Idea Transcript
HOME
PROFIL
KEANGGOTAAN
BERITA
Thursday, 26-04-2018
HUBUNGI KAMI
Disclaimer Webmail
Berita Kadin
Berita
Berita
Berita Galeri
Berita Ketua Umum Berita Kadin
Kunci Utama untuk Mengimplementasikan Kegiatan FTZ
25 June 2015 02:22
Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, dalam menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan terganjalnya pelaksanaan kegiatan pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau yang sering disebut dengan istilah Free Trade Zone ( FTZ), ada tiga kunci kotak Pandora dalam pengimplementasian kegiatan di kawasan yang dimaksud yaitu FTZ, yang belum diatur tuntas.
Kunci pertama, adalah kelembagaan. Secara kelembagaan struktur dan keanggotaan Dewan Kawasan(DK FTZ) disusun dan dibentuk dalam keadaan darurat. Artinya disusun tergesagesa, sehingga anggota dan Ketua Dewan Kawasan seharusnya diusulkan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi dan anggotanya masih ada tentara dan polisi. Sedangkan kegiatan di kawasan adalah ranah ekonomi dan bisnis (investasi ), tanpa bermaksud mengabaikan kapasitasnya secara institutive. Struktur kelembagaan DK FTZ sekarang ini hanya melibatkan dan beranggotakan birokrasi serta TNI/Polri, unsur pengusaha justru tidak terakomodir di dalam kelembagaan. Ini di samping ironis, juga mengindikasikan kegamangan dalam mengimplementasikan konsep FTZ itu sendiri, apalagi di Batam sampai kapanpun akan terjadi stagnan bahkan dapat menghambat proses pembinaan dan pengembangan kegiatan di FTZ itu sendiri maka kelembagaan ini sangat mendesak untuk ditata ulang. Kunci Kedua, adalah pengertian dan ruang lingkup kegiatan di kawasan yang ditetapkan sebagai FTZ. Sampai saat ini pengertian FTZ terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan cukai, pengertian ini masih abu-abu di lapangan, tidak jelas dan tegas. Sebab seharusnya barang yang masuk belum dikategorikan impor, dan sebaliknya barang yang keluarpun seharusnya belum di kategorikan ekspor. Kalau kegiatan di FTZ hanya untuk membebaskan pajak dan cukai, sedangkan perizinan dan pengurusan usaha lainnya rumit dan lama, serta mahal, untuk apa dipertahankan konsep FTZ itu. Maka dari itu perlu merinci dan memperjelas pengertian dan ruang lingkup, dengan tujuan mempermudah dan memperpendek urusan birokrasi yang bertele-tele. Kunci ketiga, pelaksanaan desentralisai Kota Batam, tidak berjalan sesuai peraturan perundangan otonomi daerah itu sendiri. Karena Pemda tidak dapat melaksanakan kewenangan yang penuh untuk mengurusi lahan di wilayahnya sendiri. Hal ini terjadi karena sejak 1973 keseluruhan Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya telah ditetapkan sebagai daerah industri , di mana pengelolaan lahannya sepenuhnya menjadi otoritas dari suatu badan yang di namai Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau sering di sebut Otorita Batam (OB). Keadaan ini menjadi sumber ketidakharmonisan pelaksanaan pembangunan di Batam dan telah nyata-nyata menimbulkan dualisme kewenangan atau tumpang tindih kewenganan. Penulis akan menguraikan yang satu ini, karena inilah sumber dari tumpang tindih kewenangan di Batam. Karena di negara kesatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) konsep desentralisasi dapat diartikan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat sebagai badan publik nasional kepada pemeritah daerah sebagai badan publik lokal. Namun di Kota Batam sebagai daerah yang otonom, desentralisasi yang terjadi adalah mengalokasikan sebahagian dari kewenangan Pemeritah Kota (Pemko) kepada BP Batam sebagai badan yang terlebih dahulu ada sebelum Pemko Batam ada berdasarkan peralihan dalam PP 46/2007, yang menetapkan Batam secara menyeluruh sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang sering disebut FTZ. Sehingga realitas penyelenggaraan kewenangan seperti ini dapat disebut sebagai pelaksanaan desentralisasi asimetris. Konsep asimetris ini dikenal dalam pelaksanaan hukum administrasi negara dan atau hukum tata negara, untuk menamakan pengaturan yang bersifat khusus dalam beberapa hal. Asimetris tidak harus selalu diartikan istimewa, karena pengertian istimewa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan, misalnya otonomi khusus Papua, Daerah Istimewa Aceh, sistem administrasinya beda. Di Batam sejak dari awal kehususan ini tidak dinyatakan tegas dalam UU. Namun beberapa peraturan perundang-undangan memberlakukan sistem yang bersifat pengaturan yang khusus. Sejauh