Idea Transcript
BebasBanjir2015 Kementerian Lingkungan Hidup
DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT BANJIR Bahan Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI 19 Maret 2008 1. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Berbagai potensi tersebut antara lain adalah banjir, tanah longsor terutama di musim penghujan seperti saat ini. Banjir dan kekeringan merupakan fenomena rutin yang dihadapi di beberapa daerah dengan kerugian yang tidak kecil seperti banjr di wilayah Jabodetabek selama 5 hari mencapai kerugian 8,6 trilyun atau setara dengan 48 % APBD DKI tahun 2006 dengan korban 60 orang dan 263.416 pengungsi. 2. Peningkatan frekuensi kejadian bencana banjir, longsor, dan kekeringan adalah akibat dari kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungannya sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Meluasnya kerusakan lingkungan tersebut telah menimbulkan fenomena perubahan iklim. Dampak yang dirasakan dari fenomena perubahan iklim di Indonesia adalah perubahan siklus El-Nino (penyebab kemarau berkepanjangan) dari 3-7 tahun menjadi 2-5 tahun, begitu juga terjadi peningkatan curah hujan 2-3 % per tahun da peningkatan suhu 0,003oC per tahun. 3. Berdasarkan data kejadian bencana yang dicatat Internasional Disaster Database (2007), 10 kejadian bencana terbesar di Indonesia yang terjadi dalam periode waktu 1907 – 2007 terjadi setelah tahun 1990 an. 4. Kemungkinan akan datangnya gejala La-Nina (penyebab curah hujan yang tinggi ) sudah disampaikan mulai akhir 2007 oleh beberapa sumber seperti, Amerika, Eropa, Jepang, dan Australia sejak akhir November 2007 yang menyebutkan bahwa dalam Januari-Maret 2008 suhu muka laut di kawasan Samudera Pasifik naik dan dikategorikan “hangat” yang mengindikasikan peluang gejala La-Nina. 5. Dampak yang dirasakan dengan adanya perubahan cuaca yang tidak normal (anomaly) ini adalah terjadinya gelombang pasang di sebagian wilayah Perairan Laut Indonesia, terjadinya curah hujan yang tidak normal serta terjadinya siklon yang melebihi dari biasanya sehingga terjadi banjir maupun longsor. Hal ini dirasakan oleh masyarakat termasuk masyarakat pantai, yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian baik yang berbentuk fisik (lingkungan & infrastruktur) maupun sosial ekonomi. B. Penyebab Bencana Penyebab bencana terbagi dua faktor yaitu faktor external karena adanya perubahan iklim dan faktor internal karena adanya kerusakan lingkungan yang dipicu oleh kegiatan pembangunan yang tidak mengikuti kaidah – kaidah lingkungan. Adapun penyebab terjadina perubahan iklim tersebut karena kerusakan lingkungan yang semakin meluas. C. Perkembangan Kondisi Cuaca 1. Fenomena yang sedang terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh terjadinya interaksi antara laut dan atmosfir yang dikenal dengan fenomena La Nina. Berdasarkan data-data yang diperoleh NOAA, bahwa La Nina berkekuatan sedang telah terjadi pada bulan November 2007 dan akan berlanjut hingga Januari 2008, akan tetapi tetap perlu diwaspadai hingga bulan Maret 2008 dengan kemungkinan terbentuknya uap air hujan yang tinggi. Dampak dari La-Nina ini adalah terkondensasinya uap air menjadi titik air hujan akan berkumpul di wilayah Indonesia dan juga berdampak menaiknya paras muka air laut dan gelombang laut pasang yang tinggi. 2. Historis kejadian banjir yang terjadi di DKI Jakarta seperti terlihat pada Lampiran Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Grafik curah hujan kejadian banjir di DKI Jakarta periode 1996 - 2008 D. Deteksi Dini Mencermati peluang hujan dengan adanya gejala La Nina tersebut, maka perlu diperhatikan kondisi lahan itu sendiri. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KLH, telah disusun Peta Lahan Rusak yang Rawan Longsor Bulan Januari 2008 untuk beberapa wilayah yaitu wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Peta terlampir. Data tersebut sudah disampaikan ke Pemda yang rawan banjir dan longsor.
