Idea Transcript
HOME
PROFIL
KEANGGOTAAN
BERITA
Thursday, 10-05-2018
HUBUNGI KAMI
Disclaimer Webmail
Berita Kadin
Berita
Berita
Berita Galeri
Berita Ketua Umum Berita Kadin
Roadmap Pembenahan Corporate Governance di Indonesia 4 March 2010 15:53
Di beberapa Negara yang memiliki angka indeks persepsi korupsi yang tinggi, termasuk Indonesia, pada saat ini masih dijumpai banyak perusahaan yang mengikuti tender menjadi pemasok instansi pemerintah maupun swasta, terpaksa harus memberikan suap jika ingin menjadi pemenang tender. Keadaan ini terjadi pada banyak perusahaan meskipun secara internal perusahaan tersebut sudah berkomitmen untuk melaksanakan GCG. Ilustrasi di atas memperlihatkan meski suatu perusahaan telah berketetapan secara konsisten menerapkan GCG, namun untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam suatu lingkungan bisnis yang tidak sehat, pada saat harus berhubungan dengan pihak ketiga yang tidak menjalankan governance yang baik, pada akhirnya perusahaan yang bersangkutan terpaksa melanggar prinsipprinsip GCG. Hipotesa yang dibangun adalah, pelaksanaan dan pembenahan GCG tidak dapat dilakukan sendiri, namun akan sangat bergantung pada 2 pilar yang lain, yakni masyarakat madani dan penyelenggara negara. Dengan kata lain, pendekatan yang harus dilaksanakan adalah pendekatan holistik, dimana ada 3 pilar yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah pilar Negara yang terdiri dari Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan Lembaga Non Struktural. Dan 2 pilar lain yaitu Dunia Usaha dan Masyarakat Madani. Dalam konteks masyarakat madani, yang paling menonjol adalah Partai Politik yang mewakili aspirasi masyarakat. Setiap pilar diamanatkan untuk melaksanakan governance yang baik; Negara diamanatkan untuk melaksanakan Good Public Governance, Dunia Usaha harus melaksanakan Good Corporate Governance; Sementara itu Partai Politik diamanatkan untuk melaksanakan Good Political Party Governance. Bagaimana kaitan kesemua itu akan dibahas berikut ini.rnrnApabila partai politik tidak menjalankan governance yang baik khususnya yang terkait dengan aspek pembiayaan dan penempatan kader-kader partai politik maka para pejabat negara yang sebagian besar berasal dari partai politik dapat dipastikan sulit untuk melaksanakan Good Public Governance. Apabila penyelenggara negara tidak melaksanakan GPG maka hal itu akan mempengaruhi iklim bisnis/dunia usaha sehingga dunia usahapun pada akhirnya kesulitan untuk melaksanakan GCG. Kondisi ini menjadi sebuah lingkaran mata rantai tidak berujung yang hanya bisa dibenahi dengan membangun komitmen bersama semua pihak. Penerapan good governance (GG) pada setiap pilar tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan pendekatan holistik ada 8 isu strategis dalam membenahi governance, yakni implementasi GCG di sektor swasta, reformasi birokrasi khususnya pada sektor pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi peraturan dan pelaksanaannya, reformasi sistem hukum dan peradilan, perbaikan governance otonomi daerah, etika dan perilaku penyelenggara negara dan perbaikan governance partai politik. Sedangkan menurut perspektif swasta, tanggung jawab dunia bisnis identik dengan melaksanakan GCG. Lebih dari itu, sektor swasta juga harus peduli untuk berperan serta memperbaiki 7 isu strategis lainnya, jika tidak, cepat atau lambat kegiatan bisnis sektor swasta akan sangat terganggu. Oleh karena itu melalui kegiatan lobi, advokasi dan pelaksanaan program CSR dunia usaha dapat berperan serta mendorong terwujudnya iklim bisnis yang kondusif. Belajar dari kasus Lehman Brothers di Amerika Serikat dan Bank Century di Indonesia, menunjukkan bahwa isu utama dari permasalahan yang kita hadapi sesungguhnya terkait dengan persoalan moral dan etika yang kurang baik, governance yang buruk dan penegakan hukum yang lemah. Untuk itu perlu dibenahi sistem moral dan perilaku melalui proses pendidikan. Secara jangka pendek harus pula dibangun sistem untuk meraih pencapaian dengan cepat (quick win) yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. rnrnSebagai contoh, membangun Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) bertujuan untuk mengubah perilaku buruk seperti surat kaleng, fitnah, ketidakjujuran dan ketidakpercayaan, menjadi perilaku yang jujur, tranparan dan terpecaya. Di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, dorongan peraturan pada fase awal menjadi lebih tepat tanpa harus tidak mengindahkan dorongan pasar dan etika. Secara umum, dorongan peraturan menjadi efektif jika terfokus pada aspek transparansi dan pelaporan.Tentu saja solusi yang dibangun harus ditujukan untuk mengatasi akar permasalahan terutama mengatasi konflik kepentingan, governance yang buruk dan lemahnya penegakan hukum. Jika tidak, permasalahan tersebut tidak akan pernah dapat diatasi secara tuntas.rnrnPendekatan Penyusunan