Konstitusi 1. Pengertian a. Etimologi Bahasa Inggris : konstitusi Õ constitution Õ constitute Membentuk Bahasa Perancis : konstitusi Õ constituer Bahasa Latin : konstitusi Õ cume + statuere Õ bersama dengan + menetapkan sesuatu b. Terminologi Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik Satu deskripsi yang
RECOMMENDED
menyangkut masalah hak asasi manusia. 2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi Secara garis besar konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitualisme yaitu pembataan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Dalam paham konstitusi (konstitualisme) demokratis
dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi : 1. 2. 3. 4. 3. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum. Jaminan
Documents
dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Peradilan yang bebas dan mandiri. Pertanggungjawaban kepada rakyat
(https://documents.tips/category/documents.html)
(akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Klasifikasi Konstitusi a. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki “kesakralan khusus” dalam perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Adapun konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat-istiadat (custom) daripada hukum tertulis. Proses perumusannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. b. Konstitusi Fleksibel dan Kaku Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemenkan tanpa adanya
prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku. c. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak-DerajatTinggi Dilihat dari segi bentuknya konstitusi derajat tingi berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian
Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara; jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem
Education
juga syarat-syarat untuk mengubahnya sangatlah berat. Sedangkan konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusi yang
pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tidak dijumpai. Sebab, seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi. e. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer Menurut C.F. Strong, terdapat dua macam pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dewasa ini dengan ciri-ciri pokoknya sebagai berikut : Presiden dipilih langsuh oleh rakyat atau dewan
Tugas Civic Education (https://documents.tips/documents/tugascivic-education.html)
pemilih. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang
Documents
kekuasaan legislatif. Disamping itu, adapula pemerintahan parlementer dengan ciri-ciri : Kabinet yang dibentuk oleh
(https://documents.tips/category/documents.html)
Perdana Menteri berdasarkan kekuatankekuatan yang menguasai parlemen. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin juga sebagian adalah anggota parlemen Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Kepala Negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilu. RESUME “DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA DAN MASYARAKAT MADANI” Halaman : 62 – 68 (Konstitusi) Disusun Oleh : Fahmi Fahrurroji 1110026000010 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS ADAB DAN HUMANIORA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010
PGX B Civic Education (https://documents.tips/documents/pgxb-civic-education.html) Documents