E. Lokasi Kejadian Bencana Berdasarkan pemantauan kejadian banjir dan longsor serta gelombang pasang di beberapa wilayah selama 1 bulan terakhir, berikut disampaikan analisis kejadian bencana di beberapa lokasi. 1. Bencana Banjir di DAS Bengawan Solo a). Latar Belakang Pembangunan yang pesat dan meningkatnya jumlah penduduk dapat meningkatkan kebutuhan khususnya pada lahan di kawasan budidaya semakin meningkat baik untuk kegiatan pembangunan di sektor pemukiman, industri, jasa perdagangan, pertanian, pariwisata dll. Namun kebutuhan yang tinggi ini menggeser lahan – lahan non budi daya atau kawasan lindung (hutan) yang seharusnya merupakan kawasan yang harus dilindungi dan dipertahankan telah berubah menjadi kawasan budidaya yang tidak lagi memperhatikan kaidah – kaidah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Di awal bulan Januari 2007 telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor cukup banyak serta bencana banjir cukup strategis terjadi di DKI Jakarta pada awal Pebruari 2007 lalu. Di akhir tahun 2007 juga telah terjadi bencana banjir di beberapa wilayah terutama di DAS Bengawan Solo. b). Penyebab Kejadian Banjir dan Longsor 1. Anomali Cuaca dan Perubahan Iklim. Kondisi iklim pada pertengahan bulan november sampai dengan akhir Desember terlihat adanya perubahan cuaca yang tidak normal (anomaly), yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di sebagian wilayah Perairan Laut Indonesia, terjadinya curah hujan yang tidak normal serta terjadinya siklon yang melebihi dari biasanya. 2. Kerusakan Lingkungan Lingkungan DAS Bengawan Solo. a. Perubahan Tutupan Lahan Dari hasil intrepretasi Citra Landsat Tahun 2000 dan 2007 menunjukan adanya perubahan tutupan lahan yang signifikan dimana terjadi peningkatan luasan tanah terbuka lebih dari 300 % atau tiga kali lipat dari luasan tahun 2000. Terjadi penurunan luasan hutan sebesar 31 %, sedangkan permukiman mengalami kenaikan sebesar 26 %. Hal tersebut akan meningkatkan laju erosi yang kemudian dapat berakibat terjadinya bencana longsor. Berdasarkan analisis citra landsat tahun 2000 – 2007 di DAS Bengawan Solo dengan memperhatikan status kawasan hutan (perhutani), dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan lahan terbuka yang berada dalam wilayah status kawasan hutan (perhutani), yaitu seluas 3.839 Ha pada tahun 2000 bertambah menjadi 20.173 Ha pada tahun 2007 yang berarti terjadi penambahan lahan terbuka secara besar-besaran, yaitu seluas 16.334 Ha selama 7 tahun. b. Erosi dan Sedimentasi Pada bendungan Gadjah Mungkur tahun 2001 sedimen sudah mencapai 30% dari tampungan, karena masuknya sedimen dari anak sungai terdekat Intake (kali Kedawung) sedimen sudah menutup hampir separuh tinggi intake, apabila tidak ditangani segera intake akan tersumbat sehingga suplai air ke hilir terhenti dan air dapat melimpah di atas bendungan, banjir besr di hilir. Proses sedimentasi juga sudah dimulai berlangsung di saluran induk irigasi (kali catur, Madiun) penanggulangan yang dapat dilkukan pengerukan/penggalian sedimen, konservasi lahan dan perawatan. c. Fluktuasi Debit Bengawan Solo Rasio debit (Qmax/Qmin) sungai Bengawan Solo berkisar antara 106 – 164 sehingga termasuk dalam kategori fluktuasi debit yang tinggi. Curah hujan pada daerah hulu Bengawan Solo mempunyai potensi erovitas tinggi. Sungai dan anak sungai dibagian hulu membentuk pola drainase radial dengan kelerengan yang terjal. Bagian tengah dan hilir membentuk pola drainase rectanguler dengan catchment area dan kelerengan rendah. Akibat dari dua pola ini maka di beberapa tempat terutama pertemuan antara sungai Madiun dan Bengawan Solo selalu akan terjadi Banjir pada bentuk sungai induk yang membentuk meander. 3. Sipil Teknis Daya tampung waduk dan tanggul yang sudah tidak sesuai lagi dengan kemampuan/kapasitasnya. Teknik pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air, yang menyebabkan erosi.