RoadmaprnKadin Indonesia bersama anggotanya berkomitmen melaksanakan GCG. Pendekatan yang ditempuh Kadin pada tahap awal adalah dengan menyusun Roadmap. Cita-cita yang ingin dicapai adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk berbisnis, berinvestasi, dan mendorong penerapan lingkungan usaha yang etis dan bertanggung jawab. Pencapaian sasaran tersebut sebagai keharusan untuk mencapai ketahanan ekonomi nasional. Roadmap akan dikembangkan dari kondisi saat ini terkait lingkungan mikro dan lingkungan makro dan paradigma para tokoh dan pengemban kebijakan dari tiga pilar (pengusaha, penyelenggara negara dan masyarakat madani). Rencana pelaksanaan GCG secara normatif bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif guna mengundang investor lokal dan asing dengan cara menciptakan kepastian hukum, transparansi peraturan dan layanan publik yang prima dengan cara yang efisien serta didukung oleh birokrasi yang bersih dan responsif. Untuk menciptakan sektor bisnis yang bertanggung jawab dan beretika, ini bisa direalisasikan dengan mengimplementasikan GCG yang sudah menyatu menjadi kultur perusahaan. Pelaksanaan etika bisnis sudah menjadi perilaku bisnis sehari hari, hal yang sama juga berlaku untuk tansparansi sistem keuangan yang diharapkan sudah menjadi norma umum. Dalam rangka mewujudkan lingkungan usaha yang beretika dan bertanggung jawab sasaran tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut:rnrn·Terlaksananya penyusunan, publikasi dan sosialisasi pedoman etika bisnis bagi para pengusaha Indonesia dan penerapan pakta integritas secara konsisten di kalangan pelaku usaha. Terlaksananya ketentuan yang mengharuskan pelaporan penerapan GCG secara bertahap baik melalui self-assessment maupun assessment oleh pihak ketiga di kalangan industri yang terdaftar di pasar modal, industri keuangan, pengelola sumber daya alam, dan BUMN. Penerapan GCG pada peringkat penilaian ACGA (Association Corporate Governance in Asia) dari nilai 37 pada tahun 2007 menjadi nilai 45 pada 2015. Semua perusahaan anggota pengurus KADIN, KADINDA, dan Asosiasi Industri telah menerapkan GCG. Sasaran tahun 2015 dalam mewujudkan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dijabarkan sebagai berikut: rnrn·Mendorong reformasi birokrasi melalui penerbitan UU Kode Etik Penyelenggara Negara dan pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; rn·Mendorong penguatan struktur KPK dan TIPIKOR serta peningkatan peran dan struktur ombudsman keseluruh provinsi.; rn·Mendorong terbitnya RUU tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);rn·Mendorong pencapaian Indeks persepsi korupsi TI dari nilai 2.6 pada 2008 menjadi nilai 6 pada 2015. rn·Secara jangka panjang mendorong pencapaian indeks persepsi korupsi transparansi internasional menjadi 7.5 pada tahun 2030. rn·Nilai pencapaian penerapan GCG pada peringkat penilaian ACGA menjadi nilai 55 pada tahun 2020; nilai 70 pada tahun 2025 dan nilai 75 pada tahun 2030rn·Pencapaian ini ditandai dengan telah dilakukannya self assessment atau assessment melalui penilai independen.rnrnDalam rangka pembenahan aspek governance di Indonesia, peran masing-masing lembaga dalam lingkup institusi Tiga Pilar, dapat dipetakan sebagai berikut. Secara garis besar pembenahan governance dilakukan baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Komite Nasional Kebijakan Governance memainkan peran sentral dengan membangun rencana strategis serta penyusunan pedoman umum, pedoman sektoral dan pedoman teknis, baik yang mencakup aspek sistem maupun aspek manusianya. rnrnDi sektor masyarakat madani dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Corporate Governance (CGO’s) yang secara substansi melakukan upaya sosialisasi, pelatihan, sertifikasi dan melakukan rating serta pemberian award. Pada tataran implementasi dimotori oleh organisasi pelaku usaha yaitu Kadin Indonesia dan asosiasi bisnis.rnrnUntuk mempercepat pelaksanaan GCG yang terkait dengan aspek transparansi dan pelaporan didorong melalui regulasi yang dikeluarkan oleh para regulator misalnya Bapepam LK dan Self Regulatory Organization (SRO) di bidang pasar modal, BI di bidang Perbankan, dan Kementerian BUMN. Di bidang persaingan usaha yang sehat dilakukan oleh KPPU. Di sektor publik titik sentral berada di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terutama yang terkait dengan reformasi birokrasi pelayanan publik, serta etika dan perilaku penyelenggara negara. