pendanaan dan bantuan sarana prasrana dari pemerintah belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Disamping itu, alokasi dana dilapangan sangat terkait dengan pemerintah daerah. 4. Signifikansi Problematika Situasi Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2008 yang terjadi di SMK, secara signifikan mengakibatkan permasalahan terhadap pelaksanaan pembelajaran praktikum kejuruan, bahkan akan menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, karena kegiatan pembelajaran praktikum di SMK lebih dominan dari pada teori. Penyelesaian masalah ini dengan melengkapi standar minimal sarana prasarana yang ada di SMK. B. Masalah Kebijakan 1. Pernyataan Masalah Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah disajikan di atas, masalah yang dianalisis adalah âKetidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2008 yang terjadi di SMKâ, yang terkait dengan : (1) Standar sarana dan prasarana untuk SMK mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana yang diatur pemerintah, yaitu: belum terpenuhinya sarana prasarana minimum sebagai sesuatu yang sangat penting dalam memenuhi proses pembelajaran praktikum kejuruan dan (2) Penyelenggara SMK wajib menerapkan standar sarana prasarana SMK sebagaimana diatur dalam peraturan menteri, yaitu: namun masih ada SMK yang belum menerapkan standar prasarana yang diatur pemerintah hal ini berdampak pada kualitas pendidikan SMK yang konsepnya Link and Match apa yang diajarkan akan sesuai dengan kebutuhan dilapangan (DUDI), tetapi justru kenyataannya menjadi terbalik. Penyelesaian masalah ini harus segera disikapi dengan serius dan melakukan kontrol terhadap sarana prasarana yang ada dan yang akan dilengkapi. 2. Pendekatan Analisis Dalam mengkaji masalah pendidikan digunakan pendekatan analisis pemeriksaan sosial sebagai cara untuk memantau hubungan antara unsur-unsur: masukan, proses, keluaran, dan dampak sebagai usaha untuk mengikuti masukan kebijakan (Dunn, 2003: 537). Dalam penggunaan pendekatan ini, siswa SMK sebagai masukan, pelaksanaan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 sebagai proses, kualitas lulusan siswa SMK sebagai keluaran, dan usaha mematuhi Permendiknas nomor 40 tahun 2008 sebagai dampak. 3. Pemangku Kepentingan Utama Pemangku kepentingan utama yang mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah: 1) Pemerintah Provinsi, 2) Pemerintah Kabupaten/Kota, 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari kebijakan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 adalah sebagai acuan yang digunakan pemangku utama untuk mengontrol

(https://documents.tips/documents/jmpkonlinenet-images-jurnal-2011-vol-14-no-1-201103-1aprahmahpdf-1.html)

Jmpk-Online.net Images Jurnal 2011 Vol 14 No 1 2011-03-1.Aprahmah.pdf (1) (https://documents.tips/documents/jmpkonlinenet-images-jurnal-2011-vol-14no-1-2011-03-1aprahmahpdf-1.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/jurnal-endorestorasi-vol-1-no-1-naskah-8.html)

Jurnal Endo Restorasi Vol. 1 No. 1 Naskah 8 (https://documents.tips/documents/jurnalendo-restorasi-vol-1-no-1-naskah8.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html) (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-bisnis-vol-1-no-1-jan-200855cb7b34eb152.html)

Jurnal Manajemen Bisnis Vol_ 1 No_ 1 Jan 2008 (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-bisnis-vol-1-no-1-jan2008-55cb7b34eb152.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

dan mengkoordinir sarana prasarana SMK yang ada di daerah tersebut tentang kebutuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk memberikan informasi tentang standar sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk SMK se Indonesia. 5. Pengukuran Efektivitas Untuk mengukur efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan ini, dapat digunakan formula atau rumus: âperbandingan antara banyaknya SMK dalam suatu kabupaten atau kota dengan kriteria standar sarana prasarana Permendiknas nomor 40 tahun 2008 dengan banyaknya seluruh SMK yang ada dalam kabupaten atau kota tersebutâ. Hasil ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentasi. Dalam

(https://documents.tips/documents/jurnal-ti-vol1-no-1-maret-2011.html)

Jurnal Ti Vol 1 No 1 Maret 2011 (https://documents.tips/documents/jurnalti-vol-1-no-1-maret-2011.html) Documents