Gambar 2. Perubahan Tutupan Lahan di DAS Bengawan Solo 2000-2007
Gambar 3. Peta Status Kawasan Hutan (Perhutani)
Gambar 4. Peta Perubahan Luasan Lahan Terbuka Tahun 2000-2007 DAS Bengawan Solo, Dalam Status Kawasan Hutan (Perhutani)
Gambar 5. Peta Potensi Rawan Longsor di DAS Bengawan Solo
Gambar 6. Kenampakan 3-Dimensi DAS Bengawan Solo c) Rencana Pemulihan Kualitas Lingkungan DAS Bengawan Solo
Efektifitas kegiatan pemulihan lingkungan sangat ditentukan oleh keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan pemerintah daerah dan sektor terkait. Untuk itu KLH telah mengkoordinasikan dan menyusun rencana pemulihan lingkungan DAS Bengawan Solo dengan indikator yang disepakati bersama yaitu parameter kualitas air dan fluktuasi debit sungai (Rencana Pemulihan DAS Bengawan Solo Terlampir). Rencana Pemulihan DAS ini terdiri beberapa program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan (2) Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan (3) Program Penataan Ruang (4) Program Pemberdayaan Masyarakat dan (5) Program Penegakan Hukum Namun rencana pemulihan DAS yang mendesak dan prioritas adalah program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan antara lain : (1) Rehabilitasi lahan (2) Konservasi kawasan lindung (3) Pengamanan daerah resapan air dan sumber air (4) Pengendalian kualitas air di anak – anak sungai (5) Penanganan sampah di badan air (mata air, sungai, danau dsb) Salah satu hambatannya adalah pendanaan yang besar dalam upaya pemulihan ini namun bila dibandingkan dengan resiko dan korban yang dihadapi terutama terjadinya bencana maka biaya adaptasi ini lebih baik daripada biaya yang dikeluarkan untuk mitigasi. Sebagai contoh banjr di wilayah Jabodetabek selama 5 hari mencapai kerugian 8,6 trilyun atau setara dengan 48 % APBD DKI tahun 2006 dengan korban 60 orang dari 263.416 pengungsi. Selanjutnya contoh lain untuk pemulihan kualitas DAS Citarum diperlukan sekitar Rp. 30 Trilyun selama 15 tahun atau 2 trilyun pertahun. Pemulihan tersebut merupakan perpaduan antara rekayasa civil teknis dan bioengeenering. 2. Bencana Longsor di Tawangmangu Berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan terhadap kejadian longsor di Tawangmangu, Karanganyar maka penyebabnya antara lain: 1. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak dua hari berturut – turut pada tanggal 25 dan 26 Desember 2007. 2. Kelerengan yang sangat curam dengan kemiringan lebih dari 40 % yang mengakibatkan tanah rentan terhadap longsor. 3. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya, yang umumnya masyarakat membudidayakan tanaman palawija di daerah yang seharusnya berfungsi lindung dengan kelerengan >40%. Kondisi yang terjadi di lapangan sebagaimana terlihat pada Gambar dibawah ini :