ini desentralisasi asimetris pertama ditemukan dalam tulisan Charles D. Tarlton, ilmuwan dari University of California, Berkeley, USA. Tarlton membedakan “desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris, pembedanya ialah, terletak pada tingkat kesesuaian (conformormity) dan keumuman (commonality) pada hubungan suatu level pemerintahan dalam suatu (negara bagian/daerah), dengan sistem pemerintahan secara umum, pemerintah pusat maupun antara pemeritahan negara bagian. Banyak pendapat desentralisasi asimetris yang terjadi di Batam adalah bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah. Ada juga yang berpendapat bahwa desentralisasi yang dilaksanakan di Batam adalah merupakan kekhususan, dengan istilah lain pengecualian dari pada desentralisasi yang di laksanakan di NKRI. Hal ini dapat dipahami karena di beberapa daerah lain sebagaimana diuraikan diatas juga terdapat otonomi atau desentralisasi yang memberikan kekhususan atau keberbedaan dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah atau desentralisasi. Seperti Aceh yang disebut juga sebagai Nangro Darusalam atau Papua yang dahulu disebut Irian Jaya, adalah fakta-fakta adanya kekecualian atau istilah yang sering dipakai adalah kekhususan atau keistimewaannya, apakah itu bersifat budaya dan lainnya yang dapat diteliti sebagai desentralisasi asimetris. Pemko Batam sama sekali tidak berwenang memberikan mengalokasikan lahan kepada pihak manapun, bahkan lahan yang dipergunakan oleh Pemko Batam sendiri harus memohon dan atau mengurusnya kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pengurusan itu juga sampai melibatkan Menteri Keruangan dalam hal ini sebagai Pemeritah Pusat tentunya, sehingga posisi Pemko sebagai pelaksana pembangunan di daerahnya menjadi terbelenggu. Salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan penyusunan tata ruang wilayah, karena masalah tata ruang wilayah ini juga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Karena Batam menyeluruh telah ditetapkan sebagai FTZ maka tata ruangnya tidak serta merta dapat diatur tersendiri termasuk dengan Perda dengan menyesuaikannya secara tehnis dengan “master plan” pembangunan di wilayah kerja Otorita Batam yang perdasarkan PP 46/2007 tersebut di atas telah ditetapkan sebagai FTZ. Hal ini diatur dalam Perpres No: 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan an Karimun. Sampai di sini sebenarnya telihat jelas-jelas benturan norma yang berimplikasi luas dalam pelaksanaan kewenangan birokrasi pemerintahan di lapangan, sehingga publik sering dipertontonkan dengan adanya “Baliho” yang izinnya dikeluarkan oleh Pemko Batam, terpaksa dirobohkan oleh Dirpam (Direktorat Pengamanan) BP Batam. UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) Dirpam yang bertugas mengamankan aset-aset BP Batam, bertugas atas perintah BP Batam d/h OB, sehingga terhadap Baliho yang tidak membayar UWTO dapat dieksekusi langsung oleh Dirpam. Begitu juga dengan adanya bangunan – bangunan yang tidak resmi dapat dilakukan pengosongannya dengan bekerjasama dengan Tim Gabungan yang di bentuk untuk melakukan pengosongan Hak Pengelolaan ( HPL ) BP Batam d/h OB, yang dikuasai oleh Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), di lapangan ada fakta/realitas warga yang ber-KTP menguasai aset BP Batam digusur atau diusir oleh Dirpam berkerjasama dengan satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Artinya ada berbagai kewenangan yang berbenturan namun atas nama kerjasama dalam praktik dipaksakan seolah-olah tidak ada masalah. Namun di dalamnya banyak benturan kewenangan yang sulit dijelaskan dan masyarakat tidak semua memahaminya dan dilakukan tanpa kontrol. Karena semua sudah satu suara atas nama kerja sama terpadu untuk menyingkirkan hak rakyat untuk hidup, sekarang rumah liar (Ruli) dan atau sebutan apapun yang menunjukkan permasalahan yang ada di lapangan telah menjadi momok yang sulit diatur dan telah merugiakan semua pihak. Maka, untuk mengimplementasikan FTZ khususnya di Batam tidak hanya sekadar membebaskan pajak dan cukai. Namun perlu menata regulasi dalam rangka mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kewenangan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengimplementasikan konsep kegiatan di FTZ. ## Oleh : Ampuan Situmeang Wakil Ketua Umum Kadin Kepri Bidang Hukum dan Mediasi
Dilansir dari Batam Pos
Kembali
Cetak
© Copyright, 2010 - Kadin Indonesia. Designed by Webindo
Galeri Kegiatan
CARI