(https://documents.tips/category/documents.html)

hal ini, misalnya jika hasil tersebut lebih besar atau sama dengan 75% dapatlah dikatakan pelaksanaan kebijakan tersebut efektif. 6. Potensi Solusi Potensi solusi dalam analisis ini adalah setiap upaya untuk mencegah ketidakpatuhan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) harus memperhitungkan lamanya proses implementasi, biaya implementasi dan tingkat efektivitasnya. PEMBAHASAN C. Alternatif Kebijakan 1. Deskripsi alternatif Alternatif kebijakan untuk menjawab ketersediaan sarana prasarana SMK se Indonesia dalam paper ini, adalah sebagai berikut: a. Menerbitkan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota yang mengatur pelaksanaan pendidikan termasuk

(https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-bisnis-vol-1-no-1-jan-200855c08fa441906.html)

Jurnal Manajemen Bisnis Vol_ 1 No_ 1 Jan 2008 (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-bisnis-vol-1-no-1-jan2008-55c08fa441906.html)

ketersediaan sarana prasarana SMK. b. Menerbitkan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota yang mengatur pelaksanaan

Documents

pendidikan tentang sarana prasarana SMK sesuai Permendiknas nomor 40 tahun 2008. c. Menerbitkan peraturan daerah

(https://documents.tips/category/documents.html)

Provinsi yang mengatur pelaksanaan sarana prasarana SMK sesuai Permendiknas nomor 40 tahun 2008. d. Mengubah Permendiknas nomor 40 tahun 2008 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan sarana prasarana SMK. 2. Perbandingan alternatif Selanjutnya perlu dilakukan perbandingan antara alternatif-alternatif pilihan a,b,c,atau d

(https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-bisnis-vol-1-no-1-jan-2008.html)

membutuhkan waktu sedang, biaya lebih sedang, dan hasil rendah Alternatif d. kemungkinan membutuhkan waktu lebih

Jurnal Manajemen Bisnis Vol_ 1 No_ 1 Jan 2008 (https://documents.tips/documents/jurnalmanajemen-bisnis-vol-1-no-1-jan2008.html)

lama, biaya besar, dan hasil besar 3. Spillovers and Externalities Alternatif a. yaitu: âMenerbitkan peraturan daerah (perda)

Documents

kabupaten/kota yang mengatur pelaksanaan pendidikan termasuk ketersediaan sarana prasarana SMKâ. Alternatif ini

(https://documents.tips/category/documents.html)

tersebut diatas, yaitu: Alternatif a. kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama, biaya besar, dan hasil besar Alternatif b. kemungkinan membutuhkan waktu lebih singkat, biaya lebih murah, dan hasil lebih besar Alternatif c. kemungkinan

memerlukan waktu yang lebih lama, sebab diperlukan pengkajian yang lebih serius pada pemangku kepentingan

(https://documents.tips/documents/jurnalkomunikasi-massa-vol-1-no-1-juli-2007.html)

(stakeholders: dinas pendidikan, dan bupati atau walikota) dalam rapat, pertemuan, dan diskusi atau seminar, bahkan memerlukan studi banding ke daerah lain, sampai kajian tentang sarana prasarana SMK ini. Selanjutnya hasil pengkajian ini

waktu yang dibutuhkan cukup lama sampai terbitnya perda yang dimaksud, dan legislatif dapat mengawasi implementasi

Jurnal Komunikasi Massa Vol 1 No 1 Juli 2007 (https://documents.tips/documents/jurnalkomunikasi-massa-vol-1-no-1-juli2007.html)

perda yang dibuat sendiri. Pada tahap implementasinya akan lebih besar. Alternatif b. yaitu: âMenerbitkan peraturan daerah

Documents

(perda) kabupaten/kota yang mengatur pelaksanaan pendidikan tentang sarana prasarana SMK sesuai Permendiknas

(https://documents.tips/category/documents.html)

dituangkan dalam rencana perda oleh eksekutif (bupati atau walikota) diusulkan ke DPRD sebagai legislatif, selanjutnya DPRD akan membahas dalam berbagai kegiatan sampai jika dibutuhkan studi banding maka akan dilakukan. Sehingga

nomor 40 tahun 2008â. Alternatif ini tidak memerlukan waktu lama sebab hanya menuangkan kembali âpelaksanaan

(https://documents.tips/documents/3198405jurnal-komunikasi-massa-vol-1-no-1-juli2007.html)

Permendiknas nomor 40 tahun 2008 â di daerah dalam bentuk peraturan daerah oleh DPRD, sehingga legislatif dapat mengawasi implementasi peraturan daerah yang dibuat sendiri. Sehingga biaya tidak besar, dan hasil besar karena selalu