Kondisi Lokasi Kejadian Longsor di Kec. Tawang Mangu, Kab. Karanganyar. 3. Bencana Banjir akibat Gelombang Pasang di RW 17 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara Wilayah pesisir utara Jakarta didominasi oleh pesatnya kegiatan sosial perekonomian yang menjadikan kawasan ini menarik untuk banyak kalangan sebagai tempat bermukim sekaligus sumber mata pencaharian. Kegiatan sosial ekonomi yang ada mendorong masyarakat untuk berdomisili di sekitar kawasan ini. Beberapa kompleks pergudangan dan industri yang ada di kawasan ini adalah PT Pelabuhan Samudera, PT Koja, pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan batubara, kompleks pergudangan, pasar ikan dan permukiman liar. Di Kelurahan Penjaringan, ada Danau Pluit yang berfungsi sebagai peredam dari banjir pasang. Namun daya tampung danau ini semakin lama semakin turun akibat dari tingginya pertumbuhan perumahan liar yang ada di sekitar danau. Selain karena desakan permukiman liar, pasokan sampah yang masuk ke areal danau juga menurunkan kapasitas ini. Disekitar pinggir danau sudah tertumpuk berbagai macam sampah yang sangat merusak pemandangan/estetika. Posisi genangan banjir pasang ini letaknya berada disepanjang pesisir danau Pluit, karena sepanjang bantaran sungai sudah berdiri banyak perumahan kumuh yang menghalangi aliran air dengan menanggul rumah mereka maka air ini tergenang di kawasan ini. Seperti terlihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Genangan di RW 17 berbatasan dengan Danau Pluit Ada tiga titik yang merupakan jalan air yang dapat mengurangi dampak dan waktu genangan, namun kondisi masih baik hanya satu yang masih berfungsi sedangkan 2 lainnya tidak berfungsi, sehingga salah satu scenario yang dapat dilakukan untuk mengurangi banjir ini adalah perbaikan atau normalisasi 2 saluran air. Selain itu, yang mendesak untuk dilakukan adalah pembangunan tembok yang jebol diterjang gelombang pasang seperti terlihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Kawasan aliran genangan air. Selanjutnya penting untuk dilakukan adalah rehabilitasi dan perbaikan kawasan bantaran danau dan sungai yang ada di sepanjang pesisir danau Pluit. Dapat dilakukan dengan relokasi masyarakat yang menghuni bantaran sungai dan danau Pluit. Rehabilitasi secara fisik dilakukan dengan normalisasi bantaran dengan penanaman pohon yang tahan terhadap pasang surut, seperti mangrove terutama formasi yang ketiga seperti nyamplung/pidada (Sonneratia caseolaris). Jika rehabilitasi menggunakan tanaman teresterial, maka tanaman tersebut tidak tahan terhadap kenaikan air laut dan akan mati. Detil kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Skenario penanggulangan masalah gelombang pasang di Penjaringan. Terlihat pada gambar 10, sepanjang danau Pluit perumahan sudah sesak ditambah lagi dengan beban limbah domesti harian yang masuk ke areal ini. Di RW 17 Kelurahan Penjaringan, terdapat 2.115 kepala keluarga, jika satu kepala keluarga terdiri atas 3 orang, maka total jiwa ada sekitar 6.345 orang. Beban limbah domestik ini setiap hgari masuk ke kawasan danau Pluit dan mengurangi daya tampung untuk meredam banjir pasang.