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dan suap diperankan oleh KPK. Dalam hal reformasi peraturan perundangan-undangan dan penegakannya, serta reformasi sistem hukum dan peradilan dilakukan oleh Kementrian Hukum & HAM Di bidang reformasi pembenahan governance otonomi daerah dan partai politik akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. KADIN Indonesia membangun strategi yang terdiri dari penegakan internal, penegakan pasar dan penegakan publik. Dalam hal ini, KADIN Indonesia bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan sosialisasi Corporate Governance, juga dengan institusi publik dan konsultan GCG. Target yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah semua anggota KADIN indonesia, KADINDA dan juga asosiasi bisnis telah melaksanakan GCG. Keberhasilan strategi penegakan internal dapat dilakukan oleh Kadin Indonesia, dengan prioritas terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola dana masyarakat. Kegiatan Kadin Indonesia dilaksanakan melalui TOT implementasi GCG dan etika bisnis untuk KADINDA dan asosiasi bisnis yang juga bertindak sebagai Help desk bagi pelaksanaan GCG di Indonesia dan memonitor pelaksanaan GCG pada target grup. Dalam konteks penegakan internal, pelaksanaan GCG dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah meningkatkan komitmen bersama untuk melaksanakan prinsip-prinsip Corporate Governance (TARIF). Untuk tujuan ini perlu dikembangkan rambu-rambu yang mengatur struktur perusahaan, sistem, prosedur dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mematuhi semua ketentuan dan kesepakatan dalam menerapkan prinsip GCG, baik yang wajib maupun yang bersifat sukarela. Tahap kedua adalah melaksanakan dan membangun perusahaan yang terkendali. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem kontrol internal dan pengendalian risiko, termasuk pelaksanaan WBS. Sedangkan pada tahap ketiga perusahaan berupaya mengaktualisasikan seluruh kegiatan bisnis yang beretika, sebagai perwujudan warga masyarakat yang baik. Pada tahap ini kegiatan CSR menjadi bagian dari strategis bisnis perusahaan. Pada akhirnya, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan yang juga merupakan kepentingan dari semua pemangku kepentingan. Dalam konteks penegakan pasar dan penegakan publik, perusahaan melalui KADIN Indonesia dan atau asosiasi bisnis, dapat melakukan advokasi dan melobi 2 Pilar yang lain dengan didukung program kegiatan CSR. Pada tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut:rnrn-pembentukan kantor KPPU di setiap kota yang juga bertindak sebagai ombudsman dari kegiatan bisnis.rn-Mendorong untuk mempublikasikan aturan-aturan dari pembuat kebijakan perbankan,lembaga keuangan non bank, pasar modal, BUMN, energi dan pertambangan, pertanian dan kehutanan untuk mematuhi pelaksanaan GCG dan melaporkannya secara periodik yang didukung pelaporan hasil assessment pihak ketiga.rnMendorong penyusunan dan sosialisasi pedoman etika bisnis bagi perusahaan Indonesia.rnMendorong pelaksanaan pakta integritas secara konsisten dan konsekuen.rn-Melaksanakan program penghargaan integritas bagi pejabat pemerintah dan pelaku bisnis.rn-Membentuk kelompok kerja bekerjasama dengan KNKG dan asosiasi industri terkait untuk mempersiapkan pedoman GCG sektor industri tertentu (pedoman GCG sektoral).rn-Membentuk kelompok kerja bekerjasama dengan KNKG dan asosiasi industri terkait untuk mempersiapkan konsep peraturan mengenai kebijakan implementasi GCG.rn-Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya yang terkait dengan kebijakan investasi.rn-Mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayananan Publik secara konsisten.rn-Mendorong pembentukan KPK, Pengadilan Tipikor dan Ombudsman di setiap ibukota provinsi.rn-Mendorong pembentukan UndangUndang tentang Whistle Blowing System. Upaya-upaya tersebut diharapkan akan merubah kultur perusahaan. Perubahan kultur perusahaan diawali dengan bergesernya paradigma mengenai keuntungan yang digambarkan sebagai penghargaan terhadap perusahaan dari masyarakat melalui produk dan jasa perusahaan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan pandangan terdahulu dimana menggambarkan perusahaan sebagai subyek ekonomi yang semata-mata mengejar keuntungan sebesar-besarnya, perkembangan selanjutnya bergeser menjadi memaksimalkan keuntungan perusahaan yang berkelanjutan. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, pegawai tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi, namun merupakan aset penting dalam perusahaan. Sehingga menjadi penting membangun dan mendidik karyawan sebelum memproduksi produk atau jasa. Terkait dengan konsep stakeholder, jika dahulu lebih difokuskan terhadap pemenuhan kepentingan pemegang saham saja, saat ini perusahaan lebih menfokuskan keseimbangan antara kepentingan stakeholder melalui proses bisnis berdasarkan prinsip-prinsip TARIF. Pendek kata, setelah melaksanakan GCG di tahap ketiga, maka hal itu akan mempengaruhi dan mengubah kultur perusahaan terutama yang terkait dengan persepsi tentang keuntungan, sumber daya manusia dan pemangku kepentingan. Oleh Mas Achmad DanirirnWakil Ketua Umum Kadin Indonesia Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance.
Kembali
Cetak
© Copyright, 2010 - Kadin Indonesia. Designed by Webindo
Galeri Kegiatan
CARI