3198405 Jurnal Komunikasi Massa Vol 1 No 1 Juli 2007 (https://documents.tips/documents/3198405 jurnal-komunikasi-massa-vol-1-no-1juli-2007.html)

dalam pengawasan legislatif. Perda ini akan mendapat dukungan besar karena biaya lebih murah dan hasil maksimal. Alternatif c. yaitu: âMenerbitkan peraturan daerah Provinsi yang mengatur pelaksanaan sarana prasarana SMK sesuai Permendiknas nomor 40 tahun 2008â. Alternatif ini, dalam pembahasannya tidak terlalu lama sebab perda ini hanya mengatur implementasi Permendiknas nomor 40 tahun 2008 di daerah provinsi, tetapi diperlukan waktu untuk mengambil

Documents

dan menampung masukan dari seluruh daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Sehingga biaya tidak terlalu

(https://documents.tips/category/documents.html)

besar, tetapi hasil kemungkinan tidak maksimal/rendah karena otonomi daerah berada pada daerah kabupaten/kota. Alternatif d. yaitu: âMengubah Permendiknas nomor 40 tahun 2008 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur

(https://documents.tips/documents/3198405jurnal-komunikasi-massa-vol-1-no-1-juli-200755ab4f45699c6.html)

pelaksanaan sarana prasarana SMK.â Alternatif ini, dalam penerbitannya akan mencakup waktu yang lama, karena pemerintah memerlukan masukan dari berbagai pihak dari seluruh daerah otonomi dan provinsi, demikian juga untuk

3198405 Jurnal Komunikasi Massa Vol 1 No 1 Juli 2007 (https://documents.tips/documents/3198405 jurnal-komunikasi-massa-vol-1-no-1juli-2007-55ab4f45699c6.html)

implementasinya diperlukan sosialisasi ke seluruh daerah, sehingga memerlukan biaya lebih besar, namun hasil akan lebih besar karena kekuatan lebih kuat PP dari pada Permendiknas. 4. Kendala Secara umum alternatif a dan b. kendalanya relatif kecil, hanya diperlukan kemauan politik dari pemangku kepentingan utama (bupati/walikota, dan DPRD); khusus alternatif a. dalam studi banding tim perumus peraturan daerah tentang pendidikan ini, belum tentu ada daerah yang sudah

Documents

ada perda pendidikannya dan terimplementasi dengan baik. Alternatif c. belum tentu dipatuhi oleh bupati/walikota sebagai

(https://documents.tips/category/documents.html)

kepala daerah kabupaten/kota, karena status otonomi daerah berada pada daerah kabupaten/kota bukan pada daerah

View more (https://documents.tips/search? q=Jurnal+Hendrahidayat+Vol+11+No+1)