Gambar 10. Citra satelit Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara Perlu diperhitungkan biaya untuk merelokasi masyarakat yang tinggal dan menempati tanah negara yang status tanahnya tidak jelas. Tanggung jawab pemerintah, terutama Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penertiban pemanfaatan tanah negara yang tidak pada tempatnya yang mengakibatkan rusaknya fasilitas yang sudah jelas peruntukannya. 4. Sebaran Lokasi Kejadian Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan tercatat lokasi – lokasi kejadian banjir dan longsor dibeberapa daerah sebagaimana tabel berikut :
F. Peringatan Dini Untuk mengantisipasi kejadian banjir dan longsor se JABODETABEK, KLH telah mengkoordinasikan sektor-sektor terkait dan Pemerintah Daerah yang rawan tersebut untuk mewaspadai datangnya banjir 2008 dan langkah-langkah untuk mensinergikan langkah-langkah Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk meminimalkan n kemungkinan banjir yang diperkirakan terjadi pada puncak musim hujan pada bulan Januari – Februari 2008. G. Upaya yang telah di lakukan KLH 1. Pembuatan Peta Lahan yang Rusak Rawan Longsor. 2. Diseminasi informasi daerah rawan banjir dan longsor kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 3. Penyusunan Rencana Pemulihan Lingkungan DAS Terpadu, antara lain DAS Ciliwung, Bengawan Solo, Progo, Citarum, Batanghari, Musi, Siak, Kampar dan Barito yang di siapkan dalam bentuk PerPres. 4. Kampanye Memanen Air Ä Pembuatan Sumur Resapan (1-4 meter) Ä Pembuatan Sumur Resapan Dalam (40 s/d >100 meter) Ä Lubang Resapan Biopori (0-1 meter). 5. Kampanye penanaman berbasis masyarakat. Pedoman pemulihan kerusakan lingkungan melalui penanaman pohon. Kisah sukses pemulihan kerusakan lingkungan. Jenis tumbuhan dan teknik budidaya agroforestry. 6. Menolak reklamasi pantai yang tertuang dalam dokumen AMDAL Pantura, karena reklamasi akan meningkatkan muka air laut setinggi rata-rata 2cm sepanjangang 3Km. 7. Penilaian kinerja pemerintah daerah kabupaten dalam pelestarian dan pemulihan lingkungan melalui Program Menuju Indonesia Hijau. Usulan Tindak Lanjut a. Jangka Pendek 1. Melakukan pengerukan selokan – selokan maupun endapan sepanjang sungai. Namun mengingat kemampuan menampung selokan semakin terbatas maka diusulkan untuk memperbesar selokan. 2. Moratorium penebangan hutan secara terbatas khususnya Pulau Jawa. 3. Melanjutkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Program Menuju Indonesia Hijau. 4. Meningkatkan komunikasi antara Pemerintah & Masyarakat melalui jalur formal (Lurah/Kades, Petugas PPL), maupun non formal (LSM). 5. Mengaktifkan dan memperbanyak PPL. 6. Memberikan bantuan teknis atau insentif kepada pemerintah daerah kabupaten yang telah berhasil dalam upaya pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup. b. Jangka Menengah
1. Membuat jaring – jaring sampah pada anak sungai dan pengolahan sampahnya. 2. Membuat cek dam di hulu (program seribu cek dam), sebagai penampung air skala kecil, sumur resapan dan pengurangan sedimen (sedimen trap) ke sungai dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai pemanfaat air. 3. Melakukan penanaman pohon produktif maupun tanaman konservasi di daerah hulu-hilir terutama di daerah sumber – sumber air, di tanah terbuka dan semak belukar melalui pemberdayaan masyarakat. 4. Pengentasan kemiskinan dan pemulihan kualitas lingkungan. 5. Membangun pola penanganan sistem tanggap darurat yang lebih menekankan kerjasama dengan masyarakat. 6. Membangun komunitas masyarakat yang berada di daerah banjir dengan komunitas masyarakat di lokasi yang akan dijadikan tempat evakuasi. 7. Kebijakan pemukiman yang saat ini masih cenderung horizontal, perlu diubah menjadi pemukiman vertikal atau bertingkat. Kebijakan ini mempertimbangan agar pembangunan pemukiman dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga “lapar lahan” dapat dikurangi. 8. Pemindahan/relokasi sementara bagi masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana terutama di lereng lebih dari 40 % untuk menghindari longsor, yang berada di sempadan sungai untuk menghindari banjir serta sempadan pantai untuk menghindari gelombang pasang. 9. Meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan perlindungan alami dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, dengan melakukan pengelolaan dan pemulihan lahan basah, hutan mangrove, penanaman tanaman pantai (misalnya Mangrove, Pandan, Ketapang, Cemara dan lain-lainnya) pengelolaan padang lamun, dan terumbu karang. 10. Pemulihan dan Pembuatan Sabuk Hijau Pantai/Green belt tersebut dengan memperhatikan tunggang pasang/ perbedaan antara air tinggi dan air rendah) dan mengacu pada peraturan yang telah ada misalnya (UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PP47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam – (Pasal 34 ayat (1) yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat). 11. Membangun perlindungan pantai buatan seperti pemecah gelombang, seawall, breakwater sejajar pantai untuk menahan tsunami. 12. Di kawasan pantai yang dimanfaatkan oleh pihak pengembang untuk kegiatan pembangunan, maka pihak pengembang harus bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan dan atau pembuatan sabuk hijau serta pembangunan perlindungan pantai buatan. Pelaksanaan pembangunan perlindungan pantai secara teknis harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan kondisi alam setempat agar fungsi ekosistemnya tetap terjaga serta harus melibatkan masyarakat setempat dalam kerangka padat karya. 13. Melaksanakan program transmigrasi dan keluarga berencana c. Jangka Panjang 1. 2. 3. 4. 5.
Penerapan tata ruang secara konsisten Penegakan Hukum Pelanggaran Tata Ruang. Relokasi Masyarakat Yang Tinggal di daerah-daerah rawan bencana. Evaluasi / revisi tata ruang dengan penataan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan kriteria tata ruang ataupun peraturan perundang – undangan di bidang penataan ruang. Pemulihan kualitas lingkungan di DAS dan ekosistem pesisir secara terpadu dengan melakukan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan, penataan ruang, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kualitas air sungai dan tutupan harus vegetasi sebagai perekat keterpaduannya.
H. Saran Dengan melihat kondisi dan permasalahan banjir yang setiap musim hujan maka perlu dulakukan langkah-langkah seperti berikut : I. Rencana umum Pemulihan Kulaitas Lingkungan DAS dari Hulu-Hilir yang disinkronkan dengan Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang isinya antara lain sebagai berikut : 1. Membuat sumur resapan, lubang biopori, dan bak penampung air hujan. 2. Merelokasikan penduduk ke rumah susun dengan memperhatikan atau mempertahankan pola mata pencaharian mereka. 3. Pemulihan kerusakan situ-situ atau waduk yang telah ada. Dana pembangunan tersebut bisa dibebankan kepada pengembang yang membangun perumahan di pantai/ muara, atau di daerah retensi air sebagai kompensasi. 4. Membangun Situ atau kolam-kolam resapan. 5. Membangun dan atau memperbaiki selokan lebih besar mengingat curah hujan yang tinggi. 6. Pengerukan dan pelebaran sungai 7. Izin Pembangunan perumahan diwilayah DKI, yang diberikan ke pengembang hanya boleh ke atas (vertikal), serta diwajibkan untuk membangun sumur resapan/bak penampung air. 8. Penanaman Mangrove di muara dan penanaman pohon di hulu. 9. Pembersihan sampah disepanjang sungai untuk diolah di sekitar tempat-tempat pembuangan sampah. II. Penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Rencana umum tersebut akan menjadi lampiran Perpres Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai.
Report this ad
Report this ad
3 Komentar » 1. bagaimana minta jatah pohon untuk ditama dilingkungan kampus kami Komentar oleh Ahmad Sholihin — Oktober 24, 2011 @ 9:40 am 2. kami ingin dikampus kami juga dibagi program tanam pohon. bagaimana memintanya. Ahmad Sholihin Komentar oleh Ahmad Sholihin — Oktober 24, 2011 @ 9:41 am 3. kami Dari Komuniitas Masyarakat Pecinta Daerah Aliran Sungai Rokan ingin sekali berbuat untuk pelestarian namun kami belum pernah mendapat bimbingan maupun bantuan dari Pemda .kamani berusaha mengatasi ablasi yang ada ditepian sungai Rokan .saat ini sudah puluhan Ha longsor Komentar oleh Yenni Susila — Agustus 7, 2014 @ 2:46 pm RSS (Really Simple Syndication) feed for comments on this post. TrackBack URI (Uniform Resource Identifier) Blog di WordPress.com.