provinsi. Sedangkan alternatif d. dalam penerbitannya akan menjadi kendala karena ruang lingkupnya terlalu sempit. Kemungkinan alternatif a. akan mendapat dukungan sangat besar dari pemangku kepentingan, karena alternatif a. memiliki kesesuaian dengan Permendiknas nomor 40 tahun 2008, dan atas usulan dan diterbitkan oleh daerah yang bersangkutan, kondisi ini memberikan pengaruh kepada pelaku utama untuk mau mengimplementasikan. Kemungkinan alternatif b. mendapatkan dukungan sangat besar dari pemangku kepentingan sangat besar, karena pilihan b. memiliki kesesuaian dengan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 dan atas ulusan dan diterbitkan daerah yang bersangkutan. Alternatif b. ini fokus pada pelaksanaan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Hal ini memberikan pengaruh kepada pemangku kepentingan utama untuk mau mengimplementasikannya. Kemungkinan alternatif c. mendapatkan dukungan dari pemangki kepentingan utama, karena alternatif c. sesuai dengan Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Hal ini memberikan pengaruh kepada para pemangku kepentingan utama untuk mau menerima pelaksanaannya. Kemungkinan alternatif d. mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan utama, karena alternatif d. sesuai dengan Permendiknas nomor 40 tahun 2008 dan tingkat kepatuhan kepada peraturan pemerintah lebih tinggi daripada permendiknas. D. Rekomendasi Kebijakan 1. Kriteria Rekomendasi Alternatif Beberapa tipe pilihan rasional dapat ditentukan sebagai kiteria keputusan yang digunakan untuk saran pemecahan masalah kebijakan. Kriteria untuk merekomendasikan suatu pilihan terdiri dari enam tipe utama yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan (Dunn, 2003: 429). Dalam analisis kebijakan ini digunakan kriteria: efisiensi, efektifitas, dan kelayakan 2. Deskripsi Alternatif yang Dipilih Direkomendasikan pilihan b. Menerbitkan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota yang mengatur pelaksanaan pendidikan tentang sarana prasarana SMK sesuai Permendiknas nomor 40 tahun 2008, karena lebih efisien dan efektif serta layak diterapkan untuk mengatur standar minimal sarana prasarana SMK. 3. Strategi Implementasi Pilihan kebijakan supaya dapat dilaksanakan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati/walikota dan dinas pendidikan daerah, setelah terlebih dahulu ada usulan kebutuhan sarana prasarana SMK dari sekolah bersangkutan. 4. Pemantauan dan Evaluasi Dilakukan kontrol bertingkat mulai dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya ke SMK terhadap kebutuhan sarana prasarana SMK. 5. Batasan dan Konsekuen yang tidak terantisipasi Keterbatasan dari kebijakan yang direkomendasi yaitu: a). hanya terbatas pada peraturan daerah, b). peluang untuk terjadi kecurangan pada tataran pelaksanaan dikarenakan alokasi dana untuk kelengkapan sarana prasarana SMK termasuk anggaran yang besar, c). adanya indikasi SMK yang sengaja melaporkan kondisi sarana prasarana yang rusak dan kurang (realitanya tidak) agar mendapatkan dana bantuan. SIMPULAN DAN SARAN Dari pemaparan tentang analisis kebijakan Permendiknas no 40 tahun 2008 tentang standar minimal sarana prasarana SMK seluruh Indonesia masih belum terlaksana sesuai peraturan yang ditetapkan dikarenakan pelaksanaan dari peraturan ini masih berhubungan dengan otonomi daerah, sehingga perlu upaya menerbitkan peraturan sebagai perpanjangan tangan dari Permendiknas yang ada, yaitu dalam bentuk perda kabupaten/kota yang sesuai dengan Permendiknas no 40 tahun 2008 karena lebih efisien dan efektif serta layak diterapkan untuk mengatur standar minimal sarana prasarana SMK, dalam upaya peningkatan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Sudah saatnya stakeholder dan pemangku kepentingan utama proaktif terhadap implementasi Permendikanas no 40 tahun 2008 dan mengusahakan untuk merealisasikan serta mengimplementasikan perda kabupaten/kota yang sesuai dengan Permendiknas no 40 tahun 2008. DAFTAR PUSTAKA Dunn, William N. [Penerjemah: Wibawa, Samudra, dkk], 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Kemdikbud. 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan.. Keputusan Menteri. 2005. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 129a/u/2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Peraturan Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2009 tentang standar kompetensi kejuruan sekolah menengah kejuruan. (https://documents.tips/documents/jurnal-hendrahidayat-vol-11-no-1.html)

Download (https://documents.tips/download/link/jurnalhendrahidayat-vol-11-no-1) DESCRIPTION

ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKNAS NOMOR 40 TAHUN 2008 SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Hendra Hidayat Mahasiswa Program Doktor…

TOP RELATED







JURNAL MATEMATIKA SAINS DA…

JURNAL VOL 1 NO 1 TUTUT (HTT…

JURNAL TEKNIK MESIN VOL. 1, N…

Vol. 11, No. 1, Maret 2010 ISSN 1411-1934 Jurnal

kjhkjhkjh

JURNAL TEKNIK MESIN Vol. 1, No. 1, April 1999 :

Matematika, Sains, & Teknologi Estimasi

82 – 88 Pengaruh Parameter Potong dan Geometri

Parameter dan Uji Hipotesis pada Model Linear

Pahat Terhadap Kekasaran Permukaan Pada

Multivariat dengan Metode LDL Makkulau,… 136

We built a platform for members to share

0

COMPANY

2

0

Proses Bubut Ninuk Jonoadji Dosen…

CONTACT & LEGAL

documents and knowledge. And we are not related to any other website

About (https://documents.tips/about.html) Contact (https://documents.tips/contacts.html)

Terms (https://documents.tips/info/terms.html)

2922

0

OPENING HOURS Monday to Saturday 9:00am to 5:00pm Sunday: CLOSED

DMCA (https://documents.tips/info/dmca.html)

STARTUP - SHARE TO SUCCESS

(https://facebook.com/d (https://twitter.com (https://goo

Loading...

Jurnal Hendrahidayat Vol 11 No 1 - Documents

(https://documents.tips/register.html) (https://documents.tips/) HOME (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/) LEADERSHIP (HTTPS://DOCUMENTS.TIPS/CATEGORY/LEADER...

118KB Sizes 4 Downloads 16 Views

Recommend Documents

No documents